Penandatanganan Kerjasama INFID dan Kabupaten Pakpak Bharat

2017-07-20

Siaran Pers

Pemerintah Pusat dan Organisasi Masyarakat Sipil Berkomitmen Mendukung Adopsi Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)

Siaran Pers

Pemerintah Pusat dan Organisasi Masyarakat Sipil Berkomitmen Mendukung Adopsi Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities)

 

Dari kiri ke kanan : Nur Kholis (Ketua KOMNAS HAM), Sugeng Bahagijo (Direktur Eksekutif INFID), Remigo Y. Berutu (Bupati Pakpak Bharat), Molan Tarigan (Direktur Instrumen HAM, Kemenkumham RI)

 

JAKARTA, 20 Juli 2017 – Bertempat di Jakarta, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), pada 19 -20 Juli 2017, menyelenggarakan Lokakarya “Memperkuat Komitmen dan Rencana Aksi Kabupaten/Kota HAM” dan penandatanganan Nota Kesepahaman antara INFID dan Kabupaten Pakpak Bharat mengenai kerjasama pelaksanaan Kabupaten HAM.

Diungkapkan oleh Direktur Eksekutif INFID, Sugeng Bahagijo, lokakarya ini dieksekusi guna meningkatkan pemahaman Kabupaten/Kota mengenai urgensi hadirnya Kabupaten/Kota HAM bagi warga dan pemerintah. Harapannya, dengan adanya lokakarya ini, akan semakin banyak Kabupaten/Kota yang berkomitmen untuk menerapkan konsep Kabupaten/Kota HAM, seperti yang telah dilakukan oleh Kabupaten Wonosobo, Bojonegoro, Lampung Timur dan lain-lain.

Lokakarya dibuka oleh Deputi IV Kantor Staf Presiden  (KSP) Eko Sulistyo, Direktur Instrumen HAM Kemenkumham Molan Tarigan, Ketua Komnas HAM Nurkholis, dan Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo. 

Dalam sambutan pembukaan, Eko Sulistyo mengatakan, “Perwujudan HAM yang dirasakan sehari-hari oleh warga negara, sesuai dengan Konstitusi dan berbagai perundang-undangan serta semangat otonomi daerah berada di bawah kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Kota. Oleh karena itu, Kabupaten dan Kota merupakan adalah garda depan pelaksanaan komitmen HAM pemerintah Indonesia.   

Lokakarya ini dihadiri oleh Bupati Sigi (Sulawesi Tengah) Muhamad Irwan, Bupati Serdang Bedagai (Sumatera Utara) H. Soekirman, Bupati Pakpak Barat (Sumatera Utara) Remigo Y. Berutu, Bupati Kayong Utara (Kalimantan Barat) Hildi Hamid, dan Sekretaris Daerah Kota Bitung (Sulawesi Utara) Audy Pangemanan. Kelimanya memberikan presentasi profil singkat mengenai masing-masing daerah.

(Lokakarya hari pertama dihadiri oleh Bupati Sigi, Muhammad Irwan, Sekretaris Daerah Kota Bitung, Audi Pangemanan, Romian Sitepu, Kabag. Hukum Pakpak Bharat, Abdul Kholiq Arif, Bupati Wonosobo 2005 -2015)

 

Bupati Sigi Muhamad Irwan menyampaikan, saat ini Kabupaten Sigi sedang fokus dalam menjalankan tiga program inovasi yang bertujuan untuk menyukseskan percepatan pembangunan daerah. Ketiga program tersebut dirangkum ke dalam Sigi Hijau yang berfokus pada lingkungan, Sigi Religi yang fokus pada pembinaan umat sesuai agama dan keyakinan masing-masing, dan Sigi Masagena yang berfokus pada pembangunan ekonomi kerakyatan. Ketiga inovasi tersebut dijalankan dalam kerangka perlindungan dan pemenuhan HAM. 

