Pencegahan Ekstremisme di Indonesia: Solusi Tidak Boleh Abai dengan Prinsip HAM dan Demokrasi


SIARAN PERS

Peluncuran Kertas Kebijakan Pencegahan Ekstremisme di Indonesia: Solusi Tidak Boleh Abai dengan Prinsip HAM dan Demokrasi

Wonosobo, 20 November 2018

Rabu, 14 November 2018 INFID mengadakan diskusi Peluncuran Kertas Kebijakan Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia sebagai salah satu rangkaian acara di dalam Festival HAM Indonesia 2018. Kertas kebijakan ini disusun sebagai respon atas meningkatnya tren ekstremisme yang berdampak pada penurunan kualitas demokrasi dan penjaminan atas terwujudnya HAM. Acara ini turut menghadirkan BNPT sebagai pembuat kebijakan yang secara langsung melakukan program pencegahan ekstremisme. Di samping itu, BNPT juga merupakan salah satu pihak yang menjadi sasaran rekomendasi dari kertas kebijakan pencegahan ekstremisme di Indonesia.

Kertas kebijakan ini didiskusikan di dalam panel dan dipantik oleh empat pembicara, yakni Mufti Makaarimal Ahlaq (salah satu penulis kertas kebijakan INFID), Dete Aliyah (SeRVE Indonesia), Dr. Suaib Tahir (Deputi Bidang Pencegahan BNPT) dan Kalis Mardiasih (kolumnis). Peluncuran dan diskusi ini juga dimoderatori oleh Desiana Samosir (Temu Kebangsaan Orang Muda). Acara ini dilangsungkan di Hotel Kresna, Wonosobo.

Salah satu pemetaan masalah yang digarisbawahi sebagai titik berangkat dari kertas kebijakan ini adalah bagaimana ekstremisme dapat berkembang di Indonesia. Setidaknya kertas kebijakan ini memunculkan beberapa fenomena, seperti terfasilitasinya kelompok ekstrem untuk menyebarkan pengaruh, termasuk di ruang publik, dunia Pendidikan dan media sosial. Misalnya, berdasarkan hasil riset INFID bersama dengan P3M pada tahun 2018, ditemukan bahwa 27 dari 30 masjid di Jakarta dan sekitarnya menyebarkan narasi kebencian dan politik identitas, serta, sebagian dari masjid tersebut juga terafiliasi dengan kelompok ekstrem. Di samping itu di dunia Pendidikan dan media sosial, Kasus Duo Siska serta penangkapan 3 orang alumni Universitas Riau juga merupakan alarm bagi kita semua.

Mengenai berbagai fenomena tersebut, Mufti mengatakan, “Ekstremisme merupakan realitas sosial hari ini. Di level yang tinggi, ia bisa berbuntut kekerasan (violent extremism).” Mufti juga memaparkan beberapa rekomendasi yang termuat di dalam kertas kebijakan ini, “Pertama, solusi yang ada tidak boleh mengabaikan pendekatan demokrasi dan HAM. Kedua, kita perlu mengurangi pendekatan sekuritas kepada ekstremisme yang berada di level bawah.”

Sementara itu, Suaib juga menggambarkan keprihatinan yang sama dirasakan oleh BNPT. Beberapa waktu lalu BNPT juga turut melakukan riset di institusi Pendidikan tinggi di Indonesia. Hasilnya, terdapat 7 PTN yang radikal di p. Jawa. Suaib juga mengapresiasi CSO yang turut melakukan riset-riset terkait isu ini, baginya ini sangat membantu kerja-kerja BNPT.

Pembicara lain, Dete Aliah juga menyoroti persoalan ekstremisme di tahun-tahun politik seperti hari ini. “Pilpres 2019 ini bisa jadi tunggangan bagi kelompok ekstrem”, paparnya. “Ekstremisme memiliki dua “sayap”, yaitu sayap dakwah dan sayap kekerasan”, tambahnya. Oleh karena itu inflitrasi yang dilakukan oleh kelompok ekstrem bisa menjadi sangat halus.

Bagi Dete, kita harus terus berusaha menelusuri akar radikalisme sebagai staircase to terrorism karena berdasarkan pengalamannya bertemu dengan pelaku terror dan ekstremis, motifnya tidak tunggal. Ia menemukan di beberapa kasus, ada motif balas dendam dan kekecewaan terhadap pemerintah. Ada juga seseorang yang menjadi ekstrem karena menjadi korban penggusuran oleh pemerintah.

Sebagai penutup, Kalis menceritakan pengalamannya sebagai korban persekusi di dunia maya. Ia mengaku seringkali diserang oleh ribuan akun karena kegiatannya di media sosial yang melakukan kontra-narasi terhadap ekstremisme. Meski demikian di saat yang bersamaan, ia juga menemukan ada banyak orang yang mendukungnya secara online melalui pesan langsung. Ada banyak mayoritas diam yang merasa terbantu atas upayanya melakukan kontra-narasi.

Ekstremisme merupakan persoalan bagi kita semua, khususnya bagi pemerintah pusat dan daerah. Di saat yang bersamaan, kekuatan masyarakat sipil juga sangat berperan penting dalam upaya pencegahan dengan pendekatan soft-approach. Meskipun ada berbagai tantangan dan hambatan yang ditemukan di lapangan, upaya pencegahan harus terus dilakukan. Program dan kebijakan yang ada pada hari ini tentu perlu untuk dievaluasi, disempurnakan dan dikembangkan. Diharapkan kertas kebijakan ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap upaya pencegahan ekstremisme di Indonesia.