Siaran Pers : Penandatanganan Nota Kesepahaman Festival HAM 2019


Siaran Pers

Penandatanganan Nota Kesepahaman Festival HAM 2019 dan

Diskusi Publik “Potensi Adopsi Kabupaten/Kota HAM di Indonesia”

29 Juli 2019

INFID – Jakarta – Pada tanggal 29 Juli 2019 pukul 13.30 – 16.00 di Hotel Oria, Jakarta Pusat, INFID bekerja sama dengan KomnasHAM menyelenggarakan Penandatanganan Nota Kesepahaman Festival HAM 2019 dan diskusi publik. Kegiatan tersebut merupakan rangkaian acara Festival HAM 2019 yang akan dilaksanakan di Jember, Jawa Timur pada tanggal 19 – 21 November 2019 dengan tema “Pembangunan Daerah yang Berbasis HAM dan Berkeadilan Sosial dengan Pendekatan Budaya”. Festival hak asasi manusia diinisiasi oleh INFID dan Komnas HAM pada tahun 2014, dan tahun 2019 ini merupakan penyelenggaraan yang keenam kalinya.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh penyelenggara utama Festival HAM 2019, yaitu: Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID; Ibu dr. Hj. Faida, Bupati Jember; Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM; Ifdhal Kasim, mewakili Kantor Staf Kepresidenan RI. Penandatangan nota kesepahaman ini merupakan bentuk pengukuhan komitmen untuk persiapan penyelenggaraan Festival HAM 2019 kepada publik. Selain itu, dalam rangka mempromosikan Kabupaten/Kota HAM, INFID dan KomnasHAM juga menginisiasi adanya diskusi publik terkait Festival HAM sekaligus melakukan Peluncuran Riset 100 Kabupaten/Kota HAM. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menyediakan ruang dialog tentang perkembangan dan tantangan pengadopsian Kabupaten/Kota HAM di Indonesia.

Menurut Senior Program Officer HAM dan Demokrasi INFID, Mugiyanto, pada tahun 2018, INFID melakukan survei terkait “Adopsi Kabupaten/Kota HAM di 100 Kabupaten/Kota di Indonesia”. Survei ini bertujuan untuk mengidentifikasi seberapa besar potensi suatu Kabupaten/Kota dalam mengimplementasi Kabupaten/Kota HAM. Adapun proses identifikasi dilakukan berdasakan pada: Kabupaten/Kota tersebut telah banyak terpapar isu hak asasi manusia; meraih penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM; masuk ke dalam kategori Kabupaten/Kota yang toleran, mengacu pada hasil survei Setara Institute dan Maarif Institute, besaran ABPD, dan data dari potensi desa. Berdasarkan hasil survei INFID (2018), Jember menjadi salah satu kota yang telah menjalankan HAM secara komprehensif, di antaranya; program “satu rumah satu PAM (saluran air minum)”, program hak berusaha untuk para difabel, dan sebagainya.

Jember terpilih sebagai lokasi penyelenggaraan Festival HAM 2019 karena memiliki beberapa inisiatif yang sangat menarik dalam konteks hak asasi manusia. Salah satunya, Jember merupakan satu di antara 500 Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah memberikan beasiswa untuk masyarakat, meskipun Jember bukan kabupaten yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Jember juga merupakan daerah dengan budaya yang beragam. Di Universitas Jember, terdapat Pusat Kajian HAM yang terkenal di dunia internasional, yang memiliki fellow dari beberapa negara lain, termasuk dari Amerika Latin. Menurut Ibu Bupati Faida, “Penandatanganan MoU ini sebagai simbol bahwa urusan hak asasi manusia bukan hanya urusan satu kelompok, tapi urusan semua pihak.”

Ahmad Taufan Damanik mewakili KomnasHAM mengatakan bahwa, “Festival HAM bukan hanya seremonial tahunan, karena ini kesempatan KomnasHAM dapat bertemu dengan kepala-kepala daerah, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lain untuk membicarakan masalah yang terkait hak asasi manusia di Indonesia.” Kegiatan ini sengaja menggunakan kemasan “festival” yang lebih dekat ke seni budaya, untuk memberikan kesan bahwa HAM adalah bagian dari keseharian kita. Di Festival HAM 2019 juga akan ada Forum Anak, inisiatif dari Bupati Jember, Bu Faida. Komnas HAM telah mengajak beberapa organisasi hak anak untuk berkontribusi di dalamnya.

Sementara itu, Ifdhal Kasim yang juga mewakili Kantor Staf Presiden (KSP) mengatakan, “Pendekatan kultural terhadap hak asasi manusia sangat diperlukan untuk menjadikan HAM sebagai bagian dari kesadaran sehari-hari masyarakat.” Beka Ulung Hapsara dari Komnas HAM menyatakan bahwa masih banyak kepala daerah yang belum memahami implementasi hak asasi manusia, karena itu pelibatan kepala daerah dan pihak lain sangat penting untuk menyebarkan pemahaman tentang hak asasi manusia.

Meskipun yang menandatangani nota kesepahaman sebagai inisiator ada empat lembaga, tapi Festival HAM adalah milik seluruh Bangsa Indonesia. Semua narasumber dalam penandatanganan nota kesepahaman dan diskusi mengajak semua elemen di luar forum ini untuk bergabung dalam penyelenggaraan dan bersama-sama datang ke Jember untuk turut memeriahkan Festival HAM 2019.

Narahubung:

Aulia Rachmah Putri, PO Demokrasi dan HAM INFID, [email protected]

Mugiyanto, Senior PO Demokrasi dan HAM INFID, [email protected]

Siaran Pers Penandatanganan Nota Kesepahaman Festival HAM 2019_29 Juli 2019