Komparasi VLR Helsinki, New York dan Briton, dan Pembelajarannya Bagi Pencapaian dan Pelaksanaan SDGs di Indonesia


Oleh: Denisa Amelia Kawuryan

Sebagai hasil dari konsultasi pendapat terbesar dalam sejarah United Nations (Ford, 2015), Sustainable Development Goals (SDGs) menyajikan 17 tujuan dan 169 target pembangunan universal yang berprinsip “memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan.” Walaupun begitu, tujuan SDGs yang ambisius dan kolaboratif masih memiliki tantangan, khususnya terkait dilema tanggung jawab dan akuntabilitas dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs.

Merujuk pada kekhawatiran tersebut, agenda 2030 mendorong negara anggota untuk “melakukan tinjauan pencapaian yang inklusif dan teratur di tingkat nasional dan sub-nasional, yang dipimpin dan dikoordinasi oleh negara” (paragraf 79). Tinjauan nasional atau dikenal dengan Voluntary National Review (VNR) seharusnya dilaporkan paling sedikit dua kali sampai tahun 2030 dan berfungsi sebagai dasar untuk tinjauan rutin dalam High-Level Political Forum (HLPF), pertemuan di bawah pengawasan UN ECOSOC. Sebagaimana diatur dalam paragraf 84 Agenda 2030, tinjauan berkala oleh HLPF dilakukan secara sukarela, dipimpin oleh negara, dilakukan oleh negara maju dan berkembang, dan melibatkan banyak pemangku kepentingan (UN, 2019).

VNR memiliki esensi yang sangat penting, karena mampu menyediakan informasi, pengalaman, keberhasilan, tanggapan, serta pembelajaran bagi para pemangku kepentingan yang terlibat. Penyusunan VNR juga merupakan platform yang baik untuk memperkuat kebijakan dan lembaga pemerintah serta memobilisasi dukungan dan kemitraan multi-pemangku kepentingan untuk memfasilitasi pelaksanaan SDGs.

Sejauh ini, 158 VNR (22 pada 2016, 43 pada 2017, 46 pada 2018 dan 47 pada 2019) telah berhasil dilaporkan (UNDESA, 2019). Namun, VNR sendiri tidak dirasakan cukup untuk menggambarkan kompleksitas mendetail terkait dengan pelaksanaan SDGs didaerah. Oleh karena itu, insiatif penyusunan Voluntary Local Review (VLR) hadir menjadi alternatif untuk menjawab keterbatasan tersebut. Diskusi mengenai tingkat kebutuhan VLR bahkan menjadi salah satu perbincangan di HLPF pada tanggal 16 Juni 2019 dalam sesi UNDESA/Global Tracking Framework (GTF) Local 2030 dengan mengusung tema “Aksi Lokal untuk Komitmen Global”. Untuk itu, dengan meninjau pelaksanaan tigakota(Bristol, Helsinki dan New York) yang telah lebih dahulu menyusun VLR, artikel ini akan mencoba membandingkan mekanisme penyusunan VLR serta pembelajarannya bagi pencapaian dan pelaksanaan SDGs di Indonesia

Komparasi VLR Bristol, Helsinki dan New York

Dalam proses penyusunannya, ada beberapa indikator yang patut untuk menjadi perhatian yaitu karakter kota serta pendekatan yang dipilih.Bristol, Helsinki dan New York memiliki kondisi daerah yang berbeda. Bristol memiliki sekitar 463,400 populasi di pertengahan 2018 sedangkan Helsinki yaitu 648,042 pada pergantian tahun 2018/2019. Di tahun yang sama, New York memiliki populasi yang jauh berbeda, mencapai sekitar 8,6 juta penduduk. Selain tingkat populasinya, berdasarkan World’s Safest Cities Ranking, 2019, Helsinki menduduki peringkat 27 dengan nilai 77,79, Bristol 141 dengan nilai 59,92 dan yang paling rendah adalah New York yang duduk diperingkat 182 dengan nilai 56,12 (The Economist Intelligence Unit, 2019).

