Lokakarya Ketenagakerjaan

2017-08-09

 lokakarya

Dari kiri ke kanan: Muchtar A. dari Kemnaker, Direktur Bina Lemlat Drs. Dudung Heryadi dan Program Manager INFID / Program Officer Inequality

INFID, Jakarta – International NGO Forum on Indonesian Development bersama Kementerian Ketenagakerjaan menyelenggarakan Lokakarya “Urgensi Peraturan Daerah Tentang Pelatihan Kerja”. Lokakarya dihelat selama 2 hari, tepatnya pada tanggal 1 -2 Agustus 2017 di kawasan Jakarta.

Dihadiri oleh perwakilan pemerintah dan CSO dari 13 Kabupaten/Kota, lokakarya terbagi ke dalam dua segmen, yakni seminar dan diskusi. Seminar diisi oleh M. Moedjiman dari DPKN, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo, Bupati Kab. Bojonegoro Drs. Suyoto, M.Si, Andi Sukri dari Pemkab Bantaeng, Biro Hukum Kemnaker RI Atiek Chrisnarini, dan General Manager Divisi Pelatihan dan Pengembangan SDM PT INTA Andi Hanif Mursid. Serta menghadirkanpula Dirjen Binalattas Kemnaker RI Drs. Bambang Satrio Lelonos, MA danDirektur Bina LemlatDrs. Dudung Heryadi, MM. sebagai pengisi sambutan.

Setidaknya terdapat dua tujuan diselenggarakannya lokakarya ini. Pertama, untuk mendorong Pemerintah Daerah untuk ikut serta memperluas kesempatan pelatihan kerja dan kesempatan kerja bagi pencari kerja dan kaum muda. Kedua, membahas dan menyiapkan Perda terkait dengan penyelenggaraan pelatihan dan produktivitas di lembaga pelatihan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pelatihan Kerja di BLK sehingga melahirkan komitmen Pemerintahan daerah untuk menyiapkan peraturan daerah yan terkait dengan pelatihan kerja.

Pada kesempatannya, Dirjen Binalattas Kemnaker RI Drs. Bambang Satrio Lelonos, MA menegaskan adanya urgensi untuk melahirkan SDM yang berpengetahuan serta memiliki kompetensi yang maksimal di bidangnya masing-masing. Karenanya, merupakan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. “Pelatihan kerja merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah untuk daerahnya masing-masing,” ungkapnya.

Sejalan dengan itu, Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo turut menyampaikan pendapatnya mengenai isu pelatihan kerja. Baginya, ini adalah waktu yang tepat untuk memprioritaskan tenaga kerja. Sugeng juga menjelaskan mengenai adanya mismatch antara sekolah dan pelatihan yang tidak sinkron dengan pekerjaan. “Tujuan kebijakan Pemda sesungguhnya adalah agar sistem pendidikan terus berjalan, namun tetap bisa menekan atau meminimalisir mismatch. Hal ini penting agar kesempatan yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat,” jelas Sugeng.