Siaran Pers INFID Webinar Series Perempuan dan COVID-19 #4


Siaran Pers INFID Webinar Series Perempuan dan COVID-19 #4 “Bentuk Tanggung Jawab Negara terhadap Perlindungan Perempuan dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”

Sejak masuk Prolegnas prioritas pada tahun 2016 hingga hari ini, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual masih belum juga disahkan. Sementara itu, angka dan bentuk kekerasan seksual terus bertambah setiap tahunnya. Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menunjukkan, per awal Januari 2020 hingga 19 Juni 2020 terdapat 329 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan 1.849 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Sejalan dengan data SIMFONI PPA, Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan 2020 memperlihatkan bahwa dari semua bentuk kekerasan yang dialami perempuan, kasus kekerasan seksual merupakan yang tertinggi.

Diskusi yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) pada hari Jumat 26 Juni 2020, dibuka oleh Bintang Puspayoga selaku Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). Dalam video sambutannya Menteri Bintang menyampaikan bahwa kasus kekerasan seksual seperti fenomena gunung es, yang hanya tampak di permukaan. Lebih lanjut ia juga menyampaikan, bahwa kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat menjadi semakin kompleks di era digital. Modus dan bentuk kekerasan seksual telah bergeser ke dunia siber dan semakin sulit untuk diidentifikasi pelakunya. Selain itu, kekerasan seksual di ranah siber juga dapat terjadi lintas batas, di mana pelaku dan korban bisa berasal dari negara yang berbeda.

Selanjutnya, Vennetia R. Danes selaku Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan KPPPA menyatakan, bahwa korban kekerasan seksual sering mendapatkan stigmatisasi dari masyarakat sehingga enggan melapor. Padahal, korban memerlukan penanganan yang komprehensif, karena kekerasan seksual menimbulkan dampak jangka panjang yang sangat serius. Venne juga menambahkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual harus diatur secara terperinci, dan Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual.

Dalam presentasinya Venne juga menegaskan, bahwa RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS) merupakan terobosan hukum dalam mengakomodir kebutuhan dan kepentingan korban. Lebih lanjut ia menyampaikan, bahwa penyusunan RUU P-KS didasari atas berbagai kajian tentang pengalaman-pengalaman korban kekerasan, termasuk bagaimana proses hukum yang mereka hadapi. Selain itu keberadaan RUU P-KS bertujuan untuk menjamin terlaksananya kewajiban negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi, dalam mewujudkan lingkungan yang bebas kekerasan seksual.

Sejalan dengan pemateri sebelumnya, Taufik Basari, anggota DPR RI Fraksi Nasdem menyampaikan, bahwa RUU P-KS merupakan produk hukum yang sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan seksual, sehingga ia menginisiasi untuk menjadikan RUU P-KS sebagai usulan fraksinya. Taufik juga menyampaikan tantangan yang dihadapi, di mana tidak banyak partai yang mau mengusung RUU P-KS saat ini. Selain itu, RUU P-KS juga memiliki muatan politik yang sangat kental, sehingga kontroversi yang terjadi di tengah masyarakat turut pula mempengaruhi perkembangannya di DPR. Saat ini status RUU P-KS masih menggantung, karena Komisi VIII yang semula menjadikan RUU P-KS sebagai usulan komisi, menyatakan keberatan. Pada sidang Baleg 16 Juni 2020, Taufik kembali meminta RUU P-KS menjadi usulan dari Fraksi Nasdem. Selain itu, ia berharap pembahasannya dapat dilakukan di Baleg atau di PANSUS, karena menurutnya RUU ini merupakan lintas isu yang berbicara tentang perempuan, hukum dan kesehatan.

Pembicara ketiga, Valentina Sagala, Pendiri Institut Perempuan memberikan refleksi dan menyoroti tantangan proses pembahasan RUU P-KS. Valentina menyampaikan, bahwa tahun lalu sempat terjadi kompleksitas isu pada substansi RUU P-KS, di mana ada beberapa terminologi yang sengaja dipolitisir oleh pihak kontra. Dalam substansi RUU P-KS, seringkali isu gender dikaitkan dengan muatan luar negeri yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Padahal menurut Valen, sejak 24 Juli 1984, Indonesia telah mengadopsi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (bahasa Inggris: Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women, disingkat CEDAW). Valen juga menjelaskan, bahwa kehadiran negara dalam pencegahan kekerasan seksual terlihat melalui pasal-pasal pemidanaan yang terdapat dalam RUU P-KS. Sebagai penutup Valen menegaskan, bahwa tantangan untuk pengesahan RUU P-KS juga datang dari kasus-kasus kekerasan seksual yang berasal dari adat budaya masyarakat serta kasus online.

Pembicara terakhir pada diskusi ini adalah Wiendy Hapsari, Kepala Litbang SINDO Media. Wiendy menyampaikan bahwa media memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Lebih lanjut Wiendy menggaris bawahi, bahwa dalam kasus kekerasan seksual, fungsi media adalah memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi dan informasi dalam hal ini dilakukan dengan menginformasikan layanan yang dapat diakses oleh korban kekerasan seksual Wiendy juga menambahkan bahwa untuk mengangkat isu kekerasan seksual dan pencegahannya dapat dilakukan melalui program diskusi on dan off air. Media juga dapat berperan dalam pencegahan kekerasan seksual dengan memberikan porsi besar bagi pemberitaan yang mengangkat tentang isu pencegahan kekerasan seksual.

Narahubung: Intan Kusuma ([email protected]nfid.org)