Perempuan Dibunuh Karena Ia Perempuan


Oleh: Intan Kusuma

Setelah 71 tahun Deklarasi HAM Universal (10 Desember 1948), fakta di lapangan pelanggaran terhadap Hak Asasi Perempuan masih terjadi di mana-mana. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin maraknya pembunuhan terhadap perempuan, dengan motif yang tidak disangka-sangka yaitu “status keperempuanannya”.

Perempuan dibunuh karena ia seorang perempuan ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Masih segar dalam ingatan kasus dr. Letty, korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang berakhir tewas ditembak oleh suaminya di Jakarta pada tahun 2017 lalu. Sebelum meninggal, dr. Letty sempat melaporkan kekerasan yang ia alami ke kantor polisi, namun polisi tidak menahan pelaku dan tidak pula memberikan perlindungan sementara kepada korban.[1]

Kasus dr. Letty membuktikan bahwa negara belum mampu secara penuh menjamin perlindungan korban perempuan, lebih jauh lagi negara belum mempunyai awareness tentang ancaman femisida (pembunuhan perempuan karena status gendernya) yang dihadapi oleh perempuan. Tercatat 5 kasus femisida yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan pada tahun 2018 dan 15 kasus yang dihimpun dari penelusuran media pada tahun 2017. Kasus pembunuhan dan perkosaan berkelompok (gang rape) YY di Bengkulu, pembunuhan dan kekerasan seksual kepada F anak berumur 9 tahun, mutilasi ibu hamil di Tangerang karena persoalan janji nikah dan perempuan yang diperkosa lalu dibunuh dengan gagang cangkul menancap di vagina, adalah beberapa kasus femisida yang terekam media beberapa waktu lalu.

Berdasarkan General Assembly of Human Rights Council, femisida adalah pembunuhan terencana kepada perempuan yang disebabkan oleh kebencian, dendam, dan perasaan bahwa seseorang (biasanya lelaki) menganggap perempuan sebagai sebuah kepemilikan, sehingga dapat memperlakukan perempuan sesuka hati mereka. Kata “femisida” dianggap berbeda dari pembunuhan biasa (homicide) karena menekankan pada adanya ketidaksetaraan gender, opresi, dan kekerasan terhadap perempuan yang sistematis sebagai penyebab pembunuhan terhadap perempuan.[2]

Sementara, menurut Komnas Peremuan, femisida adalah penghilangan nyawa perempuan yang berhubungan dengan identitas gendernya. Femisida adalah puncak dari kekerasan terhadap perempuan yang berakhir pada hilangnya nyawa perempuan. Komnas Perempuan mencatat bahwa femisida minim terlaporkan ke Komnas Perempuan atau lembaga layanan, karena dianggap korbannya sudah meninggal, padahal hak asasi seseorang atas martabat, hak kebenaran, dan hak atas keadilan tidak berhenti dengan hilangnya nyawa seseorang. Kasus femisida cenderung hanya dianggap kriminalitas biasa yang ditangani polisi, yang lebih fokus untuk mencari pelaku, minim analisa GBV (Gender Based Violence atau Kekerasan Berbasis Gender) tidak ada diskusi dan kurang perhatian pada aspek pemulihan korban serta keluarganya.[3]

Pelaku dari femisida adalah orang-orang yang dikenal dan bahkan orang dekat korban. Pola femisida juga sadis dan tidak masuk akal, korban dimasukkan ke dalam koper, dibuang ke jurang dengan kondisi jenazah dihukum secara seksual, dibunuh dalam keadaan hamil. Dalam publikasi WHO tentang kekerasan terhadap perempuan disebutkan ada 4 jenis femisida, yaitu:[4]

Intimate Femicide (Femisida Intim) Femisida yang dilakukan oleh suami atau pacar dikenal sebagai pembunuhan intim. Temuan awal dari studi yang dilakukan oleh WHO dan London School Of Hygiene and Tropical Medicine menunjukkan bahwa lebih dari 35% dari semua pembunuhan perempuan secara global dilakukan oleh pasangan intim.

Murders in the Name of “honour” (Pembunuhan atas nama “Kehormatan”) Pembunuhan atas nama kehormatan melibatkan seorang perempuan yang dibunuh oleh pria atau anggota keluarga perempuan karena dianggap melakukan tindakan yang melanggar norma seperti perzinahan, kehamilan di luar nikah, perkosaan, atau bahkan digunakan untuk menutupi kasus incest (hubungan sedarah). Pelaku berfikir bahwa dengan membunuh si perempuan, ia telah melindungi reputasi keluarga, mengikuti tradisi dan berpegang teguh pada ajaran agama.