Bupati Serdang Bedagai Soekirman mengungkapkan keinginan Kabupaten Serdang Bedagai untuk menjadikan HAM sebagai gerakan (movement), dan bukan sekadar program semata. Atas dasar itu, Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai merumuskan empat pendekatan untuk demi terwujudnya Kabupaten HAM. Empat pendekatan ini dirangkum dalam 4K, yakni komitmen, kebijakan, kelembagaan dan kebersbamaan dalam menjalankan HAM.

Bupati Pakpak Bharat Remigo Y Berutu menerangkan tentang keberhasilan Kabupaten Pakpak Bharat sebagai penerima Kabupaten HAM dalam waktu empat kali berturut-turut. Keberhasilan ini didukung oleh program-program milik Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah HAM seperti pembangunan jalan sampai ke ladang-ladang, pembangunan rumah layak huni, pendampingan anak dan perempuan untuk kasus KDRT. Pendidikan gratis juga diberikan oleh Pemkab Pakpak Bharat. “Pendidikan adalah hak semua orang. Menurut saya, tidak boleh ada insan yang tidak mendapatkan pendidikan.” papar Remigo.

Sekda Kota Bitung Audy Pangemanan, menjelaskan bahwa untuk memajukan ekonomi masyarakat, sebuah daerah tidak bisa sekadar mengandalkan satu sektor saja. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Bitung kini menambah fokus ke arah pariwisata, yang semula hanya fokus pada sektor perikanan.

Audy kemudian menjelaskan mengenai keberhasilan Kota Bitung yang mendapatkan penghargaan sebagai Kota HAM sejak tahun 2012 hingga saat ini. Seturut dengan itu, Audy merasa ada urgensi yang tinggi untuk Kota Bitung mengadopsi apa yang sudah dilakukan oleh kabupaten atau kota yang ramah HAM seperti Kabupaten Wonosobo. “Melihat kondisi saat ini, sudah seharusnya semua kabupaten dan kota lebih memusatkan perhatian terhadap human rights,” terangnya.

Selain dari pemerintahan, perwakilan dari organisasi masyarakat sipil seperti Ma’arif Institute, YLBHI, ELSAM, KRKP, KPA, IGCN, dan TIFA juga turut hadir dalam lokakarya ini dan berperan sebagai peserta sekaligus penanggap.

Acara lokakarya ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MOU) Kabupaten Pakpak Barat dengan INFID mengenai perwujudan Kabupaten Pakpak Bharat menjadi Kabupaten HAM (human rights city). Penandatangan nota kesepahaman tersebut disaksikan oleh Direktur Instrumen HAM Kementerian Hukum dan HAM dan Ketua Komnas HAM Nurkholis.

Setelah menandatangani MOU Remigo mengungkapkan bahwa perjanjian kerjasama ini merupakan perwujudan keinginannya sebagai Bupati Pakpak Bharat menjadikan Kabupaten Pakpak Bharat yang ramah HAM. “Saya secara pribadi ingin Kabupaten Pakpak Bharat menjadi kabupaten yang ramah dan peduli terhadap HAM,” tukasnya.

Selain itu, Remigo berharap dengan adanya perjanjian ini, anggaran Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat bisa menjadi lebih fokus dan berorientasi pada nilai-nilai HAM. Ke depan, ia berharap agar Kabupaten Pakpak Bharat dapat menjadi inspirasi bagi Kabupaten/Kota lain agar menuju Kabupaten/Kota HAM.

Sugeng Bahagijo, pada kesempatan yang sama, menyampaikan mengenai apa yang selanjutnya akan dilakukan oleh INFID setelah penandatanganan MOU. Ke depannya, INFID akan terbuka pada permintaan bantuan yang diajukan oleh Kabupaten Pakpak Bharat dan prioritas bantuan akan mengikuti kepentingan warga dan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat. “Semoga penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi sebuah awal yang baik, bukan hanya bagi Kabupaten Pakpak Bharat, tapi juga bagi kabupaten dan kota lainnya di Indonesia,” tutup Sugeng.

Narahubung: Mugiyanto, Senior Program Officer untuk HAM & Demokrasi INFID (081399825960)