Refleksi 20 Tahun Reformasi: Harapan dan Cermin Introspeksi Masyarakat Sipil (2 dari 6)


PENGANTAR: Dua dekade era reformasi membawa banyak kemajuan. Namun, banyak ‘pekerjaan rumah’ yang membutuhkan kesabaran para insan masyarakat sipil untuk tetap berada di garis depan mempertahankan basis perjuangan. Zaman bergulir, tantangan berkembang, peran bergeser, dan strategi berubah. Tapi, makna kehadiran mereka akan selalu dan semakin penting dalam mengawal proses menuju demokrasi yang berkualitas yang menyejahterakan segenap rakyat Indonesia.

Semua itu membawa konsekuensi yang lebih besar dari sebelum-sebelumnya bahwa masyarakat sipil perlu melakukan pembenahan internal agar kehadirannya semakin bermakna bagi perjalanan menuju Indonesia yang lebih baik untuk semua. Demikian pokok-pokok pikiran yang mengemuka dalam pandangan-pandangan para anggota Dewan Pengurus INFID.

Saya lebih melihat kekuatan masyarakat sipil tidak terkonsolidasi lagi. Sehingga yang bekerja untuk memperjuangkan masyarakat sipil sudah parsial. Kenapa? Karena mereka sudah diabsorbsi oleh kekuatan sisoal politik, yang sebenarnya juga bertujuan untuk membangun negara dan bangsa. Tapi tidak ada kelompok yang memperjuangkan kepentingan bersama. Masing-masing sudah terkelompok pada kekuatan sosial politik, walaupun tujuannya untuk kepentingan bangsa

Keadaan terpolarisasinya kekuatan masyarakat sipil ini antara lain disebabkan oleh akarnya yang tidak kuat. Bandingkan, misalnya, dengan ormas yang punya akar kuat karena ideologi. Tetapi masyarakat sipil atau CSO (Civil Society Organization) tidak memiliki akar sejarah. Itu yang membuatnya dia tidak kuat. Padahal, keberadaannya dibutuhkan oleh negara.

Faktor lainnya adalah pendidikan. Secara formal, pendidikan memang mengalami peningkatan. Itu jika kita pakai indikator-indikator di kementerian. Tapi, ukuran orang terdidik dan orang tidak terdidik bukan itu saja. Banyak orang yang secara formal tidak memiliki basic pendidikan yang memadai, tapi dia menjadi orang yang cerdas.

Pendidikan yang dijalankan selama ini adalah pendidikan untuk menyuplai kebutuhan pasar. Jadi, orang menempuh pendidikan dalam rangka untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal, tujuan pendidikan bukan itu, pendidikan adalah dalam rangka bagaimana agar seseorang bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya dan berarti bagi masyarakat dan orang sekelilingnya.

Pendidikan kita memproduksi orang-orang untuk bisa masuk pasar tenaga industri. Kalau kita lihat di kampung-kampung, orang-orang itu terdidik dengan logika-logika berpikir yang cerdas dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, masalah-masalah lingkungan, mereka lebih cerdas. Pada saat yang sama orang-orang yang sudah mencapai pendidikan tinggi bergelar profesor, sudah belajar di luar negeri, tidak berarti sudah terdidik, masih mengabdi untuk kepentingan industri, kepentingan pasar, yang berarti kepentingan pemodal, belum mampu memecahkan masalah-masalah kehidupan. Kuncinya, terdidik yang cerdas itu ya bisa bertahan. Kalau tidak bisa bertahan ya dia tidak cerdas.

Memang ada harapan-harapan yang terbuka untuk membenahi masyarakat sipil. Tapi ini harus muncul dari kesadaran para aktivis. Sudah banyak sekarang peluang itu. Misalnya, Presiden Joko Widodo mengakomodasi pikiran-pikiran para aktivis, gagasan-gagasan mereka. Tapi, bagaimanapun dia adalah bagian dari pemerintahan, dan yang diperlukan adalah kesadaran para aktivis.

Tapi, perlu saya tekankan bahwa aktivis itu banyak jenisnya. Ada aktivis partai politik, ada aktivis kemahasiswaan, ada aktivis ormas, ada aktivis keagamaan. Ada aktivis masyarakat sipil. Umumnya orang memahami semua itu sama. Kalau sudah jadi pimpinan demonstran, dia klaim dirinya aktivis. Pimpinan organisasi masyarakat, seperti HMI, Muhammadiyah, sudah kategori aktivis. Tapi, yang kita maksudkan aktivis masyarakat sipil adalah dia memiliki value untuk kepentingan masyarakat negara, yang berurat berakar.

Jika memiliki itu, dia bisa diharapkan. Tapi kalau tidak memiliki semua itu, tidak memiliki nilai-nilai kemanusiaan, nilai keadilan, lalu masuk ke dalam pemerintah, maka dia tak berguna. Dia akan menjadi penguasa. Value-nya hanya berkuasa saja. Cerdasnya hanya ketika dia lapar saja. Kalau sudah dapat kekuasaan, dia tidak cerdas lagi. Aktivis yang kita harapkan, apapun value yang dia miliki, dia benar-benar memiliki dan mempertahankan value-nya. Value itu tidak destruktif, walaupun berbeda-beda, sebagaimana para founding fathers kita.

Banyak juga mantan aktivis dari organisasi kader yang menanamkan value. Tapi, begitu masuk kekuasaan dia tenggelam. Itu terjadi, pertama, karena penanaman value-nya tidak kuat. Value itu hanya menjadi pengetahuan, tapi tidak terinternalisasi sehingga menjadi perilaku. Kedua, dia tidak mandiri. Kemandirian memengaruhi independensi dan rasionalitas seseorang. Mandiri dalam arti bersikap dan dalam survival dia (finansial). Bisa jadi, rapuhnya masyarakat sipil ini antara lain disebabkan oleh tidak adanya kemandirian finansial.

