Human Rights and the Right to the City

UN HABITAT 2

UN HABITAT

Human Rights and the Right to the City:
Towards Inclusive and Equitable Cities UN Habitat 3

INFID – Human Rights City menjadi isu yang sekarang dilirik banyak pemangku kebijakan. Kota yang inklusif berarti kota yang dapat memberikan peluang bagi partisipasi sosial, ekonomi dan partisipasi dari pupolasi yang beragam. Bukan hanya inklusif, suatu Kota haruslah adil, dimana Kota tersebut menawarkan akses yang sama terhadap layanan dan ruang publik yang aman. Untuk itu diperlukan perencanaan Kota yang harus mempertimbangkan kebijakan, program dan layanan yang mempromosikan inklusi dan partisipasi semua elemen masyarakat.

Selasa (26/7) International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bekerjasama dengan United Cities and Local Government Committee (UCLG) menyelenggarakan acara Preparatory Committee of the Habitat III Conference. Acara tersebut dilaksanakan di Grand City Hall Surabaya dan mengambil topik “Towards Human Rights Cities in the New Habitat Agenda”.

INFID dan UCLG menyadari bahwa Human Rights City menyiratkan tanggung jawab pada pemerintah dan para pemangku kebijakan untuk mempromosikan agenda ini. Untuk itu, pertemuan ini dibuat untuk berdiskusi tentang Implikasi nyata dari absennya Hak Asasi Manusia (HAM) dari proses urbanisasi, bagaimana CSO dan Pemerintah Lokal mencoba untuk membuat praktek-praktek nyata terkait HAM, serta apa rekomendasi yang bisa muncul untuk mengimplementasikan HAM dalam level lokal.

Acara ini membahas bagaimana Kota yang lebih baik dapat mengartikulasikan HAM dalam Perjanjian Internasional, termasuk Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas. Bukan hanya itu, dengan diadakan acara ini, diharapkan akan ada perlindungan HAM dan meningkatkan kesadaran dan partisipasi semua terkait dengan mekanisme lokal dalam melaksanakan Human Rights City.

Dalam pertemuan tersebut menghadirkan 5 orang pembicara, yaitu Jyoti Sanghera (OHCHR), Shivany Chaundry (HLRN), Dr. Shin (Gwangju Metropolitan City), Bipin Kumar Rai (DSBI), dan dari INFID sendiri, Pak Sugeng Bahagijo.
Dengan publikasi yang terbilang mepet, acara ini bisa dibilang sukses dengan menghadirkan lebih dari 60 orang peserta dan rekomendasi dari pertemuan ini dapat dilihat di laporan kegiatan yang disusun oleh Joseph Schechla untuk disampaikan ke UN Habitat.

Sebelum acara ini, Jum’at (22/7) INFID juga menghadiri pertemuan Global Platform For the Right To The City (GPR2C) yang merupakan salah satu parallel event dari Preparatory Committee of the Habitat III Conference. Dalam acara tersebut dihadiri oleh organisasi-organisasi yang berhubungan dengan pembangunan perkotaan sebagai partner dari GPR2C.\

Tujuan dari GPR2C adalah untuk memunculkan diskusi tentang hak atas kota, bertukar pengalaman dan menyusun rencana aksi regional, terutama untuk merespon New Urban Agenda (NUA).