Reformasi Kesehatan dan Pencapaian SDGs Indonesia

  • Wednesday, 03 June 2020 00:35
  • Siaran Pers
  • 575x dibaca.

Mendekati hari ke 100, Pemerintah tampak telah berupaya mengeluarkan segala kemampuan dalam penanganan COVID19. Namun demikian dengan terus bertambahnya daerah terdampak hingga 418 Kab/Kota dari total 514 Kab/Kota di Indonesia, maka perhatian pemerintah penanganan COVID19 patut dipertanyakan. Apakah pemerintah memberikan perhatian penanganan penuh, atau hanya penanganan setengah hati. Terlebih mengenai penanganan kesehatan seperti instruksi Presiden Jokowi mengenai target tes massal 10.000 tes per hari.

Presiden Jokowi telah mencanangkan Reformasi Kesehatan, dan mengakui ada banyak kelemahan dalam sistem kesehatan. Pandemi COVID-19, menjadi ujian terberat yang belum pernah dialami oleh sistem kesehatan Indonesia. Sistem kesehatan terbukti gagap merespon COVID-19, dan tidak siap dalam menghadapi penyakit menular berbahaya dalam skala cepat dan luas. Fakta lain menunjukkan, bahwa jumlah tenaga kesehatan yang meninggal karena COVID-19 terus meningkat. Dalam APBN dan Rencana Kerja Pemerintah 2021, tema Reformasi Kesehatan mendapatkan prioritas. Pertanyaannya, masalah utama kesehatan apa yang mau dipecahkan, bagaimana cakupannya, serta bagaimana reformasi kesehatan akan dimulai dan dilakukan?

Webinar yang dilaksanakan oleh INFID bersama Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pencapaian SDGs ini dipandu oleh Bona Tua – Program Officer SDGs INFID, dan menghadirkan lima narasumber, yaitu Ahmad Arif – Ketua Umum Jurnalis Bencana dan Krisis Indonesia, Zumrotin K Susilo - Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan, Mickael Bobby Hoelman – Dewan Jaminan Sosial Nasional RI, Subandi Sardjoko - Deputi Menteri PPN/Kepala Bappenas Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, dan Pandu Riono - Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia.

Dalam diskusi, Ahmad Arif menyampaikan bahwa kebijakan penanganan COVID19 yang diambil masih bersifat anti sains, yang membuat kebijakan saat ini tertatih-tatih. Pengambilan data dan pelaporan bermasalah, yang dilanjutkan penggunaan data sebagai basis kebijakan juga belum dilakukan. Padahal data adalah hal fundamental dalam menghadapi bencana pandemi. Ahmad Arif juga menekankan bahwa Indonesia menghadapi ketimpangan resiko, di mana setiap daerah memiliki resiko yang berbeda sehingga data di setiap daerah sangat diperlukan agar penanganan pandemic COVID-19 efektif.

Sementara itu Zumrotin K. Susilo memaparkan temuan Yayasan Kesehatan Perempuan selama masa pandemi COVID19, khususnya tentang kesulitan masyarakat untuk mengakses informasi tentang layanan-layanan untuk perempuan dan anak, terutama layanan untuk ibu hamil, alat kontrasepsi, dan imunisasi untuk anak-anak. Padahal kesehatan reproduksi akan berdampak pada kualitas generasi selanjutnya. Yang mendesak juga dalam penanganan pandemi dan Reformasi Kesehatan adalah bagaimana menerapkan paradigma preventif sebagai budaya baru. Secara bertahap, pada tahun 2021 porsi anggaran preventif kesehatan harus ditingkatkan. Zumrotin juga menyatakan pentingnya pelibatan multipihak seperti psikolog dari universitas setempat untuk mendampingi warga di daerah, tidak menunggu pendampingan psikologi dari pusat.