Secara lebih spesifik,Bristol adalah area perkotaan ke-8 terbesar di Inggris dan diakui secara luas atas komitmennya terhadap kelestarian lingkungan. Berdasarkan VLR yang telah dilaporkan pada tahun 2019, beberapa permasalahan di Bristol diantaranya terkait dengan kemiskinan anak, kerawanan pangan, kesenjangan upah berdasarkan gender, peluang kaum muda yang terkonsentrasi secara spasial, serta pengangguran di tingkat minoritas. Dalam konteks pemerintahannya, kekuatan pemerintah daerah sangat terbatas dengan mayoritas otoritas fiskal dan hukum terkonsentrasi di Parlemen Inggris. Sistem yang sangat tersentralisasi ini membuat pemerintah daerah memiliki kendali terbatas atas pendapatan, pengeluaran, dan penyusunan kebijakan publik (Fox & Macleod, 2019).

Sementara itu Helsinki, sebagaisalah satu ibu kota terkaya di Eropa dengan kota pelabuhan serta industri terkemuka, memiliki beberapa permasalahan diantaranya ketimpangan antar kelompok dan daerah. Penduduk Helsinki rata-rata lebih sehat daripada orang Finlandia. Menyumbang sekitar sepertiga dari PDB Finlandia, kota ini memperoleh pendapatan dari sektor publik dan layanan terkait TI (Teknologi Informasi). Sesuai dengan tujuan yang ambisius, yaitu menjadi kota paling fungsional di dunia, Pemerintah serta warga Helsinki ingin menjadi lebih baik setiap harinya di masa depan (From Agenda to Action, 2019).

Di lain sisi, karakter kota besar sangat erat kaitannya dengan Kota New York. Kota metropolitan terbesar dan paling berpengaruh di Amerika Serikat ini merupakan kota terpadat, dan yang paling beragam etnis serta agamanya. Masalah sosial utama yang dihadapi warga New York adalah kemiskinan, kejahatan, kecanduan narkoba, dan konflik rasial (New York City Voluntary Local Review, 2018). Berbeda dengan Bristol, pemerintah New York lebih bebas untuk menentukan kebijakan terkait dengan SDGs dikarenakan gubernurnya berfungsi sebagai kepala eksekutif yang bertanggung jawab di antaranya mengeluarkan perintah eksekutif, anggaran eksekutif, serta dapat menunjuk dan melakukan veto legislatif.

Walaupun ketiga kota menggunakan Format VLR berdasarkan pada VNR yang disusun oleh UN Department of Economic and Social Affairs (DESA), kondisi kota yang berbeda ternyata memengaruhi pendekatan penyusunan VLR yang digunakan. Kepentingan politik terkait SDGs di Helsinki terlihat menjadi tanggung jawab utama kantor tingkat eksekutif. Hal ini dapat digambarkan karena pengembangan dan koordinasi tinjauan lokal sukarela menjadi tanggung jawab kelompok kerja yang melibatkan para ahli dari Kantor Eksekutif Kota Helsinki dan Divisi Lingkungan Perkotaan. Bahkan, pembuatan teks VLR yang fokus terhadap tujuan nomor 4, 8, 10, 13 dan 16 juga melibatkan sejumlah spesialis dari Kantor Eksekutif Kota serta Divisi Lingkungan Perkotaan, Divisi Pendidikan, Divisi Kebudayaan dan Kenyamanan serta Layanan Sosial dan Kesehatan.

Berbeda dengan Helsinki, New York dan Bristol terkesan lebih inklusif dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dalam proses penyusunannya. Landasan VLR Kota New York yang fokus membahas prioritas tujuan SDGs di HLPF 2018, yaitu SDGs 6, 7, 11, 12, dan 15 berlandaskan OneNYC 2015, diprakarsai oleh lebih dari 71 agen publik Kota New York. Tidak hanya pemerintah, warga New York juga ikut membentuk OneNYC melalui resident outreach, business roundtable, dewan penasihat, koordinasi regional, survei online (lebih dari 7.500 orang), dan survei telepon (800 orang). Tinjauan VLR kemudian dikembangkan oleh IA (NYC Mayor’s Office for International Affairs) dalam kemitraan dengan NYC Mayor’s Offices of Operations, dan Climate Policy and Programs, serta konsultasi dengan lembaga NYC terkait. Selain itu, ulasan VLR juga dibentuk melalui konsultasi dengan pemangku kepentingan SDGs serta dengan badan-badan Kota. Para pemangku kepentingan SDGs yang dimaksud adalah badan PBB, negara anggota PBB yang telah menyerahkan VNR, perwakilan jaringan kota, serta pakar pemerintah dan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengembangan, implementasi, dan pemantauan SDGs.

