Ketimpangan dan pertumbuhan yang menyengsarakan

2017-08-10

Oleh: Arief Anshory Yusuf*

Pertumbuhan ekonomi sering digadang-gadang sebagai senjata ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan, termasuk menghapuskan kemiskinan. Tak mengherankan, bila pemimpin daerah dari propinsi hingga kabupaten kota di seluruh negeri ini umumnya fasih dengan istilah laju pertumbuhan ekonomi (LPE). Inilah jargon ekonomi yang begitu populer di daerah. Kesuksesan pembangunan daerah umumnya diukur dengan pencapaian LPE yang tinggi.

Hal ini, kalau dipikir dengan cermat, sebenarnya cukup mengkhawatirkan. Di era demokrasi, pemimpin daerah dipilih oleh mayoritas penduduk. Dengan kata lain konstituen mereka adalah “orang kebanyakan” di daerah tersebut. Kepentingan masyarakat yang seharusnya diperjuangkan.

Masalahnya, pertumbuhan ekonomi tidak selalu selaras dengan kepentingan “orang kebanyakan” karena dua hal berikut. Pertama, pertumbuhan ekonomi tinggi mencerminkan tumbuhnya balas jasa faktor produksi yang tidak mengenal lokasi. Misalnya, tingginya balas jasa kepemilikan hotel dan restoran di Kota Bandung belum tentu mengalir ke penduduk kota Bandung. Kedua, pertumbuhan ekonomi adalah indikator rata-rata, bukan indikator kebanyakan. Artinya, kenaikan pendapatan segelintir orang secara ekstrim walaupun merugikan orang kebanyakan akan tetap meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi jelas, kecenderungan pemimipin daerah yang terlalu bernafsu menggenjot semata-mata pertumbuhan ekonomi adalah bentuk pengkhianatan amanat politik terhadap konstituen-nya.

Memang, argumen yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi diperlukan untuk mengurangi kemiskinan  didukung oleh banyak bukti empiris. Tapi, ada dua hal yang sering dilupakan. Pertama, kecenderungan tersebut tidak selalu berlaku. Sangat mungkin terjadi pertumbuhan ekonomi tapi dibarengi dengan peningkatan angka kemiskinan. Ini yang disebut dalam literatur sebagai ciri pertumbuhan yang menyengsarakan (immiserizing growth). Kedua, kekuatan hubungan diantara keduanya sangat bervariasi. Ada yang hubungannya kuat, ada yang tidak. Banyak faktor lain yang bermain.

Di dekade 2000an, di Indonesia, terdapat cukup banyak kasus pertumbuhan ekonomi positif yang dibarengi dengan peningkatan kemiskinan. Dengan kata lain, terjadi pertumbuhan yang menyengsarakan. Hal ini umumnya terjadi di daerah perkotaan yang justru banyak mengalami pertumbuhan ekonomi sangat tinggi. Sepanjang 2002-2012, misalnya, sepertiga kota di Indonesia mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, walaupun perekonomiannya tumbuh positif. Analisis statistik periode yg sama untuk seluruh Indonesia menemukan bahwa hipotesis adanya korelasi antara pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan tidak terbukti untuk sampel daerah perkotaan.

Karakteristik seperti apa yang membedakan daerah perkotaan dan pedesaan? Tingkat ketimpangan. Data Badan Pusat Statistik terakhir (September 2015) misalnya, menunjukkan bahwa Koefisien Gini (indikator standar ketimpangan) perkotaan 33% lebih tinggi daripada pedesaan. Perkembangan koefisien Gini nasional juga sangat didominasi oleh perkembangan koefisien Gini perkotaan.

Para ahli ekonomi pembangunan sepakat bahwa efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kondisi awal dari ketimpangan. François Bourguignon, ekonom Perancis yang banyak dirujuk dalam literatur ketimpangan, menyarikannya dalam konsep growth-poverty-inequality triangle. Pertumbuhan ekonomi pada perekonomian dengan distribusi pendapatan yang lebih merata akan lebih efektif menurunkan kemiskinan dibandingkan pada perekonomian yang lebih timpang. Karena itu, dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi tanpa memprioritaskan pengurangan ketimpangan, kita beresiko terjebak kepada pertumbuhan ekonomi yang menyengsarakan. Data menunjukkan ini sudah terjadi  di banyak daerah di Indonesia.

