Koalisi Masyarakat Sipil Kritisi Kebijakan Bank Dunia dan IMF


Liputan6.com, Jakarta – Indonesia akan menjadi tuan rumah gelaran pertemuan tahunan (annual meeting) International Monetary Fund (IMF) World Bank di Nusa Dua Bali pada Oktober 2018 mendatang.

Acara akan berlangsung 12-14 Oktober 2018 dan akan dihadiri oleh delegasi resmi dari 189 negara sebanyak 3.000 orang, staff IMF sebanyak 1.500 orang, media dari seluruh dunia sekitar 1.000 orang, 1.000 observer, 5.000 investor serta pengunjung lainnya yang diperkirakan berjumlah 20.000 orang.

Hamong Santono dari INFID (International NGO Forum on Indonesian Development) mengatakan, lebih dari 15 organisasi masyarakat sipil di Indonesia bersepakat untuk mengadakan “People Summit on Alternative Development” sebagai respons atas Pertemuan Tahunan Bank Dunia dan IMF.

“People Summit on Alternative Development ini dimaksudkan antara lain untuk mengkonsolidasikan suara-suara dari masyarakat sipil nasional dan global yang selama tiga dekade kritis terhadap kebijakan dan program Bank Dunia dan IMF”, kata Hamong dalam sebuah acara konfrensi persi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (3/9/2018).

Dalam acara tersebut, akan mengangkat delapan tema yang berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak yaitu utang sejarah Bank Dunia dan IMF, kedua adalah anti korupsi, transparansi dan pendanaan pembangunan. Yang ketiga adalah pelayanan publik, inklusi dan keadilan gender.

Kemudian keempat adalah keadilan pajak dan penanggulangan ketimpangan, kelima Legally Binding Treaty Business and Human Rights bagi Lembaga Keuangan Internasional. Yang keenam Hak Asasi Manusia (HAM), infrastruktur publik dan industri pariwisata. Lalu yang ketujuh adalah ekonomi digital dan pekerjaan yang layak. Terakhir adalah mengenai perubahan iklim, dan Sumber Daya Alam (SDA).

Belum Ada Evaluasi Dalam kesempatan serupa, Arimbi Heropoetri dari debtWATCH Indonesia mengungkapkan Indonesia telah menjadi anggota Bank Dunia/IMF sejak tahun 1967, namun sampai sekarang belum pernah dilakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja kedua lembaga ini bagi Indonesia.

“Karena itulah menelusuri kembali utang-utang sejarah (historical debt) menjadi penting untuk identifikasi bentuk-bentuk tanggung jawab Bank Dunia/IMF. Kita masih ingat di tahun 1998 IMF memberikan serangkaian nasehat untuk keseimbangan keuangan kita, namun walau Indonesia sudah melunasi utangnya atas ‘nasehat’ IMF, tapi dampaknya masih dirasakan sampai sekarang, seperti kasus BLBI,” ujarnya.

Herni Ramdlaningrum dari Prakarsa menjelaskan, sangat penting bagi masyarakat umum untuk aktif berperan menentukan pola pembangunan seperti apa yang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat banyak, sehingga memahami cara kerja dan dampak dari kegiatan WB/IMF.

“Karena itu selain kegiatan People Summit on Alternative Development ini dilakukan sebelum acara Pertemuan Tahunan WB/IMF, juga telah dilakukan serangkaian sosialisasi kepada masyarakat mengenai kegiatan ini,” ujarnya.

Pertemuan tahunan WB dan IMF adalah peristiwa penting untuk menyuarakan suara-suara masyarakat yang terdampak kegiatan dari kegiatan yang didanai Bank Dunia/IMF, karena tidak saja akan dihadiri oleh para pejabat tinggi WB/IMF, tetapi juga para pengambil keputusan di bidang ekonomi dari lebih 190-an Negara anggota.

Adapun rangkaian agenda dan kegiatan yang dilakukan 8-10 Oktober tersebut sebagai bagian dari upaya masyarakat sipil mendesak tanggunggugat lembaga keuangan internasional seperti World Bank atas berbagai fakta pelanggaran HAM dan penghancuran lingkungan hidup yang ditimbulkan dari berbagai proyeknya.