Dowry-related Femicide (Femisida terkait Mahar) Bentuk lain pembunuhan terhadap perempuan adalah pembunuhan terkait mas kawin. Perempuan yang baru menikah dibunuh oleh mertua karena konflik terkait mas kawin yang diberikan kepada keluarga laki-laki dianggap kurang. Diperkirakan sebanyak 25.000 perempuan yang baru menikah terbunuh atau cacat setiap tahun sebagai akibat dari kekerasan yang terkait dengan mahar.

Non-intimate Femicide (Femisida Non Intim) Femisida yang dilakukan oleh seseorang tanpa ada hubungan intim dengan korban, dikenal sebagai non-intimate femicide. Pembunuhan semacam itu bisa saja terjadi secara acak, tetapi ada beberapa yang sistematis, contohnya 400 perempuan dibunuh secara brutal di perbatasan Meksiko kemudian 700 perempuan dibunuh di Guatemala. Banyak dari pembunuhan ini didahului dengan pelecehan seksual dan penyiksaan.

Di Indonesia, jenis kasus femisida yang jamak di masyarakat adalah Intimate Femicide, yang diawali dengan KDRT ataupun KdP (Kekerasan dalam Pacaran) dan dilakukan oleh pasangan korban, seperti pacar atau suami baik yang masih dalam status atau sudah bercerai. Pemicu dari Intimate Femicide sendiri bermacam-macam, mulai dari kecemburuan, tidak mau diceraikan, dan kehamilan yang tidak diinginkan. Pada tahun 2018, Komnas Perempuan mencatat terdapat 9.609 kasus KDRT/RP (ranah personal), dengan rincian kekerasan terhadap istri (KTI) sebanyak 5.167 kasus, kekerasan dalam pacaran 1.873 kasus, kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 2.227 kasus.

Ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab femisida. Dalam buku yang berjudul Men and Power, Michael Kaufman mengungkapkan 7 faktor yang mendasari kekerasan terhadap perempuan yang ia sebut dengan 7P, yaitu: Patriarchy (Patriarki), Privilege (Hak-hak Istimewa), Permission (Permisif), The Paradox of Men’s Power (Paradoks Kekuasaan Laki-laki), The Psychic Armor of Manhood (Baju Zirah Kedewasaan), Past Experience (Pengalaman Masa lalu), Masculinity as a Psychic Pressure Cooker (Maskulinitas sebagai Mesin Tekanan Fisik).[5]

Faktor pertama adalah patriarki. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam ranah sosial, ekonomi dan politik. Di Negara yang masih kental akan budaya patriarki seperti Indonesia, perempuan dianggap sebagai warga kelas kedua (second class citizens) dan objek yang dapat dijadikan hak milik. Negara juga ikut andil dalam pelanggengan budaya patriarki yang kemudian diperkuat melalui sektor sosial, ekonomi dan politik

Faktor kedua adalah privilese atau hak-hak istimewa yang dimiliki laki-laki. Laki-laki yang melakukan kekerasan terhadap perempuan tidak selalu didasari oleh sifat naluriahnya. Seringkali kekerasan terjadi akibat dari pengertian yang selalu diulang-ulang dan akhirnya mengakar bahwa ia (laki-laki) memiliki hak istimewa tertentu, seperti menganggap bahwa perempuan adalah individu yang harus ia pimpin dan apabila perempuan berbuat kesalahan, adalah hak laki-laki sebagai pemimpin untuk meluruskan dan memberi pelajaran berupa kekerasan. Oleh karena itu, ketidaksetaraan kekuasaan tidak selalu menjadi faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan, tapi pemahaman bahwa laki-laki memiliki hak-hak istimewa tertentu bisa menjadi penyebabnya.

Faktor ketiga yang mendasari kekerasan terhadap perempuan adalah permisif. Pengertian permisif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat yang serba membolehkan. Kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan oleh laki-laki seyogyanya bisa dihentikan jika tidak ada kondisi permisif yang terbuka maupun terselubung, dari peraturan, ajaran agama dan adat. Tindakan kekerasan laki-laki justru seringkali dianggap suatu hal yang wajar oleh masyarakat. Contohnya, pemukulan yang dilakukan oleh suami kepada istrinya dianggap lazim karena di dalam masyarakat laki-laki diamini sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan tertinggi dalam keluarga.

Keempat, paradoks kekuasaan laki-laki atau “The Paradox of Men’s Power” yang biasa disebut sebagai “men’s contradictory experiences of power”. Paradoks kekuasaan laki-laki adalah cara laki-laki mengkonstruksi kekuasaan individu dan sosial yang dimilikinya adalah “paradoks” karena merupakan sumber ketakutan, isolasi, rasa tidak percaya diri, dan kesakitan bagi laki-laki itu sendiri.

