Pemerintah diminta memanfaatkan Forum G20 secara lebih inklusif


KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Sebagai salah satu anggota G20, Indonesia kerap dianggap masih belum cukup signifikan dalam berkontribusi. Indonesia masih belum terlalu memiliki posisi tawar yang cukup kuat dalam mempengaruhi keputusan dan komitmen di forum G20. Maka dari itu, anggota dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Hamong Santono meminta kepada Pemerintah agar harus bisa menjadikan pertemuan G20 sebagai arena untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan bersama yang tidak dapat diatasi hanya oleh pemerintah Indonesia sendiri, seperti halnya masalah ketimpangan.

“G20 merupakan forum antar negara untuk membahas bagaimana kondisi global saat ini, dan bagi Indonesia forum G20 ini merupakan sebuah forum penting untuk dapat membantu Indonesia dalam mendorong perekonomiannya,” jelas Hamong pada pertemuan diskusi Indonesia Civil Society Forum on Foreign Policy (ICFP), Rabu (28/11).

Masalah ketimpangan yang terjadi di Indonesia salah satunya disebabkan oleh sulitnya akses terhadap kerja layak. Akses kerja yang semakin sulit , ditambah dengan adanya revolusi industri yang menggantikan tenaga kerja dengan robotik akan berdampak pada bertambahnya jumlah pengangguran.

Untuk itu Hamong mengusulkan, agar pemerintah bisa mendorong pembiayaan pembangunan bersama oleh negara-negara G20 kepada negara berkembang untuk bisa memberikan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui re-skilling dan up-skilling sebagai bagian dari penciptaan kerja layak yang akan menjadi salah satu tujuan yang ingin dicapai pada pertemuan G20 di Argentina tahun ini.

Hamong menyadari, memang sudah terlambat jika baru diusulkan sekarang, akan tetapi G20 yang mana sebagai forum yang dinilai sangat penting dan diharapkan dapat memberikan dampak besar bagi Indonesia, maka seharusnya pemerintah mempersiapkan pertemuan G20 ini dengan lebih inklusif lagi.

“Inklusif di sini maksudnya adalah akan lebih melibatkan partisipasi organisasi masyarakat sipil secara luas. Jadi, harapan saya untuk pertemuan G20 tahun depan yang akan diselenggarakan di Jepang, Pemerintah bisa lebih terbuka lagi,” tambahnya.

Sementara itu, seperti yang didiskusikan oleh kelompok masyarakat sipil ICFP, dibandingkan dengan negara-negara G20 lainnya, kinerja Indonesia mengalami penurunan yang ditandai dengan semakin tingginya ketergantungan Indonesia pada bahan bakar fossil, khususnya batubara di sektor energi. Serta meningkatnya alokasi subsidi dan belum adanya rencana jangka panjang untuk keluar dari ketergantungan batubara (coal phase out).

“Akan tetapi, emisi Indonesia di sektor lahan mengalami perbaikan dengan turunnya tingkat deforestasi akibat diterapkannya kebijakan lahan gambut,” kata Meliana Lumbantoruan, Program Manager Publish What You Pay (PWYP) Indonesia.

Kelompok masyarakat sipil ICFP juga menekankan agar Presiden Joko Widodo mampu memanfaatkan peluang dari setiap komitmen yang akan diambil oleh Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, serta memastikan komitmen yang diambil dalam forum G20 tersebut juga mengakomodasi kepentingan negara berkembang.

Dengan demikian, forum G20 dapat memberi dampak yang positif bagi pembangunan Indonesia, negara berkembang, dan tentunya pembangunan global yang berkelanjutan.