Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Menjadi Pilot Project Upaya Pencegahan Korupsi

deklarasi-copy

INFID – Korupsi memang menjadi momok tersendiri bagi Pemerintah Indonesia. Bili dilihat dari indeks persepsi korupsi di Indonesia dalam 10 tahun terakhir masih terjadi kenaikan. Pemberantasan korupsi tidak memadai jika diurus oleh penegak hukum saja, untuk itu harus ada sistem terobosan dalam mencegah praktik korupsi di semua sektor.
Menanggapi permasalahan tersebut, Kamis (15/9) Transparency International Indonesia (TII) bersama dengan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) dan TIFA mengadakan Seminar dan Deklarasi “Komitmen Pengendalian Konflik Kepentingan dalam Upaya Pencegahan Korupsi dan Perluasan Integritas di Indonesia”. Acara tersebut diselenggarakan di Royal Kuningan Hotel, Jakarta dan menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan.
“Ini merupakan bentuk komitmen kerjasama dengan pemerintah Makassar dan Bojonegoro sebagai daerah uji coba penanganan dan pencegahan konflik kepentingan.” Ujar Dadang Tri Sasongko selaku Sekretaris Jenderal TII. Selain dua Pemerintah Daerah tersebut juga turut serta bekerjasama dengan Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Universitas Airlangga (Unair).
Acara ini merupakan salah satu rangkaian agenda TII yang bekerjasama dengan INFID dan TIFA dalam program Pencegahan dan Penanganan Konflik Kepentingan. Tujuan dari acara ini yaitu untuk mendapatkan komitmen pemimpin lembaga (rumah sakit dan perguruan tinggi) dalam mengimplementasikan pencegahan korupsi melalui pengendalian konflik kepentingan serta sebagai upaya untuk menginformasikan kepada publik mengenai pengendalian konflik kepentingan.
Program ini dilakukan bukan dengan pendekatan social enforcement, untuk itu dalam pencegahan konflik kepentingan dan pencegahan korupsi harus dimulai dari diri kita sendiri dan model pendekatan ini mengandalkan kepada komitmen dari masing-masing pihak.
“Jika masing-masing institusi melaksanakan, bukan hanya akan mengurangi korupsi, tetapi juga menaikkan kualitas pelayanan publik.” Pungkas Sugeng Bahagijo selaku Direktur Eksekutif INFID. Sugeng menambahkan bahwa kita tidak bisa menyerahkan seluruhnya kepada KPK karena tidak akan mampu mengawasi seluruh kinerja ini. Harus ada sistem yang mampu melengkapi kinerja KPK untuk memastikan indikator pencegahan konflik kepentingan.
Menurut Teten Masduki selaku Kepala Staf Kepresidenan mengatakan bahwa saat ini ada banyak regulasi yang dipangkas untuk mengefisienkan birokrasi. “Yang paling penting adalah pemberlakukan non-cash payment di setiap lembaga karena dengan begitu penyelundupan dana tidak akan terjadi.” Lanjut Teten.
Transparansi menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Kota Makasar dan Bojonegoro sudah menerapkan sistem transparansi dalam birokrasinya. “Saya memulai dengan memperbaiki sistem-sistem di dalam pemerintahan. Di awal tahun saya menjabat sebagai walikota Makassar,” ujar Ir. Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar.
Hal senada juga dilontarkan oleh Bupati Bojonegoro yang sudah melakukan pengembangan aplikasi berbasis transparansi. “Sampai sekarang ada 53 aplikasi e-govt yang berlandaskan semangat transparansi,” pungkas Rahmat Junaidi selaku Kepala Bidang Sosial Budaya Kabupaten Bojonegoro. Rahmat juga menambahkan Pemerintah Bojonegoro setuju untuk melibatkan institusi kesehatan seperti rumah sakit karena memiliki perputaran uang yang sangat besar.
Di sektor Perguruan Tinggi, UMI dan Unair juga menjalankan sistem transparansi. Di Unair sendiri sudah melakukan beberapa hal. Menurut penjelasan Prof. Dr. Mohammad Nasih selaku Rektor Unair ada beberapa hal yang sudah dilakukan Unair, salah satunya adalah anggota Majelis Wali Amanat tidak boleh dari unsur partai atau pengurus partai dan Unair sudah membangun kebijakan mutu dengan nilai ‘excellent with morality’.
“Di universitas, draft penyusunan anggaran selalu diplenokan dan ada standar tertentu. Pada saat penerimaan mahasiswa baru ada pekan pesantren sebagai pengganti ospek,” ujar Prof. Dr. Hj. Masrurah Mokhtar selaku Rektor UMI.
Dalam kesempatan tersebut, TII, INFID dan TIFA juga melakukan deklarasi yang dilakukan untuk menjadi dasar gerakan pemberantasan korupsi yang mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan institusi-institusi tersebut kepada publik. Komisi Pemberantasan Korupsi juga berkomitmen mendorong berbagai daerah baik provinsi maupun kabupaten untuk mengupayakan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Jika semua daerah berkomitmen seperti Bojonegoro dan Makassar, pasti permasalahan korupsi akan turun drastis,” pungkas Alexander Marwata selaku Wakil ketua KPK.