Pemerintah Daerah Harus Menjadi Pemain Utama Dalam Mewujudkan SDGs

sdgs - ntt 1

INFID – International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Rabu, 20 April 2016 menyelenggarakan seminar dan lokakarya di Banda Aceh. Seminar dan lokakarya tersebut adalah kegiatan untuk mendukung pemahaman Sustainable Development Goals (SDGs) di tingkat daerah, khususnya dalam rencana aksi SDGs di Aceh.

Target pembangunan yang ada didalam SDGs memang berbeda dengan target yang ada di MDGs. Secara garis besar, SDGs dilakukan secara inklusif dan partisipatif, dengan adanya partisipasi pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut, maka harus ada sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dengan melibatkan Civil Society Organizations (CSO) dan pemangku kebijakan lainnya.

INFID menyadari bahwa ada tantangan-tantangan pembangunan yang ada di Indonesia. Untuk mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, INFID berusaha untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Daerah, dalam hal ini adalah Pemerintah Aceh untuk berpartisipasi dan menjadi pelopor dalam mewujudkan SDGs di Indonesia.

Dalam Seminar tersebut, dihadiri oleh Kepala BAPPEDA Aceh, Kepala Dinas Kesehatan Aceh, dan dua perwakilan dari INFID. Acara tersebut juga menjadikan gagasan rencana aksi di Aceh, karena dalam acara tersebut INFID berusaha untuk membantu agar dengan adanya seminar dan lokakarya ini, Pemerintah Aceh dapat bersinergi dalam mewujudkan SDGs di Banda Aceh, serta mendorong Pemerintah Aceh untuk merumuskan langkah prioritas kebijakan untuk 5 tahun kedepan.

Menurut Sugeng Bahagijo selaku Executive Director INFID mengatakan bahwa seharusnya Pemerintah Daerah (PEMDA) menjadi pemain utama dalam pembangunan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kota dan Kabupaten memiliki wewenang berupa otonomi daerah dan sebagai ujung tombak penyedia layanan publik dan kebijakan pemerintah.

Sugeng juga menambahkan bahwa dalam mewujudkan SDGs, harus ada dukungan Pemerintah Pusat. Dengan peran Pemerintah Daerah yang tinggi, INFID berusaha untuk menggagas rencana aksi masuk dalam APBD. Dengan diadakannya seminar dan lokakarya di Aceh tersebut, diharapkan akan membawa pencerahan bagi Pemerintah Daerah lain untuk menggagas rencana aksi SDGs agar masuk dalam APBD mereka.