Kelima, baju zirah kedewasaan atau “The Psychic Armor of Manhood” menjelaskan bahwa akar kekerasan terhadap perempuan yang dilakukan laki-laki merupakan hasil bentukan karakter biasanya didasarkan pada jarak emosional dari orang lain. Kaufman mengatakan bahwa struktur psikologi laki-laki terbentuk oleh pola pengasuhan anak usia dini yang tidak melibatkan seorang ayah dan laki-laki dewasa. Ketidakhadiran seorang ayah tersebutlah yang menciptakan ego yang kaku atau dalam istilah metafora sering disebut dengan baju zirah yang kuat. Hasil dari proses perkembangan psikologis yang kompleks yang dialami oleh laki-laki membuat kemampuan empati (mengalami apa yang orang lain rasakan) mereka kurang serta kurang bisa memahami kebutuhan dan perasaan orang lain.

Pengalaman masa lalu menjadi akar keenam mengapa laki-laki melakukan kekerasan. Banyak dari laki-laki diseluruh dunia tumbuh dalam keluarga yang tidak sehat, ia menyaksikan ibunya dipukuli oleh ayahnya. Mereka tumbuh dan menyaksikan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah norma dan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh laki-laki. Riset menunjukkan, laki-laki yang tumbuh dalam keluarga di mana praktik kekerasan terjadi, mempunyai peluang lebih besar untuk melakukan kekerasan. Kekerasan yang dilakukan biasanya untuk menarik perhatian dan pertahanan diri. Sebagian besar laki-laki yang melakukan kekerasan adalah korban kekerasan itu sendiri ataupun saksi dari kekerasan yang dialami oleh ibunya.

Faktor terakhir adalah maskulinitas sebagai mesin tekanan fisik. Maskulinitas atau kejantanan adalah konstruksi sosial yang dilekatkan kepada laki-laki yang mengarahkan mereka untuk berperilaku, berpakaian, berpenampilan serta memiliki kualitas tertentu. Hal tersebut berujung pada pelabelan, hanya laki-laki yang memiliki karakteristik tertentu yang patut disebut sebagai “laki-laki sejati”, seperti lelaki harus kuat, kasar, bertanggungjawab atas keluarga, dan tidak boleh menangis/lemah. Pelabelan yang sedemikian berat ini membuat laki-laki terbebani, karena tidak dapat memenuhi kriteria tertentu yang telah dipatok oleh masyarakat, mereka melampiaskan amarah kepada perempuan yang dianggap lebih lemah darinya dengan melakukan kekerasan.

Apakah femisida dan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dapat dihentikan? Setelah uraian panjang diatas, dapat disimpulkan bahwa penghapusan kekerasan terhadap perempuan erat kaitannya dengan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), karena Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia. Pada tahun 1984, Indonesia telah meratifikasi CEDAW (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women) atau Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan untuk menjamin hak asasi perempuan. Perjanjian ini mengikat jika sudah diratifikasi oleh negara, berarti negara Indonesia harus mengakui hak perempuan, melaksanakan perlindungan sebagaimana diatur dalam CEDAW dan terikat pada sistem pemantauan dan pelaporan internasional.

Konferensi HAM PBB di Wina tahun 1993, mendeklarasikan dan mengeluarkan program aksi yang menegaskan tentang 2 poin penting, yaitu: 1) partisipasi penuh dan setara bagi perempuan dalam kehidupan politik, sipil, ekonomi, sosial dan budaya pada tingkat regional, nasional dan internasional, serta penghapusan dan diskriminasi berdasar jenis kelamin, merupakan tujuan utama masyarakat sedunia, 2) kekerasan berbasis gender dan segala bentuknya, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri manusia, serta harus dihapuskan.

Pasal 1 deklarasi tersebut menekankan bahwa:

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (gender-based violence) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Pada tahun 2015, PBB telah menyerukan agar setiap negara membuat femicide watch atau gender-related killing of women watch. Sementara di Indonesia, femisida merupakan tindak kekerasan yang belum dilindungi negara, belum menjadi isu hukum, dan bahkan belum banyak dikenali oleh masyarakat. Sudah merupakan kewajiban negara untuk melindungi segenap warga negara termasuk perempuan. Oleh karena itu, untuk menjamin hak asasi perempuan dan mengeliminasi segala bentuk kekerasan terhadap perempuan sudah seharusnya negara memasukkan femisida ke dalam isu hukum, memaksimalkan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT, dan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

[1] Catahu Komnas Perempuan Tahun 2018.

[2] Rahsida Manjoo. OHCHR “Report of the Special Rapporteur on Violence against Women, Its Causes and Consequences”.

[3] Catahu Komnas Perempuan Tahun 2018.

[4] WHO Series of Information Sheets on Violence Against Women.

[5] Joseph A. Kuypers. “Men and Power”.