Mickael Bobby Hoelman – Dewan Jaminan Sosial Nasional RI, jika melihat peta jalan Sistem Jaminan Sosial Nasional, realisasi kepesertaan baru mencapai 87% dari target. Perluasan kepesertaan jaminan sosial kesehatan yang akan dilakukan harapannya bisa membantu masyarakat dalam mengakses fasilitas kesehatan. Selain itu, daerah juga perlu memperhatikan ketersediaan fasilitas kesehatannya, terutama perawatan yang dibutuhkan oleh setiap orang khususnya di masa pandemi. Terakhir Mickael menekankan perlunya meninjau pembiayaan rumah sakit untuk dapat memastikan perlindungan kesehatan bagi warga, sehingga dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Senada dengan yang disampaikan oleh para narasumber sebelumnya, Subandi Sardjoko dari Bappenas menyatakan bahwa sistem kesehatan Indonesia belum siap menghadapi pandemi, dan saat ini menjadi peluang bersama untuk memperbaikinya. Pemerintah sendiri sudah membuat langkah penanganan, salah satunya dengan menempatkan Reformasi Sistem Kesehatan sebagai prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah 2021, yang bersamaan dengan pemulihan ekonomi. Menurut Subandi, ada enam hal yang menjadi perhatian dalam Penguatan Sistem Kesehatan Nasional: 1) Data memang belum teratur sehingga mulai saat ini diharapkan bisa diatur dengan baik hingga tingkat puskesmas; 2) Usaha promotif-preventif menjadi fokus penting, tidak hanya kuratif; 3) Peningkatan kapasitas, fasilitas, kualitas RS menjadi perhatian; 4) COVID19 memberikan pembelajaran bahwa kemandirian kita dalam hal farmasi dan alat kesehatan sangat penting dan perlu menjadi prioritas; 4) Digitalisasi, pembiayaan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat perlu terintegrasi dengan baik.

Narasumber terakhir, yaitu Pandu Riono dari FKM UI menyampaikan tentang rapuhnya sistem pelayanan kesehatan Indonesia. Sistem tes tidak ada hingga dokter tidak diberikan informasi yang baik, sehingga Indonesia banyak mengalami kehilangan tenaga medis. Sampai sampai sekarang pun kita masih tertatih dalam melaksanakan Tes Cepat Molekuler (TCM)/ Polymerase Chain Reaction (PCR) untuk penanggulangan TBC yang bisa digunakan selama selama pandemi COVID19. Pandu juga menekankan belum adanya perhatian untuk layanan kesehatan bagi perempuan dan penyandang disabilitas, serta kebijakan penanganan pandemi yang memperhatikan publik secara luas. Selain itu, peran masyarakat dalam merespon pandemi tidak dimaksimalkan, padahal perannya sangat besar. Belajar dari pengalaman pandemi ini, memastikan adanya pelayanan kesehatan primer serta usaha promosi dan pencegahan menjadi sangat penting bagi investasi Indonesia kedepan.

Sebagai penutup, diskusi dalam webinar ini semakin menunjukkan urgensi Reformasi Kesehatan, khususnya pada dan setelah masa pandemi COVID-19. Isu kualitas data, potensi kolaborasi multipihak serta isu gender (khususnya kesehatan reproduksi), merupakan beberapa fokus kunci.

Reformasi Kesehatan tidak hanya berbicara mengenai kapasitas dan fasilitas kesehatan seperti obat farmasi, rumah sakit, dokter dan perawat. Melainkan cakupan yang lebih luas yaitu Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh. Dimana masyarakat terlibat langsung dan menjadi kunci utama penentu arah kebijakan Reformasi Kesehatan di Indonesia.

Narahubung Bona Tua ([email protected]) Denisa ([email protected])

Referensi:

https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/06/04/wacana-normal-baru-kontraproduktif-dengan-penanganan-pandemi-covid-19/

https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/06/04/1-851-anak-tertular-covid-19-upaya-pencegahan-di-hulu-tidak-optimal-2/

https://www.hipwee.com/feature/webinar-reformasi-kesehatan-indonesia/

https://www.nu.or.id/post/read/120518/kebijakan-pemerintah-terkait-penannganan-covid-19-dinilai-antisains

https://wartabatavia.com/keputusan-strategi-pemerintah-tangani-covid-19-dianggap-antisains/