Sejalan dengan perumusan VLR di New York, VLR di Bristol juga berusaha untuk merangkul berbagai pihak kepentingan terkait. VLR ditulis oleh Sean Fox dan Allan Macleod dari Cabot Institute for the Environment, didanai oleh Universitas Bristol serta dilakukan dalam kemitraan dengan Bristol City Council dan anggota Aliansi SDG Bristol. VLR Bristol menggabungkan tinjauan komprehensif indikator statistik dengan data yang dibenchmark di tahun 2010 serta konsultasi online intensif yang sengaja dirancang agar dapat diakses sebanyak mungkin oleh organisasi lintas sektor. Walaupun peneliti berhasil menilai secara independen terkait pencapaian SDGs untuk semua 17 tujuannya, namun area fungsional Bristol sebenarnya jauh lebih besar daripada Kota Bristol yang merupakan subjek laporan VLR. Selain itu, perspektif subnasional juga menggarisbawahi pentingnya memisahkan data untuk menilai sejauh mana prinsip leave no one behind sudah berhasil diterapkan di Bristol.

Relevansi VLR di Indonesia

Menilik proses penyusunan VLR sebagai upayapencapaian SDGs, Indonesia sebenarnya sudah menunjukkan komitmen yang patut untuk diapresiasi dalam pelaksanaan dan pencapaian SDGs. Indonesia telah dua kali memaparkan Voluntary National Report (VNR) SDGS di High Level Political Forum pada tahun 2017 dan 2019. Saat ini, Indonesia telah memiliki Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017, Surat Keputusan Menteri PPN/ Kepala Bappenas, serta Rencana Aksi Nasional (RAN) TPB/SDG sebagai pijakan rencana kegiatan dan indikator. Selain itu, Indonesia sedang dalam proses penyusunan kerangka pembiayaan serta peta jalan SDGs untuk rencana pelaksanaan hingga tahun 2030.

Namun dalam pelaksanaannya, Indonesia membutuhkan usaha lebih untuk mengkampanyekan prinsip-prinsip SDGs serta meyakinkan bahwa pembangunan Indonesia memberikan manfaat kepada semua pihak, tidak hanya 1% golongan dalam negara. Pada kenyataanya, masih banyak masyarakat dan pemerintah daerah yang belum mengetahui konsep pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, berdasarkan SDG Index and Dashboards yang disusun oleh Bertelsmann Stiftung dan Sustainable Development Solutions Network (SDSN), ranking Indonesia dalam pencapaian SDGs tidak jauh berbeda bahkan menurun dari 98 pada tahun 2016 menjadi 102 pada tahun 2019. Posisi Indonesia pada tahun 2019 tersebut jauh apabila dibandingkan negara ASEAN lainnya yaitu Thailand di posisi 40, Vietnam di 54, Singapore di 66, Malaysia di 68 dan Philippines di posisi 97. Hal ini juga sejalan dengan maraknya pelanggaran serta kejahatan yang bertentangan dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Sekitar 0,8 persen anak usia di bawah lima tahun (balita) mengalami kekurangan gizi sehingga menyebabkan anak tidak tumbuh sempurna (stunting) pada tahun 2018 (Riskesdas, 2018). Indonesia juga merupakan penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia yang dibuang ke laut. Selain itu, akhir-akhir ini, Indonesia kembali diributkan dengan permasalahan kebakaran hutan. Pada tahun 2019 dengan data per September 17, jumlah titik panas meningkat 28,85% menjadi 5994 titik dibandingkan dengan 4.613 titik di tahun 2018 (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019).

MengimplementasikanSDGs di Indonesia memanglah bukan perihal yang mudah. Indonesia merupakan negara kepulauan yang setiap daerahnya memiliki kondisi yang berbeda-beda. Berangkat dari pertimbangantersebut, maka Voluntary Local Review merupakan salah satu alternatif yang mampu mendorong pelaksananaan dan pencapaian SDGs di tingkat lokal dengan tiga fungsi utama yaitu, akuntabilitas, pemetaan serta penghargaan.

