Agenda Kesetaraan dan Perubahan Sosial Di Pertemuan Masyarakat Sipil Internasional

Presentation-Nikmah-SDGs and Inequality New Delhi, selama dua hari dari tanggal 28 hingga 29 Juli 2016 berlangsung konsultasi masyarakat sipil internasional mengenai BRICS, forum internasional yang terdiri atas Negara-negara dari BRICS yaitu Brazil, Russia, India, China, dan Afrika Selatan, membahas mengenai agenda ketimpangan dan perubahan sosial. Pertemuan ini diselenggarakan untuk menyusun usulan menjelang berlangsungnya pertemuan masyarakat … Continued

Read More

Pertemuan Persiapan Masyarakat Sipil BRICSAM Merespon Civil20 di Tiongkok

Capetown, Pada tanggal 21-22 Juni 2016 INFID bersama dengan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) dan Perkumpulan Prakarsa menghadiri pertemuan masyarakat sipil di Cape Town, Afrika Selatan. Pertemuan yang dihadiri oleh berbagai organisasi masyarakat sipil dari berbagai Negara seperti Meksiko dan India tersebut diselenggarakan dalam rangka persiapan merespond Civil20 yang berlangsung di Qingdao, China. Terdapat tiga isu … Continued

Read More

Tax Amnesty Dinilai Elitis, Pemerintah Harus Memperkuat Komitmen Keterbukaan Pajak di Forum Internasional

INFID – Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan bahwa Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan. Pengampunan Pajak sudah berlaku pada 18 Juli 2016 dan saat … Continued

Read More

Forum Pajak Berkeadilan: Dunia Darurat Mafia Perpajakan, Panama Papers Buktinya

INFID – Panama Papers merupakan kumpulan dari dokumen rahasia pajak yang berisi informasi mengenai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax havens). Panama adalah salah satu contoh negara yang menyediakan fasilitas bagi korporasi, orang super kaya, dan pelaku kejahatan lainnya agar dapat menghindari dan mengelak bayar pajak. Dalam dokumen tersebut, ternyata … Continued

Read More

Human Rights and the Right to the City

Human Rights and the Right to the City: Towards Inclusive and Equitable Cities UN Habitat 3 INFID – Human Rights City menjadi isu yang sekarang dilirik banyak pemangku kebijakan. Kota yang inklusif berarti kota yang dapat memberikan peluang bagi partisipasi sosial, ekonomi dan partisipasi dari pupolasi yang beragam. Bukan hanya inklusif, suatu Kota haruslah adil, … Continued

Read More

World Human Rights Cities Forum 2016

World Human Rights Cities Forum 2016 Building Human Habitat Friendly Cities: Urban Development, Housing and Environment INFID – World Human Rights Cities Forum (WHRCF) merupakan pertemuan tahunan para pelaku utama dan pemangku kebijakan terkait dengan Human Rights City. Forum ini sudah digelar sejak tahun 2011 dalam rangka melaksanakan visi Human Rights City seperti yang tertuang … Continued

Read More

Tak Hanya Diskusi Bisnis dan HAM, INFID Melakukan Field Visit di Medan dan Pontianak

INFID – Selasa (28/6) International NGO Forum on Indonesian Development bersama dengan Oxfam Indonesia dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) mengadakan acara untuk mempromosikan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) di Indonesia. Acara ini dilaksanakan di Medan tepatnya di Hotal Santika Dyandra dan pada Kamis (14/7) juga melaksanakan acara yang serupa … Continued

Read More

INFID, Oxfam dan IGCN Promosikan Pelaksanaan UNGP Tentang Bisnis dan HAM di Indonesia

INFID – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) merupakan sebuah pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di sektor bisnis. Dalam melaksanakan panduan prinsip tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk UN Working Group on Business and Human Rights, yang akan memastikan pelaksanaannya. Di Indonesia sendiri, pemerintah … Continued

Read More

Promosikan Kota Ramah HAM di Indonesia, INFID Luncurkan Buku Panduan

INFID – Kota atau kabupaten HAM adalah Kota dan kabupaten yang berupaya melaksanakan kebijakan dan kelembagaan kota untuk menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Sesuai amanat Kovenan Hak Asasi Manusia Internasional, UUD 1945 dan dan UU HAM Indonesia. Dalam praktiknya, Kota ramah HAM harus inkulsif dan menerapkan prinsip nondiskriminatif. International NGO Forum on Indonesian Development … Continued

Read More