Menakar Perluasan Fungsi KPPPA dalam Pemenuhan Hak Perlindungan bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

  • Thursday, 02 July 2020 08:18
  • Artikel
  • 613x dibaca.

Oleh: Intan Kusuma

Trend kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, baik dari kuantitas maupun modus kekerasannya. Komnas Perempuan mencatat, jumlah laporan kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 mencapai 431.471 kasus. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak perempuan meningkat sebesar 65% di tahun 2019, dengan jumlah kasus sejumlah 1.417 di tahun 2018 dan 2.341 di tahun 2019. Dari semua bentuk kekerasan yang dialami anak perempuan, inses (822 kasus) dan kekerasan seksual (792 kasus) merupakan yang tertinggi (CATAHU Komnas Perempuan, 2020).

Peningkatan yang terjadi tidak hanya dari segi kuantitas, bentuk dari kekerasan terhadap perempuan dan anak juga bertransformasi seiring dengan perkembangan teknologi. Kekerasan terhadap perempuan dan anak kini telah memasuki dunia siber dengan modus intimidasi penyebaran foto dan video privat korban, yang tentunya semakin mempersempit ruang aman bagi perempuan dan anak. Namun, peningkatan kasus tiap tahunnya belum mencerminkan kondisi riil kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia, karena angka kasus kekerasan tersebut seperti fenomena gunung es. Artinya, masih banyak kasus kekerasan yang tidak terungkap dan tidak dilaporkan oleh korban.

Pada masa pandemi COVID-19 dan diterapkannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), ternyata dapat memicu peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bukan hanya karena intensitas pertemuan keluarga yang bertambah, dampak sosial ekonomi COVID-19 seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) juga turut menjadi pemicu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) telah mencatat, peningkatan pengaduan kasus selama masa pandemi. Pada tahun 2019 LBH APIK rata-rata menerima 30 kasus perbulan, namun sejak bulan Maret hingga Juni 2020, aduan meningkat sebanyak 90 kasus kekerasan terhadap perempuan setiap bulannya (mediaindonesia.com, diakses 15 Juni 2020).

Jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak disertai dengan bentuknya yang terus mengalami peningkatan, seharusnya menjadi pukulan keras bagi pemerintah Indonesia untuk menjamin pemulihan korban. Terutama bagi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) sebagai lembaga negara yang mempunyai fungsi untuk melindungi perempuan dan anak korban kekerasan. Lantas, sudahkan pemerintah berkomitmen dalam memenuhi hak perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan?

Pada tataran penyelenggaraan pemulihan untuk perempuan dan anak korban kekerasan, pemerintah pusat telah mendorong daerah untuk mengembangkan pusat layanan terpadu yang dikenal dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Lembaga ini telah tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga provinsi.

Dalam rangka memastikan korban mendapatkan layanan pemulihan yang memadai melalui P2TP2A, KPPPA menerbitkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk perempuan dan anak korban kekerasan melalui Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2010. Pada peraturan tersebut, terdapat lima jenis layanan gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan, yakni 1) Layanan pengaduan, 2) Layanan rehabilitasi kesehatan, 3) Layanan rehabilitasi sosial, 4) Layanan bantuan dan perlindungan hukum dan 5) Layanan pemulangan dan Reintegrasi sosial. Karena penanganan korban tidak bisa dilakukan secara parsial, dalam melaksanakan fungsinya P2TP2A mengacu pada SPM dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti rumah sakit, kepolisian, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan lembaga lainnya.

Namun sangat disayangkan, SPM yang sangat komprehensif ini dalam praktiknya masih jauh dari kata optimal. Hal ini dapat dibuktikan dari biaya visum et repertum (VeR) perempuan dan anak korban kekerasan sebagai salah satu alat bukti, yang seharusnya ditanggung oleh negara, malah dibebankan kepada korban. Terlebih lagi kondisi korban kekerasan bukan diindikasikan sebagai penyakit, sehingga tidak ditanggung oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan (nasional.republika.co.id, diakses 15 Juni 2020).

Selain itu, masih sedikitnya rumah aman atau shelter (mayoritas ada di ibu kota provinsi) bagi korban, sedangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak biasanya dilakukan oleh orang terdekat, sehingga korban harus dipindahkan ke tempat yang aman selama proses peradilan untuk menghindari berulangnya tindak kekerasan (tempo.co, diakses 16 Juni 2020). Jangankan rumah aman bagi korban, menurut asesmen yang dilakukan oleh Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) di 16 provinsi dan 60 kabupaten/kota, masih banyak P2TP2A yang belum memiliki gedung sendiri dan masih bernaung di gedung lembaga lain. Minimnya dukungan anggaran dan infrastruktur dari pemerintah daerah membuat P2TP2A sebagian tinggal nama, mempunyai struktur organisasi dan fungsi tapi nihil dalam pelayanan.

