Presiden Joko Widodo Komitmen Bentuk Panitia Bersama SDGs dengan Kelompok Masyarakat Sipil

Jakarta, 17 Desember 2015—Presiden Joko Widodo mengatakan akan membentuk panitia bersama (joint working group) untuk melaksanakan Target Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Komitmen itu disampaikan saat bertemu dengan 12 orang perwakilan masyarakat sipil dari sepuluh lembaga di Istana Negara. Panitia bersama ini akan dikoordinasikan antara Kantor Staf Presiden, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Masyarakat Sipil. “Partisipasi masyarakat ini untuk membantu pengawasan jika ada kementerian dan lembaga yang agak ‘miring-miring’ (tidak sesuai tugas, red)” kata Joko Widodo, Kamis (17/12).

erwakilan masyarakat sipil yang hadir dalam pertemuan ini Sugeng Bahagijo (INFID), Donny Ardyanto (Yayasan Lembaga Perlindungan Hukum Indonesia), Ilham Saenong (Transparency International Indonesia), Wahyu Susilo (Migrant Care), Abetnego Tarigan (Walhi Indonesia), Ah Maftuchan (Prakarsa), Dian Kartika Sari (Koalisi Perempuan Indonesia), Y. Hesthi Murthi (Aliansi Jurnalis Independen), Tedjo Wahyu Djatmiko (Aliansi Desa Sejahtera), dan Darmawan Triwibowo (Oxfam).

Dalam pertemuan itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk SDGs mendorong komitmen presiden menjalankan SDGs yang disahkan dalam sidang umum PBB akhir September lalu dan tidak mengulang kegagalan Millenium Development Goals (MDGs). Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mendorong presiden mengeluarkan peraturan presiden tentang SDGs. “Landasan hukum penting sebagai bentuk komitmen pemerintah. Presiden bisa keluarkan peraturan presiden,” kata Sugeng kepada Presiden Joko Widodo dalam pertemuan itu.

Selain itu mendorong kelembagaan bersama melibatkan masyarakat sipil serta menentukan waktu pelaksaan rencana aksi nasional menjalankan isu-isu penting SDGs. Sugeng menekankan kegagalan dalam mengadopsi MDGs karena pemerintah terlambat menjalankan dan tidak partisipatif, melibatkan masyarakat sipil.

Selain itu, Dian Kartikasari menambahkan agat tidak mengulang kegagalan MDGs, presiden perlu memberikan perhatian tingginya angka pernikahan usia anak di Indonesia untuk mencapai Tujuan 5 SDGs. Presiden perlu melakukan intervensi khusus karena upaya menekan perkawinan anak yang dilakukan masyarakat sipil terbentur dengan regulasi. Perkawinan anak, salah satu penyebab tingginya angka kematian ibu saat ini yang mencapai 359 per 100.000 kelahiran hidup, jauh di atas target MDGs, 107 per 100.000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi mencapai 32 per 1.000 kelahiran hidup, di atas target MDGs 23 per 1.000 kelahiran hidup. “Presiden perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang menghentikan perkawinan anak,” katanya.

Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index/ HDI) United Nations for Development Program/UNDP 2015 berada pada rangking 110 dari 188 negara yang tersuvei. Karena masalah pendidikan, angka harapan hidup, dan kemiskinan yang masih tertangani pemerintah. “Pemerintah perlu meningkat anggaran belanja sosial sekurang-kurangnya 2-3 persen dari total product domestic bruto (PDB),” kata Ah. Maftuchan, Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa.

Sementara itu, Y. Hesthi Murthi (AJI) menyampaikan kondisi kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia yang mengalami penurunan dalam 10 tahun terakhir. Indeks Kebebasan Pers Global yang dirilis Reporters Sans Frontieres (Prancis), posisi kebebebasan pers Indonesia berada pada 138 di antara 180 negara. Jauh di bawah Thailand, Taiwan dan India. Penyebabkan karena masih terjadi kekerasan dan kriminalisasi terhadap pers. “Tahun ini ada 39 kasus kekerasan pers, yang sebagian besar dilakukan aparat kepolisian,” katanya.

Selain itu lahirnya undang-undang yang bertentangan dengan kebebasan pers dan berekspresi seperti UU Intelijen, RUU Kerahasiaan Negara dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik jika tidak ditinjau akan berpotensi menjadi penyumbang kegagalan pencapaian Goal 16. “Pasal hate speech, penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP dan RUU ITE mengacam kebebasan berekspresi ,” kata Hesthi. Delapan pembunuhan wartawan karena pemberitaan yang tidak ditangani kepolisian, salah satunya Kasus Udin (Bernas) menjadi beban kebebasan pers.

Sebelum bertemu Presiden Joko Widodo, upaya mendorong agar negara serius menjalan SDGs telah dilakukan Koalisi Masyarakat Sipil dengan menyampaikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla di New York saat menghadiri Sidang Umum PBB, Menteri Bappenas Sofyan Djalil, dan Ketua Panja SDGs DPR RI.

 

Kontak Person:

Hamong Santono 081511485137 atau among@infid.org

jokowi dan CSO

 

IMG-20151217-WA0019

IMG-20151218-WA0012