Absen Menghadiri United Nations Summit: Indikasi Presiden Jokowi Tak Serius Menindaklanjuti Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Absen Menghadiri United Nations Summit:

Indikasi Presiden Jokowi Tak Serius Menindaklanjuti Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”

(Jakarta, 13 September 2015)

Jakarta–Minggu terakhir bulan ini Perserikatan Bangsa-Bangga (United Nations/ UN) akan menggelar agenda besar yang mengikat rencana pembangunan negara-negara anggotanya selama 15 tahun mendapatang. Pada tanggal 25-27 September 2015 akan berlangsung  United Nations Summit ke 70 di New York, Amerika Serikat. Pertemuan dengan agenda utama mengesahkan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/ SDGs). menggantikan agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang berarkhir 2015 ini, akan dihadiri pemimpin-pemimpin negara di dunia seperti Barack Obama, Vladimir Putin, Hassan Rouhani, Xi Jinping, dan Francois Hollande.

Senior Program Officer INFID untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Hamong Santono menyatakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke-70 ini berisi 17 tujuan dan 169 target. Beberapa agenda tersebut antara lain tentang pengurangan ketimpangan, kemiskinan, kesetaraan gender, kerusakan hutan, dampak perubahan iklim dan beberapa yang lain. “Tujuan-tujuan tersebut relevan dengan persoalan-persolan yang dihadapi Indonesia saat ini,” kata Hamong dalam konferensi pers, Minggu, 13 September 2015 di Jakarta Pusat.

Sayangnya Presiden Jokowi memutuskan tidak menghadiri event bersejarah ini. Padahal, kehadiran presiden merupakan wujud dukungan kepemimpinan, komitmen politik, dan antusiasme Indonesia untuk melaksanakan agenda ini. “Absennya Jokowi memunculkan tanda tanya besar, apakah Pemerintah Jokowi serius melaksanakan agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)?” katanya.

Abetnego Tarigan, Direktur Eksekutif WALHI menambahkan Pembangunan Berkelanjutan salah satunya mengatasi persoalan lingkungan semisal perusakan hutan, perubahan iklim, bencana asap tebal yang setiap tahun di Sumatera dan Kalimantan.

Ia mengatakan agenda ini seharusnya dimanfaatkan Indonesia untuk memperkuat upaya-upaya Pemerintahan Jokowi dalam mengatasi persoalan lingkungan. “Berhasil tidaknya pemerintahan Jokowi dalam mengatasi persoalan lingkungan terlihat dari agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” ujar Abetnego menegaskan.

Sedangkan Wahyu Susilo, pengamat kebijakan Migrant Care berharap agar pemerintahan Jokowi tidak mengulang kegagalan seperti pemerintahan sebelumnya dalam melaksanakan MDGs. Pemerintahan sebelumnya baru serius melaksanakan MDGs tahun 2010, padahal MDGs disepakati tahun 2000. “Terlambat 10 tahun,” kata Wahyu.

Akibatnya banyak target-target MDGs yang tidak tercapai seperti angka kematian ibu (AKI) terus meningkat dari 228 kematian ibu per 100.000 kelahiran tahun 2007 menjadi 359 kematian ibu per 100.000 kelahiran tahun 2012. Hal ini masih jauh dari harapan untuk menurunkan target sampai 102 kematian ibu per 100.000 kelahiran, sebagaimana yang dapat dilihat dalam grafik berikut.

 aki

Sumber: BPS, SDKI 1994-2012

Tidak hanya itu, akses terhadap air bersih dan sanitasi masih terbatas di daerah seperti diketahui tidak adanya perbedaan yang signifikan antara tahun-tahun sebelumnya. Pemerintahan Jokowi harus bergegas menyiapkan berbagai hal agar pelaksanaan SDGs berjalan melibatan masyarakat sipil. “Tidak terlambat,” katanya dengan nada tegas.

Terkait dengan hal itu, Mickael Bobby Hoelman, Senior Adviser INFID menyatakan Pemerintahan Jokowi harus segera menyiapkan kerangka regulasi, institusi, pembiayaan dan akuntabilitas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sekretariat Bersama Pembangunan Berkelanjutan harus segera dibentuk. “Sekretariat Bersama ini berisi perwakilan dari pemerintah, parlemen, dan kelompok masyarakat sipil yang akan mengawal pelaksanaan tujuan Pembangunan Berkelanjutan,” kata Mickael menambahkan.

Informasi lebih lanjut:

Hamong Santono among@infid.org