INFID, Oxfam dan IGCN Promosikan Pelaksanaan UNGP Tentang Bisnis dan HAM di Indonesia

INFID – United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP) merupakan sebuah pedoman bagi negara dan perusahaan untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia di sektor bisnis. Dalam melaksanakan panduan prinsip tersebut, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah membentuk UN Working Group on Business and Human Rights, yang akan memastikan pelaksanaannya.

Di Indonesia sendiri, pemerintah sedang memulai proses penyusunan Rencana Aksi Nasional untuk Bisnis dan HAM. Tak mau ketinggalan, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama dengan Oxfam Indonesia dan Indonesia Global Compact Network (IGCN) dan didukung oleh European Union (EU) tengah menjalankan program bersama yang berjudul “Walking the Talk: Promoting Accountable Business through Advancement of United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).

Acara yang berlangsung Senin (20/6), diikuti oleh 16 lembaga atau organisasi yang terdiri dari instansi pemerintah, Civil Society Organizations, Universitas, Aliansi Jurnalis dan perwakilan asosiasi bisnis di Indonesia bertempat di A One Hotel, Jakarta Pusat.

Dalam acara tersebut, para peserta saling bertukar pendapat dan mendiskusikan tentang perkembangan situasi bisnis dan HAM, khususnya terkait sektor bisnis kelapa sawit di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan diskusi persoalan dan tantangan pelaksanaan UNGP di Indonesia. Panduan dari PBB tersebut memang masih belum menjadi instrumen yang dipahami oleh pihak-pihak terkait, baik itu pemerintah, sektor bisnis, maupun masyarakat umum.

UNGP Business and Human Rights sendiri dibagi menjadi tiga pilar, yaitu Pilar Perlindungan HAM, Pilar Penghormatan HAM dan Pilar Pemulihan (Remedy). Dengan diadakannya acara ini, INFID ingin mempromosikan isu-isu HAM dan Bisnis, terutama pada sektor perkebunan kelapa sawit, pangan, dan agrikultur.

Program ini tidak hanya dilakukan di Jakarta saja melainkan juga diadakan di beberapa daerah seperti Medan dan Pontianak. Dengan mempromosikan UNGP di beberapa wilayah di Indonesia, diharapkan akan terbangun komunikasi dan peluang kemitraan atau sinergisitas yang strategis dengan stakeholder nasional terkait bisnis dan HAM.