HAM dan Demokrasi di Indonesia

Dua puluh tahun sesudah masa reformasi 1998, Indonesia merupakan negara paling demokratis di Asia dan Asia Tenggara. Empat kali pemilu berjalan damai dan bebas. Kebebasan pers menjadi mahkota dan kebebasan berserikat dan berpendapat dijamin dan dilindungi. Sementara negara-negara tetangga mengalami pasang surut demokrasi (kudeta di Thailand), Indonesia terus berkembang dan semakin memperkuat demokrasinya.

Namun demikian, demokrasi ternyata melahirkan “Achiless Heel” yaitu tumbuh suburnya kelompok-kelompok fundamentalis yang tidak toleran kepada perbedaan. Tindak intoleransi dan kekerasan kepada minoritas semakin hari semakin kuat. Termasuk berbagai kasus kekerasan kepada Ahmadiyah. Tren lainnya adalah berbagai konflik lahan atau konflik tanah yang meluas seiring ekspansi investasi perkebunan-perkebunan besar tetapi belum berhasil diatasi oleh pemerintah. Konflik tersebut menghadapkan warga dengan perusahaan maupun warga dengan pemerintah. Pemerintah SBY sudah membentuk tim penyelidik namun hingga berakhirnya pemerintahan, belum ada titik terang penyelesaiannya.

Indonesia juga masih disandera oleh masa lalunya, yaitu belum adanya  rekonsiliasi dan akuntabilitas dengan pelanggaran HAM masa lalu. Mulai kasus Munir, kasus Trisakti, Orang Hilang hingga berbagai kasus pelanggaran berat tahun 1965.  Di sisi lain, berbagai inisiatif dan prakarsa oleh masyarakat dan para pemimpin daerah juga terus berjalan, antara lain (a) rekonsiliasi antar keluarga korban 1965; (b) upaya-upaya untuk mengembangkan HAM di berbagai kota di indonesia dengan Human Rights Cities.

Partisipasi Indonesia dalam Open Government Partnership (OGP) dan Rencana Aksi Open Government Indonesia di dalam negeri sejak tahun 2011,  menjadi peluang untuk memperkuat arus reformasi kelembagaan pemerintah. Lahirnya LAPOR sebagai pintu bagi pengaduan dan perbaikan pelayanan publik merupakan kemajuan yang harus diperkuat dan diperluas hingga ke seluruh pelosok Indonesia.


Program HAM dan Demokrasi INFID

Program HAM dan Demokrasi INFID bertujuan untuk mengawal dan memastikan proses reformasi di Indonesia berjalan secara demokratis dan menghormati serta memenuhi, prinsip-prinsip HAM. Fokus kerja program ini yaitu: (i) mendorong implementasi kabupaten/kota HAM, (ii) implementasi bisnis dan HAM, (iii) pencegahan intoleransi dan ekstremisme, dan iv) menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat sipil sekaligus melakukan konsolidasi masyarakat sipil dalam merespons perkembangan politik elektoral. INFID telah aktif melakukan kajian dan penelitian, kemitraan dengan berbagai stakeholderkampanye dan edukasi publik di media daring maupun luring di berbagai kota di Indonesia, dan advokasi kebijakan.