Dalam konteks akuntabilitas, VLR merupakan suatu platform untuk melaporkan apa yang telah pemerintah dan kelompok kepentingan lakukan untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian SDGs di daerah tersebut. VLR yang berisikan baseline, strategi, dan kebijakan juga membantu pemerintah daerah untuk lebih transparan kepada masyarakat luas. Hal ini penting khususnya dalam konteks pemerintahan sekarang yang mengutamakan pembangunan dari desa. Menurut Bambang Brodjonegoro, pemerintah akan memberikan Dana Desa sebesar Rp 20 triliun untuk mendukung desa yang indah dan sejahtera (PresidenRI.go.id, 2015).

Selain itu, Indonesia juga telah menganut prinsip otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentangOtonomi Daerah, adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri berbagai hal terkait pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya. Tentunya, hak, wewenang serta bantuan langsung tersebut menuntut tanggung jawab moral dan administrasi sebagai salah satu bentuk akuntabilitas. Namun, berdasarkan data dari KPK, jumlah kepala daerah yang menjadi pelaku tindak pidana korupsi naik dari 14 orang pada tahun 2017 menjadi 29 pada akhir 2018 (Republika.co.id, 2018). Hal ini tentu akan mempengaruhi legitimasi pemerintah daerah di mata publik. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, tentu pembuatan VLR merupakan salah satu solusi baik untuk mendorong proses akuntabilitas, dimana proses pembuatannya akan membantu pemerintah daerah agar lebih akuntabel, serta membantu masyarakat untuk lebih peduli mengenai isu didaerahnya.

Dalam konteks pemetaan, VLR diharapkanmampu mendeskripsikan strategi, visi, misi, aktor, serta hambatan dalam pembangunan daerah. Berdasarkan VLR dari Kota Helsinki, Bristol dan New York, pembaca mampu memahami strategi, permasalahan serta aktor yang terlibat dalam mengurangi permasalahan yang dihadapi. Hal ini menjadi penting, karena VLR mampu memetakan permasalahan pembangungandan mengidentifikasi peran masing-masing aktor, misalnya perusahaan dengan CSRnya (Corporate Social Responsibility), pemerintah dengan konsep pembangunannya, investor dengan target bisnisnya, filantropiuntuk target sosialnya, bahkan masyarakat umum untuk kepeduliannya dalam bersama-sama memajukan daerah.

Yang terakhir, perumusan VLR harapannya mampu memberikan kesempatan untuk berbagi dan menyoroti pencapaian yang telah diraih oleh suatu daerah. Tranformasi baik tersebut harapannya dapat di benchmark di kota-kota lain,sehingga kedepannya, penghargaan desa terbersih tidak hanya diraih oleh Desa Penglipuran, nominasi 6 besar dalam World Smart City Awards 2015 tidak hanya diraih oleh Kota Bandung namun semua daerah di Indonesia juga bisa memaksimalkan potensinya untuk memberdayakan masyarakatdalam pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Sejatinya, konsep SDGs membantu pemerintah untuk melayani masyarakatnya dengan lebih baik. Hal ini salah satunya bisa dicapai dengan tinjauan pencapaian yang inklusif dan teratur tidak hanya di tingkat nasional, namun juga daerah.

Bibliography Committee for Development Policy . (2018). Voluntary National Review Reports- What Do They Report. New York.

Ford, L. (2015, January 19). Sustainable development goals: all you need to know. Retrieved from The Guardian: https://www.theguardian.com/global-development/2015/jan/19/sustainable-development-goals-united-nations

Fox, S., & Macleod, A. (2019). Bristol and the SDGs: A Voluntary Local Review of Progress 2019.

(2019). From Agenda to Action.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2019).

New York City Voluntary Local Review. (2018). New York City’s Implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development.

PresidenRI.go.id. (2015, May 13). Membangun Indonesia Dari Desa. Retrieved from PresidenRI.go.id: http://presidenri.go.id/program-prioritas-2/960.html

Republika.co.id. (2018, Desember 28). Kaleidoskop 2018: Korupsi Kepala Daerah Makin Merajalela. Retrieved from https://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/18/12/28/pkerk3354-korupsi-kepala-daerah-marak-kpk-harus-perketat-pengawasan

The Economist Intelligence Unit. (2019). Safe Cities Index 2019.

(2019). Voluntary National Reviews Database. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/vnrs/

UNDESA. (2019). High-Level Political Forum 2019 Under the Auspices of ECOSOC. Retrieved from https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2019