Forum Pajak Berkeadilan: Dunia Darurat Mafia Perpajakan, Panama Papers Buktinya

mafia pajak copy

INFID – Panama Papers merupakan kumpulan dari dokumen rahasia pajak yang berisi informasi mengenai perusahaan gelap yang sengaja didirikan di wilayah-wilayah surga bebas pajak (tax havens). Panama adalah salah satu contoh negara yang menyediakan fasilitas bagi korporasi, orang super kaya, dan pelaku kejahatan lainnya agar dapat menghindari dan mengelak bayar pajak.

Dalam dokumen tersebut, ternyata ada sejumlah nama pejabat dan para pengusaha Indonesia yang turut mengisi daftar nama orang yang terlibat dalam Panama Papers. Panama Papers adalah salah satu dari sekian banyak kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Menyikapi hal tersebut, Rabu (06/4) Forum Pajak Berkeadilan mengadakan konferensi pers membahas mengenai Panama Papers dan memberikan sikap atas penggelapan pajak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Forum Pajak Berkeadilan sendiri merupakan sekumpulan dari beberapa non governmental organization (NGO) yang bergerak di bidang perpajakan, keadilan dan pembangunan. Forum tersebut terdiri dari Perkumpulan Prakarsa, ASPPUK, ICW (Indonesia Corruption Watch), IGJ (Indonesia for Global Justice), IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), ILR (Indonesian Legal Roundtable), PWYP Indonesia, YLKI (Yayasan Layanan Konsumen Indonesia), INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), TII (Transparency International Indonesia)

“Panama Papers menunjukkan bahwa dunia sudah berada di era darurat kejahatan pajak,” ujar Ah Maftuchan selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa. Maftuchan menambahkan, seharusnya ini menjadi momentum bagi Pemerintah Indonesia untuk segera membasmi praktik penghindaran pajak, pengelakan pajak, dan pencucian uang oleh wajib pajak Indonesia, baik perorangan maupun badan hukum.

Senada dengan Maftuchan, Khoirun Nikmah selaku Program Manager INFID menegaskan bahwa Panama Paper menunjukkan buruknya sistem keuangan dan ekonomi global. “Sistem ekonomi harus segera ditata ulang. Indonesia perlu memelopori perubahan tata kelola keuangan global terkait sistem perpajakan.”

Nikmah menyarankan Presiden Jokowi dapat menggunakan forum G-20 sebagai ruang untuk mendesakkan agenda-agenda tersebut. “Jokowi dapat mengusulkan pembentukan Badan Perpajakan Dunia di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa,” lanjut Nikmah.

pers release