In the last few weeks, the Foreign Ministry has been under the public spotlight in relation to corruption cases allegedly involving a number of senior diplomats. Corruption that involves diplomats is perceived as directly reflecting the whole performance of Indonesia’s international diplomacy, and hence the image of the nation.

Diplomats, particularly ambassadors, are the representatives of the whole nation and are at the forefront in campaigning for the national interests in international relations. Will it impact on the international negotiations and international agreements? Is it an administrative fault or a crime?

Dalam siaran pers tertulis, buku oposisi maya mencoba menjawab pertanyaan mengenai apa yang membuat jejaring sosial berhasil menjaring dukungan sedemikian besar, seperti dalam kasus Prita. Juga menjelaskan karakter apa yang terdapat dalam dunia maya sehingga bisa melibatkan begitu banyak kalangan menengah perkotaan yang dianggap apolitis. Oposisi Maya juga mencoba menjawab bagaimana media jejaring sosial seperti Facebook dapat dijadikan suatu alat gerakan sosial.

Buku tersebut ditulis oleh Lies Marcoes-Natsir, Saleh Abdullah, Nezar Patria, Linda Christanty, Nurhady Sirimorok, Dodi Yunia, Mulyani Hasan, Nilam Indahsari, dan Puthut. Mereka adalah pemerhati gerakan sosial yang berasal dari INSISTPress, Perkumpulan Praxis, Remdec Swaprakarsa, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI), Yayasan Sosial Indonesia untuk Kemanusiaan (YSIK), Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dan perkumpulan Demos, Lembaga Kajian Demokrasi dan Hak Asasi.

Sayang sekali, sampai hari ini, pemerintah sangat abai pada peringatan kemungkinan Indonesia mengalami kegagalan dalam pencapaian MDGs pada 2015. Sejak 2005 hingga 2009, laporan selalu menempatkan Indonesia pada posisi negara yang rentan. Indeks kerentanan pencapaian MDGs Indonesia berada pada posisi menengah bersama Filipina, Nepal, dan Papua Niugini serta lebih buruk ketimbang Vietnam, Banglades, dan India. Pengabaian terlihat dari laporan pencapaian MDGs yang dibuat pemerintah sejak tahun 2004 sampai 2009.

Yang tampak kasatmata adalah perbedaan data soal angka kematian ibu melahirkan di Indonesia. Pada tahun 2009, secara serentak Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO (data juga dikonfirmasi oleh ADB dan Bank Dunia) menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan angka kematian ibu melahirkan dari 307/100.000 kelahiran hidup ke 420/100.000. Namun, data ini diabaikan oleh pemerintah yang bersikukuh pada angka 228/100.000, seperti dituliskan dalam Laporan Pencapaian MDGs di Indonesia yang diterbitkan pemerintah pada 2009.

“Seharusnya, dalam seratus hari bisa membentuk fondasi diplomasi yang komprehensif, kalau cuma pemulangan TKI dan naturalisasi, itu pekerjaan rutin,” kata Wahyu Susilo, Kepala Divisi Advokasi  International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).

Pernyataan senada disampaikan Anis Hidayah, Direktur Eksekutif Migrant CARE. Menurutnya, pemulangan TKI bermasalah tidak bisa dija­di­kan program 100 hari. “Itu kewajiban negara, memulang­kan buruh migran bermasalah. Kenapa dimasukkan program seratus hari, seharusnya meletakkan dasar perlindungan li­ma tahun ke depan,” kata Anis.

Secara terpisah, Kepala Biro Humas Departemen Pertahanan Kolonel I Wayan Midhio mengaku sudah mendengar temuan itu. “Saya belum membacanya. Tapi, saya dengar sekarang masih dianalisa oleh Direktur Wilayah Perbatasan,” katanya.

Soal sanksi bagi prajurit TNI yang terlibat, Wayan menyerahkan sepenuhnya pada Markas Besar TNI. “Itu soal teknis, silahkan ke Mabes TNI langsung,” katanya. Sebelumnya Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan pihaknya akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti. Namun, kata Sagom, hasil riset itu adalah temuan lama yang diungkap kembali.

