Ham dan Demokrasi

15 tahun sesudah masa reformasi 1998, Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia dan Asia tenggara. 4 kali pemilu berjalan damai dan bebas. Kebebasan pers menjadi mahkota dan kebebasan berserikat dan berpendapat dijamin dan dilindungi. Sementara negara-negara tetangga mengalami pasang susurt demokrasi (kudeta di Thailand), Indonesia terus berkembang dan semakin memperkuat demokrasinya.

Namun demikian, demokrasi ternyata melahirkan “Achiless Heel” yaitu tumbuh suburnya kelompok-kelompok fundamentalis yang tidak toleran kepada perbedaan. Tindak intoleransi dan kekerasan kepada minoritas semakin hari semakin kuat. Termasuk berbagai kasus kekerassan kepada Ahmadiyah. Trend lainnya adalah berbagai konflik lahan atau konflik tanah yang meluas seirng ekspansi investasi perkebunan-perkebunan besar tetapi belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Konflik tersebut memperhadapkan warga dengan perusahaan maupun warga dengan pemerintah. Pemerintah SBY sudah membentuk tim penyeldiik namun hingga berakhirnya pemerintahan, belum ada titik terang penyelseiannya.

Indonesia juga masih disandera oleh masa lalunya, yaitu belum adanya  rekonsiliasi dan akuntabilitas dengan pelanggaran Ham masa lalu. Mulai kasus Munir, kasus Trisakti, Orang Hilang hingga berbagai kasus pelanggaran berat th 1965.  Disisi lain, berbagai inisiatif dan prakarsa oleh masyarakat dan para pemimpin daerah juga terus berjalan, antara lain (a) rekonsiliasi antar keluarga korban 1965; (b) upaya-upaya untuk mengembangkan Ham di berbagai kota di indonesia dengan Human Rights Cities.

Partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) dan Rencana Aksi Open Government Indonesia di dalam negeri sejak tahun 2011,  menjadi peluang untuk memperkuat arus reformasi kelembagaan pemerintah. Lahirnya LAPOR sebagai pintu bagi pengaduan dan perbaikan pelayanan publik merupakan kemajuan yang harus diperkuat dan diperluas hingga ke seluruh pelosok Indonesia