Tantangan Hak Asasi Manusia dan Hak untuk Optimis


#HRCFellow - Membaca Pulang (2012) atau Laut Bercerita (2017), buku novel sejarah karya penulis Leila S. Chudori membuat saya sering risih, ngilu sekaligus geram melihat kondisi sejarah Indonesia di masa lalu. Alasannya tentu saja karena generasi muda seperti saya melihat sisi kelam politik Indonesia ternyata menormalisasi berbagai bentuk kekerasan seperti tahanan politik, penghilangan paksa hingga tindakan pembunuhan dilakukan oleh negara tanpa pengadilan.

Fakta dari dua novel favorit saya tadi tentu saja tidak berbeda dari fakta sejarah pelanggaran HAM berat di Indonesia sejak 1965 hingga pra-reformasi. Membaca Ringkasan Eksekutif Pelanggaran HAM Berat oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) misalnya adalah cara sederhana untuk sepakat bahwa Istana Merdeka mempunyai utang demokrasi kepada korban pelanggaran HAM di masa lalu. Salah satu yang menjadi utang tersebut adalah kasus penghilangan paksa periode 1996-1998 yang hingga kini belum dituntaskan oleh negara. Pelaku tindakan penghilangan paksa pada periode itu diadili oleh peradilan militer. Namun, bersama dengan 550 Aksi Kamisan yang menuntut kejelasan kasus tersebut tidak juga menemukan jawaban bagaimana nasib mereka yang dihilangkan.

Tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia tanpa proses peradilan membuat pelaku atau orang lain mengulangi tindakan pelanggaran lainnya. Persekusi kegiatan Aksi Kamisan di Malang hingga kasus penyerangan Novel Baswedan dengan air keras adalah akibat tidak ada efek jera terhadap pelanggar HAM. Padahal, pembiaran pelanggaran HAM akan sejalan dengan bahaya akan runtuhnya pilar demokrasi yang menjadi cita-cita reformasi. Presiden Joko Widodo yang awal bulan Oktober lalu diberi rapor merah oleh Komnas HAM misalnya dituntut oleh masyarakat untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu setidak-tidaknya tidak mengulanginya dengan mengizinkan perampasan lahan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur berlebih atau investasi perusahaan asing.

Perjuangan hak asasi manusia adalah perjuangan bersama khususnya anak muda. Generasi muda memang seharusnya dilibatkan dalam segala tindakan yang bertujuan untuk menghormati nilai-nilai kemanusiaan. Generasi muda yang cenderung kritis, ambisius, dan bebas sering kali dipidanakan oleh kelompok mayoritas dan pemerintah melalui pasal seperti UU Penistaan Agama, Perpu Ormas hingga UU Informasi dan Teknologi (ITE) yang pada dasarnya membatasi dan melanggar hak paling dasar manusia yaitu berkumpul, berekspresi hingga menyatakan pendapat.

Membangun Optimisme di Negeri Impunitas

Festival Hak Asasi Manusia Indonesia diadakan di Wonosobo, Jawa Tengah, 13-14 November 2018 mempertemukan orang-orang yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan se-Indonesia. Di tempat ini saya benar benar merasakan pengalaman yang komplit dalam sebuah kegiatan yang disebut festival seperti ini. Di Sasana Adipura Wonosobo ini tidak hanya menghadirkan praktisi hak asasi manusia seperti lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau lembaga internasional INFID sebagai penyelenggara kegiatan, namun juga banyak mengundang komunitas dari kelompok rentan seperti komunitas difabel serta komunitas perjuangan perempuan.

Ketua Komnas HAM 2012-2017, Imdadun Rahmat pada pidato pembukaan kegiatan Festival HAM 2018 menyinggung pula pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu yang sampai hari ini belum tuntas seperti pembunuhan sistematis (genosida) tahun 1965-1968, penghilangan paksa, penembakan Trisakti, hingga terdekat yaitu tragedi Wasior. Kasus tersebut tentu saja menyinggung beberapa pejabat negara dan politikus saat ini yang disebut-sebut memiliki kekebalan hukum atau impunitas.

Dalam festival yang dihelat di Sasana Adipura Kencana Wonosobo, sebuah arena hall dome milik pemerintahan Wonosobo yang ditata rapi dengan menyambut perhelatan, apresiasi optimisme atas hak asasi manusia Indonesia itu benar-benar terwujud. Para praktisi, pemerintahan, kelompok, organisasi berkumpul dan membahas apa yang sudah dilakukan pemerintah serta organisasi mereka dalam rangka pencapaian hak asasi manusia di daerah mereka.

Bupati Jember Faida yang pada kegiatan festival kali ini didaulat sebagai salah satu keynote speaker pada sesi “Kabupaten/Kota HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dalam Konteks Global dan Nasional” misalnya banyak bercerita bagaimana beliau menghargai kelas pekerja di Kabupaten Jember. Menjamin kesehatan hingga kehidupan menjadi visi utama beliau untuk mengangkat dan menghormati hak prinsip warga Kabupaten Jember.