Saya melihat sebenarnya dalam masa Jokowi ini ada peluang. Karena Jokowi ini sangat demokratis, memberi ruang atau memberi kesempatan seluruh elemen berdialektika.Sekarang tantangannya ada pada masyarakat sipil sendiri. Saya melihat masyarakat sipil sedang menjalani bulan madu kekuasaan. Serasa enak, duduk di kekuasaan, memiliki akses kekuasaan. Tapi, dia tidak sadar, bahwa yang paling enak itu menjadi orang merdeka.

Pemerintah memang perlu memberi ruang, dalam arti menyadari bahwa ini penting. Selama ini kelompok-kelompok masyarakat sipil kuat karena ada dukungan dari masyarakat internasional. Sekarang dukungan itu pun sudah melemah. Sekarang support itu sudah melemah, tapi kehadiran masyarakat sipil penting sebagai bagian dari kekuatan pembangunan.

Kalau kita bicara soal demokrasi, isu yang hampir tidak tersentuh sama sekali adalah partai politik. Karena partai politik itu adalah instrumen untuk membangun negara yang sangat penting. Negara harus memperhatikan ini, karena partai politik menjadi pusat kaderisasi dan rekrutmen calon pemimpin negara. Itu tugasnya, tapi partai politik tidak menjalankan tugas itu. Kalau sistem partai politik direformasi, masih ada harapan. Kalau tidak, lebih baik kekuatan sipil membuat blok sendiri. Tapi, dengan itu, akibatnya negara akan berada dalam keadaan transisi terus. Jadi, sekali lagi, negara harus melakukan reformasi sistem partai politik agar muncul pemimpin-pemimpin yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya.

Beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh lembaga negara seperti KPK itu sudah bagus, seperti perang melawan money politics. Juga sistem yang dijalankan KPU. Di sana bisa ditumpangkan harapan. Dulu kita bentuk komisi-komisi ini karena lembaga-lembaga formal negara diyakini belum memiliki kemampuan. Kita melihat pemerintah memberikan ruang yang leluasa bagi komisi-komisi itu, sehingga komisi-komisi itulah yang bisa kita harapkan menjadi instrumen dalam melakukan reformasi. Misalnya, dalam hal dana kampanye, baik untuk pemilihan legislatif pusat maupun daerah, dana kampanye partai-partai diaudit.

Tapi, ini semua masih pada tataran permukaan. Kita harus mendorong komisi-komisi ini bekerja lebih pada tataran yang lebih dalam dengan mengacu kepada payung undang-undang. Sebenarnya payung undang-undangnya sudah cukup, sudah memadai. Tapi, penerapan aturan-aturannya yang belum. Misalnya, tentang syarat-syarat menjadi pimpinan partai politik tidak semata-mata formalitas saja. Dalam praktiknya yang jadi pimpinan partai politik adalah orang-orang yang memiliki uang. Termasuk partai-partai politik baru saat ini juga karena ada yang punya uang.

Di sinilah pentingnya kekuatan masyarakat sipil agar berhati-hati terhadap manipulasi yang dilakukan oleh kekuatan pemodal. Agar proses-proses politik tidak dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan pemodal. Itu tidak bisa diandalkan pada pimpinan-pimpinan partai politik dan para aktivis partai politik. Tidak bisa. Karena dia sudah sulit, bukan semata-mata terkontaminasi, tapi sudah sulit keluar dari kendali pemodal, entah itu di Pilkada atau Pileg, semua sudah tergantung pada kekuatan pemodal.

Itu sebetulnya implikasi dari pilihan kita berdemokrasi langsung, yang sebenarnya kita tidak siap. Banyak orang yang malu-malu mengatakan bahwa kita ini tidak siap berdemokrasi langsung. Para aktivis masyarakat sipil juga bilang seperti itu, dan di tahun 1998 hampir semua aktivis masyarakat sipil ikut ngotot menuntut demokrasi langsung satu orang satu suara, karena dicekoki oleh kepentingan pemodal dan kekuatan internasional.

Karenanya, kita melalui INFID menjadikan reformasi partai politik sebagai agenda penting untuk diperjuangkan. Bahkan, kita berharap pemerintahan baru dan parlemen baru nanti, jika ingin memperbaiki negara, petanyaan awalnya adalah revolusi partai politik, kalau pilihannya tetap demokrasi langsung. Kalau tidak, kita akan terus dikendalikan oleh pemodal. Kita akan dorong partai-partai yang mau merevolusi dirinya. Salah satunya adalah partai politik dibiayai oleh negara dengan timbal balik menjalankan kewajiban-kewajiban yang diatur oleh negara.

INFID sejak kelahirannya sudah banyak memberikan kontribusi untuk mengadvokasi kebijakan-kebijakan pembangunan melalui jaringan-jaringannya. Dulu, dalam isu pembangunan, yang utama adalah masalah utang luar negeri dan kemandirian finansial negara. Sekarang, isu ketimpangan yang endorse. Kerja kita mengadvokasi untuk mengubah kebijakan. Kontribusi kita dalam mengubah kebijakan negara-negara sudah cukup banyak.

Sekarang, soal ketimpangan dan pembangunan berkelanjutan atau SDGs (Sustainable Development Goals) kini menjadi main program kita.Dalam waktu dekat, fokus kita masih tentang implementasi SDGs, memperkuat upaya-upaya membenahi ketimpangan di berbagai sektor. Itu yang kita endorse, termasuk di bidang reformasi partai politik, politik elektoral. Peluangnya menurut saya cukup bagus. Publik dan elite sudah lumayan tercerahkan.