[Opini] Memulai Penegakan HAM dari Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas


#HRCFellow – Penyandang disabilitas adalah kelompok yang kerap mendapat stigma negatif. Keterbatasan yang dimiliki membuatnya dijauhi oleh masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Tidaklah mengherankan, di Indonesia bahkan di dunia, penyandang disabilitas sering mendapat stigma atau stereotip sebagai manusia kutukan, keturunan jin, hingga dikait-kaitkan dengan dosa masa lalu orang tuanya.

Dari cara pandang tersebut, sangat wajar jika kultur masyarakat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai liyan (the other). Keterbatasan yang melekat pada diri difabel dianggap sebagai hambatan untuk melakukan aktivitas serupa dengan mereka yang tanpa disabilitas. Dampak lanjut dari pemikiran semacam ini berujung pada kebijakan, peraturan hingga fasilitas publik yang tidak aksesibel.

Coba perhatikan ruang publik yang ada di sekitarmu. Apakah di situ tersedia rampa untuk mempermudah mobilitas penyandang daksa? Apakah guiding block di trotoar sudah benar-benar dioptimalkan untuk mempermudah disabilitas netra berjalan? Apakah di kantor atau di forum seminar sudah tersedia interpreter agar disabilitas tuna rungu bisa mengikuti forum? Angka pemenuhan hak penyandang disabilitas masih minim. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan bahwa setiap pembangunan dan kebijakan harus memperhatikan aksesibilitas bagi difabel. Tanpa ada fasilitas tersebut, mewujudkan Indonesia inklusi masih jauh panggang dari api.

Jauh sebelum undang-undang disabilitas lahir, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengadopsi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on The Rights of Persons With Disabilities) pada 2006. Konvensi ini yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah kita dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011. Meski begitu, komitmen pemerintah pusat maupun daerah untuk menerapkan amanat undang-undang masih rendah.

Tantangan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Indonesia digadang-gadang akan sepenuhnya menjadi negara inklusi di tahun 2030. Hal ini disebabkan penerapan undang-undang disabilitas telah diterapkan di segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, jalan menuju ke arah sana akan sangat terjal jika hal-hal mendasar seperti pemenuhan kebutuhan dan hak disabilitas belum terlaksana. Kedua hal tersebut saling berkaitan. Meski kebutuhan kursi roda tersedia, tapi fasilitas berupa rampa belum ada, maka belum bisa disebut inklusif. Kondisi ini sama dengan sekolah umum yang menerima siswa disabilitas rungu, tapi tidak menyediakan interpreter bahasa isyarat.

Banyak yang beralasan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas sulit terwujud karena kendala aturan atau dana yang minim. Problem sederhana semacam itu sebenarnya bisa selesai jika pemerintah pusat maupun daerah memiliki political will yang kuat. Fasilitas yang aksesibel banyak terbangun pada daerah/kota yang pemimpinnya memiliki komitmen. Jika komitmen ini sudah mengakar ke segala aspek, maka mewujudkan Indonesia inklusi pada 2030 bukan lagi mimpi belaka.

Tantangan lain yang harus dihadapi adalah pelibatan penyandang disabilitas dalam pengambilan kebijakan. Berkat keterbatasan yang dimiliki, penyandang disabilitas kerap dianggap tidak memiliki kemampuan untuk merumuskan suatu kebijakan. Dampaknya, sejauh ini mereka hanya sebagai objek kebijakan. Padahal banyak di antara mereka yang memiliki kompetensi mumpuni.

Akan tetapi, inklusi tidak hanya pada tahap pelibatan penyandang disabilitas dalam forum pengambilan kebijakan, tapi juga mempertimbangkan dan mendengarkan suara mereka. Praktik yang saat ini sering terjadi adalah penyandang disabilitas dilibatkan hanya untuk memenuhi kuorum, tapi suara dan aspirasi mereka dikesampingkan. Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini semua pihak harus berlomba-lomba mewujudkan kebijakan yang inklusif. Jika sebelumnya hak disabilitas kerap terpinggirkan karena belum ada pengikat, kini melalui undang-undang disabilitas tidak ada alasan bagi semua lembaga pemerintah untuk menomorduakan hak yang seharusnya menjadi hak penyandang disabilitas.

Penulis: Lalu Bintang Wahyu Putra Editor: Nindhitya Nurmalitasari

*Artikel opini dalam seri #HRCFellow ditulis oleh peserta Human Rights Cities Youth Fellowship 2. Artikel merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap atau pendapat INFID.