Direktur Eksekutif INFID ( International NGO Forum on Indonesian Development) Donatus K Marut menilai TNI di perbatasan harus segera direorganisasi. “Kita melihat bahwa masalah itu soal keamanan, selama ini sudah ada TNI dan polisi tapi justru mereka sendiri yang terlibat,” katanya.

Sejak saat itulah, semua penguasa di Indonesia punya selera tinggi untuk berutang. Seolah-olah  haram bagi presiden untuk tidak utang. Utang menjadi sebuah kewajiban. Kebiasaan ini menjadi yang kemudian melahirkan istilah baru: Kecanduan utang.

Istilah ini lahir dari Koordinator Advokasi International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Wahyu Susilo dalam sebuah diskusi "100 Hari Pemerintahan SBY- Boediono" di Jakarta, Minggu (31/1). Dia mengatakan, timbunan utang Indonesia semakin menggunung selama pemerintahan SBY- Boediono. INFID pun menilai Kabinet Indonesia Bersatu II sudah kecanduan utang baik utang bilateral dan multilateral.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Marsekal Muda Sagom Tamboen menegaskan, pihaknya akan memberi sanksi tegas jika hal itu terbukti. Namun, kata dia, hasil riset tersebut merupakan temuan lama yang diungkap kembali.

Direktur Eksekutif INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) Donatus K. Marut menilai, TNI di perbatasan harus segera direorganisasi. 'Kami melihat masalah itu soal keamanan. Selama ini sudah ada TNI dan polisi. Tapi, justru mereka sendiri yang terlibat,' tegasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengakuan terhadap eksistensi dan hak-hak masyarakat adat di Papua dan Kalimantan dinilai berjalan sangat lambat. Sebaliknya, dengan berbagai macam cara, hak-hak masyarakat asli dikurangi dan sumber kekayaan alam diserahkan kepada pemilik modal.

"Lantas mereka menjadi buruh dan orang asing di tanah sendiri. Terpuruk dalam kemiskinan multidimensi," ungkap Ketua Komisi Keadilan dan Perdamaian-Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia, Mrs. Agustinus Agus, saat membacakan kesimpulan diskusi Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat di Jakarta, Sabtu ( 30/1/2010 ).

Ikut hadir perwakilan masyarakat Papua, Neles Tebay, masyarakat Dayak, John Bamba, perwakilan Departemen Pertahanan, Ahmad F, dan Direktur INFID, Don K Marut.

JAKARTA, KOMPAS.com — Tingkat eksploitasi kekayaan alam di tanah Kalimantan dan Papua dianggap tidak memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Eksploitasi SDA itu dinilai lebih melayani kepentingan perusahaan-perusahaan transnasional.

"Semakin tinggi tingkat eksploitasi, semakin kecil kemungkinan masyarakat lokal menikmati pembangunan di daerahnya masing-masing," ucap Don K Marut, Direktur INFID, saat diskusi "Pulihkan Hak Hidup Masyarakat Adat" di Gedung Konferensi Wali Gereja (KWI) di Jakarta, Sabtu (30/1/2010).

JAKARTA--Mabes TNI tampaknya harus segera melakukan pengecekan lapangan pada anggotanya di perbatasan Malaysia-Indonesia, terutama Nunukan Kalimantan Timur. Tim peneliti Universitas Indonesia menemukan fakta, bahwa selama 10 tahun oknum-oknum anggota TNI menjadi beking cukong-cukong kayu dan pembalak liar. Kayu haram itu diselundupkan ke Malaysia.   “Kami memulai sejak 1999 dan memasuki finishing akhir penelitian Desember 2009. Penelitian itu baru kami sampaikan ke publik pekan ini,” ujar Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D ketua tim peneliti dari Center for East Asian Cooperation Studis (Ceacos) Fisip Universitas Indonesia, kemarin (31/1).