Assessment ke 10 Kabupaten/Kota dalam Rangka Promosi Pelembagaan Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia.

Assessment ke 10 Kabupaten/Kota dalam Rangka Promosi Pelembagaan Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia

ham

Kota Ramah HAM adalah inisiatif dari Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB/UN)  yang sudah diakui secara global dan diharapkan bisa diimplementasikan oleh kota-kota di negara anggota PBB. Komite HAM PBB dalam Resolusi Nomor 24 tahun 2013 telah mengakui peran pemerintah daerah dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Pada tahun 2009-2014, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan mendirikan sebuah komite untuk menerapkannya di tingkat provinsi dan kabupaten. Untuk mendorong pelaksanaannya, pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia juga telah mencanangkan penghargaan Kabupaten Ramah Hak Asasi Manusia. Namun, instrumen dan kebijakan ini belum cukup melaksanakan HAM dalam prakteknya sehari-hari di tata kota dan kabupaten.

Pada bulan Desember 2014 dan 2015 silam, INFID telah melaksanakan Konferensi Nasional Hak Asasi Manusia Kota yang dihadiri oleh Kepala-kepala daerah di beberapa Kabupaten atau Kota di Indonesia, antara lain Karanganyar, Palu, Wonosobo, Makassar, DKI Jakarta, Batang, dll. Konferensi ini telah memicu dialog lebih lanjut tentang konsep Kota  Hak Asasi Manusia di Indonesia, dan menjadi tempat berbagi informasi mengenai praktek-praktek Kota ramah HAM. Dalam 2 tahun terakhir, INFID juga telah memberikan dukungan teknis kepada Kabupaten Wonosobo, dalam hal (i) Melakukan penilaian; (ii) Penyusunan makalah kebijakan; (iii) Penyususan peraturan daerah tentang Hak Asasi Manusia; (IV) Memberikan informasi dan jaringan ke kota-kota lain yang telah menerapkan kota HAM. Untuk sampai ke tahap tersebut, sebelumnya INFID telah melakukan assessment ke Wonosobo dan melaksnakan beberapa kegiatan dalam rangka penguatan kapasitas maupun membantu penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

Sejak akhir September 2015 hingga Februari 2016 lalu, INFID kembali menjalankan assessment ke Kabupaten/Kota di Indonesia, diantaranya adalah Batang, Karanganyar, Palu, Solo, Yogyakarta, Banyuwangi, Surabaya, Bantaeng, Makassar, dan Bogor. Assessment ini dilakukan dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang ditujukan kepada Kepala Daerah, SKPD-SKPD terakit, jurnalis, dan kelompok masyarakat sipil. mengenai kondisi HAM di daerah yang telah disusun INFID sebagai tools untuk melaksanakan assessment. Harapannya dari hasil assessment ini dapat disusun kegiatan apa yang sesuai dengan masing-masing daerah dalam rangka penguatan kapasitas elemen di daerah untuk melembagakan Kabupaten/Kota Ramah HAM.

INFID berharap dari assessment ini, kepala-kepala daerah sudah memiliki gambaran mengenai konsep Kabupaten/Kota Ramah HAM dan memahami kira-kira bagaimana kebutuhan daerahnya untuk pelaksanaan.