Perluasan Fungsi KPPPA

Angin segar bagi perempuan dan anak korban kekerasan untuk mendapatkan pelayanan pemulihan yang komprehensif muncul pada 12 Mei 2020 lalu. Pasalnya, pada tanggal tersebut Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak resmi berlaku. Perpres terbaru ini memuat tentang perluasan tugas dan fungsi KPPPA yang semula hanya bersifat koordinatif, diperluas menjadi implementatif.

Sebelum Perpres No 65 Tahun 2020 ini diresmikan, dalam menjalankan tugasnya KPPPA mengacu pada Perpres No 59 Tahun 2015. Namun, Perpres No 59 Tahun 2015 dirasa membuat ruang gerak KPPPA kurang leluasa dan terbatas. Menurut mandat Perpres No 59 Tahun 2015, KPPPA berfokus pada perumusan dan penetapan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi, sehingga memang belum ada langkah nyata yang dilakukan untuk memenuhi hak perempuan dan anak korban kekerasan.

Perpres No 65 Tahun 2020 yang memuat tentang fungsi implementasi mengamanatkan KPPPA untuk: 1) Menyediakan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi, 2) Menyediakan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional. Perluasan fungsi ini dapat menjadi pijakan KPPPA untuk melaksanakan pemenuhan hak perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Dalam menjalankan fungsi implementasi, tentu KPPPA perlu memperkuat kinerja jejaring baik pemerintah maupun non pemerintah dan dari tingkat lokal, nasional hingga internasional sebagai lembaga negara penyedia rujukan akhir perempuan dan anak korban kekerasan.

Dengan ditambahkannya fungsi implementasi, diharapkan KPPPA tidak hanya menyampaikan laporan periodik data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dihimpun oleh lembaga pengada layanan di daerah, tetapi langsung dapat menjawab keresahan korban mengenai biaya VeR dan rumah aman. Perluasan fungsi tersebut diharapkan juga dapat mendorong P2TP2A agar benar-benar menjalankan SPM untuk mengoptimalkan peran dan fungsinya.

Perbedaan Fungsi KPPPA dengan Komnas Perempuan

Indonesia telah meratifikasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada 24 Juli 1984. Sejak saat itu, KPPPA dan Komnas Perempuan mempunyai mandat sebagai National Women’s Machineries on Strengthening CEDAW Implementation,Monitoring and Accountability. Sebagai lembaga yang mempunyai mandat langsung untuk melaksanakan CEDAW, KPPPA dan Komnas Perempuan mempunyai tugas untuk memantau dan melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan ke komite CEDAW setiap empat tahun sekali.

Walaupun Komnas Perempuan dan KPPPA memiliki irisan dalam melaksanakan mandat CEDAW, keduanya mempunyai perbedaan yang cukup signifikan. KPPPA merupakan lembaga eksekutif negara yang bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan. Lebih lanjut, menurut Perpres No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, KPPPA bertugas untuk melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesetaraan gender, partisipasi masyarakat dan perlindungan hak perempuan. Selain itu, KPPPA juga bertanggung jawab untuk koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan serta pengelolaan data gender.

Sementara Komnas Perempuan yang merupakan lembaga negara independen yang diatur dalam Perpres No. 65 Tahun 2005, mempunyai tugas untuk menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Komnas Perempuan juga berperan sebagai pusat pengetahuan tentang hak asasi perempuan serta negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban. Dalam menjalankan tugasnya Komnas Perempuan harus menitikberatkan pada pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia terutama perempuan dan pada pemulihan hak-hak korban.

Namun perbedaan tugas tersebut tidak serta merta menutup kemungkinan kedua lembaga ini untuk saling bersinergi dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Pasalnya, fungsi baru KPPPA sebagai penyedia layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan membutuhkan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional. Sehingga ditambahkannya fungsi implementasi pada tubuh KPPPA dapat dimaknai sebagai perluasan jangkauan jaringan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, bukan malah sebagai peluang untuk tumpang tindih satu sama lain dalam pelaksanaan tugasnya.