Secara terpisah, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Kolonel I Wayan Midhio mengaku sudah mendengar temuan itu. “Saya belum membacanya. Tapi, saya dengar sekarang masih dianalisa oleh Direktur Wilayah Perbatasan,” katanya.

Soal sanksi bagi prajurit TNI yang terlibat, Wayan menyerahkan sepenuhnya pada Markas Besar TNI. “Itu soal teknis, silahkan ke Mabes TNI langsung,” katanya. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti. Namun, kata Sagom, hasil riset itu adalah temuan lama yang diungkap kembali.

Direktur Eksekutif INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development) Donatus K Marut menilai TNI di perbatasan harus segera direorganisasi. “Kita melihat bahwa masalah itu soal keamanan, selama ini sudah ada TNI dan polisi tapi justru mereka sendiri yang terlibat,” katanya.

Jakarta, Dalam 2 pekan pertama di 2010 pemerintah sudah menambah utang sebesar Rp 27,5 triliun lewat penerbitan surat utang atau obligasi negara. Nilai tersebut berasal dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN) Rp 7,5 triliun, dan penerbitan obligasi global US$ 2 miliar (Rp 20 triliun dengan asumsi nilai tukar pada APBN 2010 Rp 10.000/US$).

Pada tahun 2010 ini pemerintah memang gencar menyerap dana lewat penerbitan surat utang baik konvensional maupun syariah di awal tahun, atau istilah ilmiahnya front loading strategy . Strategi ini dilakukan agar defisit anggaran dapat lebih cepat diamankan, apalagi defisit anggaran 2010 diperkirakan akan meningkat dari 2% (Rp 98 triliun) menjadi 2,2% (Rp 128,7 triliun).