FGD: Draft Perpres Tentang Pelaksanaan SDGs Versi Kelompok Masyarakat Sipil

perpress sdgs infid

perpress sdgs patria

perpress sdgs

INFID – Indonesia sebagai negara anggota PBB telah bersiap dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) yang sudah berlaku awal tahun 2016. Dalam mewujudkan target pembangunan dalam SDGs diperlukan landasan hukum yang nantinya dapat menjadi acuan pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan, salah satunya adalah Peraturan Presiden (Perpres) tentang pelaksanaan SDGs.

Dalam merumuskan peraturan, seharusnya pemerintah harus melibatkan semua elemen pemangku kebijakan. Dalam hal penyusunan Perpres tentang SDGs dapat dikatakan jauh dari keterlibatan publik. Dengan kondisi seperti ini, INFID menyelenggarakan Forum Group Discussion (FGD) yang bertempat di Kantor INFID, Jakarta Selatan. Ada beberapa rangkaian acara diantaranya Rapat Koordinasi Pembahasan Pra-Meeting dengan Kelompok Kerja Perpres SDGs yang dilaksanakan pada tanggal 27 April 2016 dan Focus Group Discussion Penyusunan Draft Perpres yang dilaksanakan pada tanggal 13 Mei 2016.

Maksud dari acara ini adalah untuk menyusun draft Perpres tentang pelaksanaan SDGs versi kelompok masyarakat sipil. Menurut Sekar Panuluh selaku Program Associate SDGs INFID mengatakan dalam FGD tersebut INFID memberitahu perkembangan dari draft Perpres ke jaringan koalisi Civil Society Organizations (CSO) tentang SDGs. Sekar menambahkan bahwa FGD tersebut bertujuan untuk meng-update isi Perpres SDGs dan juga untuk meminta feedback dari koalisi tentang draft usulan Perpres yang sudah disusun oleh koalisi CSO.

FGD penyusunan draft Perpres tentang pelaksanaan SDGs versi kelompok masyarakat sipil juga akan digunakan sebagai inisiasi penyusunan Position Paper Mekanisme Akuntabilitas SDGs. Dengan keterlibatan kelompok masyarakat sipil maka akan memberikan perspektif lain dalam merumuskan Perpres.

Untuk saat ini, Perpres tentang SDGs sudah dikawal oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang merupakan lembaga yang ditunjuk untuk mengawal Perpres SDGs di Indonesia.