Salah satu indikator yang banyak dipakai untuk mengukur efektivitas pertumbuhan ekonomi dalam mengurangi kemiskinan adalah elastisitas pertumbuhan terhadap kemiskinan (Growth Elasticity of Poverty, atau GEP). GEP mengukur berapa persen penurunan kemiskinan setiap 1% pertumbuhan ekonomi. Data menunjukkan bahwa GEP pada era ketimpangan tinggi (tahun 2011-2015, ketika koefisien Gini diatas 0.4) adalah sekitar 0.05. Artinya setiap 1% pertumbuhan ekonomi, kemiskinan menurun 0.05%. Ini ternyata hanya setengah dari nilai GEP pada periode ketimpangan yang lebih rendah (2005-2010) dimana setiap 1% pertumbuhan ekonomi dapat menghasilkan sekitar 0.1% penurunan kemiskinan. Itu sebabnya, mungkin saja, melemahnya penurunan kemiskinan yang baru-baru ini terjadi karena pertumbuhan ekonomi berinteraksi dengan tingkat ketimpangan yang tinggi.

Pengurangan ketimpangan sering disikapi emosional karena diidentikan dengan kebijakan redistribusi pendapatan yang cenderung sosialis, anti meritokrasi dan membunuh efisiensi. Padahal redistribusi pendapatan hanya satu dari sekian banyak cara mengurangi ketimpangan. Dan walaupun itu terdengar klise, kita sebaiknya mengawali dengan meninjau ulang paradigma bahwa ketimpangan adalah ekses yang tak bisa dihindari dari pertumbuhan ekonomi. Halai ini tanpa disadari masih cukup dominan dijadikan pegangan para pengambil kebijakan di pusat dan daerah.

Paradigma ini adalah sisa-sisa pemikiran lama dalam literatur ekonomi pembangunan yang berpegang pada supremasi modal fisik dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Akumulasi modal fisik, katanya, memerlukan ketimpangan. Padahal sejarah membuktikan bahwa inovasi justru adalah kunci pertumbuhan. Dan inovasi didukung oleh kekuatan modal manusia. Ketimpangan justru akan menimbulkan under-investment dalam akumulasi modal manusia (misalnya melalui tidak sempurnanya akses terhadap pasar kredit). Akhirnya, ketimpangan mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ini tergambar jelas misalnya dalam segitiga yang dikemukakan oleh François Bourguignon diatas.

Bukti empiris yang mendukung hal diatas sudah cukup banyak. Salah satu yang banyak jadi rujukan adalah penelitian Andrew Berg dkk yang dipublikasikan tahun 2012 di Journal of development Economics. Mereka menemukan bahwa dibandingkan faktor-faktor lain, distribusi pendapatan adalah faktor terpenting yang mempengaruhi keberlanjutan pertumbuhan. Dengan kata lain, negara-negara yang ketimpangannya rendah cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi tinggi yang lebih lama. Implikasinya, mengurangi ketimpangan tidak hanya harus dilakukan dalam konteks pengurangan kemiskinan tetapi juga dalam konteks merealisasikan potensi pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Bagaimana mewujudkan hal itu harus kita kembalikan kepada negara. Namun, negara tidak harus menghilangkan ketimpangan, karena sebagian ketimpangan adalah “sunatullah”. Tapi negara wajib menghilangkan ketimpangan yang disebabkan oleh keadaan (circumstances) diluar kendali individu yang bersangkutan.  Individu tidak bisa memilih dimana dia dilahirkan. Apakah didaerah terpencil yang kualitas sekolahnya rendah, atau di keluarga yang tidak sanggup memberikan nutrisi cukup untuk perkembangan intelektualnya. Semua harus diberi kesempatan yang sama untuk meningkatkan human-capital.