Hak untuk Optimis

Sesi paling menarik dari Festival HAM 2018 mungkin saja adalah pleno “Implementasi Kabupaten/Kota HAM: Pengalaman Negara Lain” yang menghadirkan profesor dan praktisi HAM dari Gwangju, Korea Selatan Mr. Shin Gyonggu. Profesor dari salah satu kota yang mengawali keberhasilan reformasi demokrasi ini banyak membahas bagaimana sebuah komunitas, masyarakat sipil, akademisi, dan pemerintah mendukung satu sama lain dalam mewujudkan kota yang ramah hak asasi manusia.

Yang menarik dari pemaparannya adalah bagaimana cara Gwangju, Korea Selatan, suatu daerah yang memiliki sejarah pelanggaran HAM berat di tahun 1980 mampu “berdamai” dan berjuang menjadi daerah atau kota yang bahkan menginisiasi Kota Ramah HAM dunia. Jika mundur lebih jauh, Kota Gwangju memiliki sejarah yang panjang dalam hal demokratisasi. Naiknya Chun Doo-Hwan sebagai Presiden Korea Selatan dikhawatirkan masyarakat Korea Selatan akan melahirkan pemerintahan otoriter. Masyarakat memadati jalan kota Gwangju meneriakkan “Rezim turun!” namun dibalas oleh militer dengan menembak langsung demonstran, melakukan tindak kekerasan bahkan melakukan penghilangan paksa. Tercatat ada lebih 200 korban jiwa akibat tragedi ini, ratusan melebihi korban jiwa juga mengalami tindak kekerasan dan penghilangan paksa.

Tragedi yang sangat kelam bagi masyarakat Korea Selatan khususnya masyarakat Kota Gwangju. Reporter asal Jerman Jurgen Hinzpeter yang melihat langsung tragedi saat itu bahkan menyebut tragedi yang dia lihat melebihi perang di Vietnam. Tragedi pelanggaran HAM berat tersebut kemudian dilihat masyarakat dunia, lalu melatarbelakangi demonstrasi lanjutan menuntut demokrasi di Korea Selatan. Puncaknya adalah People Power 1986-1987 yang akhirnya membawa pemerintahan Korea Selatan menjadi lebih demokratis jauh dari pemerintahan otoriter yang membungkam. People Power yang menjadi “gulungan bola salju” masyarakat menuntut demokrasi di negara berkembang termasuk Indonesia tahun 1998.

Hal yang sama dialami Indonesia saat menuntut demokrasi dari tangan pemerintahan otoriter tahun 1998. Sebanyak 23 orang dihilangkan secara paksa, 13 orang bahkan tidak kembali atau ada kejelasan nasib hingga hari ini. Jika melihat fenomena yang terjadi di Gwangju, harusnya Indonesia berani optimis menjadi negara yang ramah hak asasi manusia. Negara harus menyelesaikan dan mengadili pelanggaran HAM masa lalu dan berbenah mengedepankan HAM dalam segala kebijakan pembangunan infrastruktur dan manusia.

Pada sesi tanya jawab di penutupan festival, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan bahwa pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu sedang diproses melalui mekanisme non yuridis. Beberapa kali Moeldoko menyampaikan bahwa pelanggaran HAM dapat diselesaikan melalui mekanisme yuridis (pengadilan hukum) dan non yuridis. Pola pikir yang banyak dikritik oleh aktivis HAM hari ini dimana seharusnya negara bertanggung jawab menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan mekanisme pengadilan hukum sipil. Pola pikir yang sama sering diucapkan oleh Menkopolhukam hari ini dengan menginisiasi Dewan Kerukunan Nasional sebagai jalur penyelesaian. Pola pikir seolah-olah penyelesaian hanya ada dua pilihan yang bertolak belakang satu dengan lainnya, memilih non yuridis berarti memaafkan pelaku. Padahal jika ditarik kembali, atau setidak-tidaknya melihat pengalaman negara seperti Korea Selatan pelanggaran HAM berat harusnya dihukum secara peradilan terlebih dahulu, sebagai langkah awal dari mekanisme lanjutan yaitu mekanisme non yuridis.

Melalui Festival HAM yang salah satu misinya membumikan hak asasi manusia kita dapat belajar dari pengalaman kota dan negara lain dalam mengimplementasikan sejarah dan tetap optimis terhadap masa depan. Generasi muda harusnya mau berjuang atau setidaknya paham dan tahu akan beberapa kasus pelanggaran HAM di masa lalu sebagai hak untuk optimis di masa depan. Hal tersebut adalah salah satu cara juang agar apa yang terjadi di masa lalu tidak terulang hari ini. Saya tidak ingin, karena tidak tuntasnya pelanggaran HAM di masa lalu akan menormalisasi pelanggaran HAM pada diri saya nantinya. Beberapa anak muda mungkin saja dihilangkan paksa seperti masa lalu hanya karena dituduh subversif oleh pemerintah yang otoriter. Lalu bapak ibu kami yang dihilangkan paksa bertukar payung dengan ibu Sumarsih, setiap Kamis menunggu seseorang berkantor di seberang jalan menjawab pertanyaan “Di mana anak saya?” penuh harap.

**Penulis: Rizky Fariza Alfian

Editor: Nindhitya Nurmalitasari

*Artikel opini dalam seri #HRCFellow ditulis oleh peserta Human Rights Cities Youth Fellowship 2. Artikel merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak mencerminkan sikap atau pendapat INFID.**