Semua itu harus terwujudkan dalam anggaran kebijakan sosial yang sebanding. Saat ini proporsi anggaran sosial terhadap PDB Indonesia masih salah satu yang terendah di dunia. Di era Jokowi, proporsi anggaran untuk belanja sosial bersasaran cenderung stagnan, nampak kecil sekali dibandingkan peningkatan anggaran infrastruktur. Peningkatan infrastruktur adalah penting untuk pertumbuhan tetapi dengan sendirinya tidak menjamin pengurangan ketimpangan. Peningkatan anggaran sosial, terutama yang bersasaran, harus segera ditingkatkan porsinya.

Kalau tidak, kita masih dibawah bayang-bayang paradigma lama: pertumbuhan dulu, distribusi kemudian. Artinya, kita belum keluar dari jebakan pertumbuhan yang menyengsarakan.

* Direktur Eksekutif Center of Sustainable Development Goals Studies (SDGs Center), Universitas Padjadjaran
Catatan: Artikel ini adalah repost dari artikel yang diterbitkan di Majalah Tempo edisi 20-26 Maret 2017.

Selasa, 11 Agustus 2015 Ketimpangan dan Pertumbuhan (ARIEF ANSHORY YUSUF) Indonesia tahun ini memasuki usia 70 tahun. Penting kiranya kita berpikir soal ketimpangan. Tahun 2002, dua ekonom Bank Dunia, David Dollar dan Aart Kraay, memublikasikan makalah yang cukup terkenal dengan judul "Growth is Good for the Poor". Dengan menggunakan data 92 negara, mereka menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan masyarakat 20 persen termiskin selalu naik seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah senjata ampuh untuk mengurangi kemiskinan. Benarkah? Coba kita lihat kota-kota yang paling dinamis di Indonesia. Daerah-daerah pusat aktivitas ekonomi yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Daerah-daerah ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dari tahun 2002 ke 2012 (sumber data: Badan Pusat Statistik dikompilasi Bank Dunia lewat IndoDapoer). Sebut saja Bandung yang tumbuh 7,9 persen per tahun, Medan (6,9 persen), Palembang (6,8 persen), dan Tangerang (6,2 persen). Pertumbuhan ekonomi kota-kota ini jauh di atas rata-rata nasional selama dasawarsa tersebut (5,8 persen). Tidak "pro-poor" Apa yang terjadi dengan tingkat kemiskinannya? Meningkat! Bandung, misalnya, tingkat kemiskinannya meningkat dari 3,5 persen pada tahun 2002 menjadi 4,5 persen pada tahun 2012. Tingkat kemiskinan Medan bahkan meningkat hampir dua kali lipat ketika pertumbuhan ekonominya hampir 7 persen per tahun. Ternyata 25 persen daerah dengan pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional justru mengalami peningkatan, bukan penurunan kemiskinan. Fakta di atas jelas sekali menjadi bukti yang tidak terbantahkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak selalu diiringi dengan pengurangan kemiskinan. Meminjam istilah Dollar dan Kraay, growth is not always good for the poor. Bukan kebetulan daerah-daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, tetapi mengalami peningkatan kemiskinan, adalah daerah-daerah yang tingkat ketimpangannya juga tinggi. Jakarta, yang pertumbuhan ekonominya tinggi, adalah salah satu daerah dengan ketimpangan tertinggi di Indonesia. Jakarta juga menjadi salah satu daerah yang mengalami peningkatan kemiskinan selama 2002-2012. Tingkat ketimpangan Bandung, yang diukur dengan Koefisien Gini (ukuran standar ketimpangan), lebih tinggi daripada tingkat ketimpangan nasional. Tahun 2012, Koefisien Gini Kota Bandung adalah 0,422. Angka itu lebih tinggi daripada Koefisien Gini nasional, bahkan lebih tinggi dari tiga kota administrasi di Jakarta. Tingkat ketimpangan yang tinggi atau distribusi pendapatan yang tidak merata membuat kue pertumbuhan ekonomi tidak mengalir ke masyarakat bawah. Lebih parah kalau pertumbuhan tersebut hanya dinikmati oleh kaum kaya (pro-rich). Lingkaran setan menjadi tak terhindari. Pertumbuhan tinggi yang seperti itu meningkatkan ketimpangan sekaligus meningkatkan kemiskinan. Ketimpangan yang bertambah membuat pertumbuhan ekonomi selanjutnya menjadi semakin tidak pro-poor. Lingkaran setannya semakin membesar seiring berjalannya waktu. Tidak terbayangkan bagaimana dampaknya terhadap tatanan sosial jika ini dibiarkan. Ketimpangan memang selayaknya menjadi masalah yang solusinya harus menjadi prioritas di Indonesia. Ketimpangan yang tinggi bukan hanya menjadi sumber dari berbagai penyakit sosial (kejahatan, konflik), tetapi juga tidak sehat untuk pertumbuhan ekonomi. Dua studi dari lembaga bereputasi (Dana Moneter Internasional serta Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan) yang dirilis baru-baru ini membuktikan bahwa ketimpangan yang tinggi justru bisa membuat pertumbuhan ekonomi melambat. Yang juga penting, seperti yang diilustrasikan di awal artikel ini, ketimpangan menghambat cita-cita bangsa ini untuk mengentaskan rakyat miskin. Indonesia memang layak untuk cemas dengan kondisi ketimpangannya. Selama satu dekade tahun 1990-an, Koefisien Gini Indonesia relatif mengalami penurunan. Namun, dari tahun 2001, Indonesia mengalami peningkatan pesat dalam angka Koefisien Gini. Meningkat hampir 25 persen dari tahun 2000 ke tahun 2011, menjadi 0,41, atau tertinggi yang pernah tercatat dalam sejarah. Angka Koefisien Gini ini tidak mengalami kecenderungan menurun pada tahun-tahun selanjutnya. Struktur ekonomi dan peran negara Banyak yang berpendapat peningkatan ketimpangan di Indonesia adalah bagian dari fenomena global. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa di antara negara-negara berkembang, peningkatan ketimpangan di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir paling tinggi. Pada periode yang sama, sebagian besar negara berkembang di dunia ini justru mengalami perbaikan dalam distribusi pendapatan. Dengan demikian, apa pun yang menjadi penyebab peningkatan ketimpangan ini, sumbernya adalah perekonomian kita sendiri. Salah satunya, sifat atau karakteristik dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang mengurangi ketimpangan harus memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat bawah. Dengan kata lain, aktivitas ekonomi harus lebih mengoptimalkan faktor produksi yang kepemilikannya terkonsentrasi di bawah. Di sinilah struktur ekonomi, yaitu sektor-sektor apa saja yang menjadi penyokong pertumbuhan, menjadi penting. Selama periode ketimpangan meningkat, sektor manufaktur tumbuh relatif lambat. Padahal, sektor manufaktur cukup efektif dalam memberikan penghasilan layak untuk puluhan juta rakyat bawah. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi dekade terakhir sangat mengandalkan sektor jasa yang relatif padat modal atau sektor jasa informal yang walaupun tumbuh tak memberikan penghasilan memadai. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama ini, yang masih ditopang ekspor komoditas berbasis sumber daya alam, juga cenderung tidak pro-poor. Para pemilik modal dan lahan yang lebih diuntungkan dengan pola pertumbuhan seperti ini. Terakhir, peran negara harus lebih dioptimalkan. Ini karena negara adalah institusi satu-satunya yang mempunyai kekuatan cukup melalui anggaran untuk mengoreksi kegagalan mekanisme pasar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang mengurangi ketimpangan. Sistem perpajakan harus dibuat semakin progresif dan pengeluaran harus lebih ditargetkan untuk meratakan kesempatan (equality of opportunity), terutama terhadap akses pendidikan dan kesehatan untuk semua golongan masyarakat tanpa kecuali. ARIEF ANSHORY YUSUF, DIREKTUR CENTER FOR ECONOMICS AND DEVELOPMENT STUDIES UNIVERSITAS PADJADJARAN; MITRA KERJA INFID Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 11 Agustus 2015, di halaman 6 dengan judul "Ketimpangan dan Pertumbuhan".

Cheap Offers: http://bit.ly/gadgets_cheap