SIARAN PERS Menteri Bappenas Setuju Sekretariat Bersama SDGs

Menteri Bappenas Setuju Sekretariat Bersama SDGs

Jakarta, 26 Oktober 2015

Jakarta, INFID – Sofyan Djalil, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memberikan sinyalemen kuat terhadap usulan mekanisme Sekretariat Bersama (Sekber) SDGs. Hal ini disampaikan saataudiensi  Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sustainable Development Goals (SDGs) bersama dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas,  yang dilaksanakan pada Jumat, 23 Oktober 2015, di kantor Kementerian Bappenas.

“Mekanisme sekber atau kepanitiaan bersama dalam pelaksanaan SDGs ini sangat positif—berhubung merefresh cara berpikir memanglah sangat susah, sehingga sekarang yang dirubah haruslah sistemnya. Model-model kepanitiaan partisipatif ini haruslah segera dicari bagaimana formulasi terbaiknya,” kata Sofyan Djalil.

Audiensi ini dihadiri oleh 9 orang perwakilan dari Civil Society Organization (CSO), antara lain International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), Perkumpulan Prakarsa, Debt Watch, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Save the Children Indonesia, dan Jaringan Pemantauan Pendidikan Indonesia (JPPI). Pada kesempatan ini, MenteriPPN didampingi oleh Rizky Ferianto (Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan) dan Raden Siliwanti (Direktur Aparatur Negara).

Sugeng Bahagijo, Direktur Eksekutif INFID, menyampaikan Sekber SDGs  bukan  merupakan lembaga bentukan baru yang akan bertugas sebagai koordinator utama dalam implementasi SDGs di Indonesia. “Melainkan membentuk sebuah kepanitiaan bersama, yang menawarkan metode kerja baru bagi tata kelola pelaksanaan SDGs,” kata Sugeng.

Bappenas, sebagai leading sector yang telah ditunjuk oleh pemerintah sebagai garda depan implementasi SDGs di Indonesia, diharapkan dapat memimpin Sekber bersama ini, yang antara lain bertugas untuk menyusun Rencana Aksi Nasional,dan Kerangka Regulasi pelaksanaanSDGs.

Model institusional dan kerangka regulasi yang terbentuk ini selayaknya menjadi hasil refleksi dari tata kelola MDGs sebelumya yang berantakan. “Sekber juga sekaligus sebagai salah satu  ukuran pencapaian SDGs utamanya goal 16,” kata Hamong Santono, Senior Program Officer INFID  menambahkan.

Sementara itu, Zumrotin KS,  mengingatkan bahwa sekarang bukan lagi zamannya dimana Pemerintah dan civil CSO head to head, membangun Indonesia yang baik merupakan tujuan utama dan bersama. Ia memaparkan CSO sudah banyak bekerja sama denganpemerintah daerah, salah satunya dalam isu pernikahan anak. “Koordinasi antara kementerian dan lembaga di Indonesia masih cenderung lemah sehingga membutuhkan inisiatif-inisiatif yang baru, salah satunya muncul dari CSO. Cara lain untuk mengatasi permasalahan lemahnya koordinasi antar lembaga adalah dengan memperkuat fungsi lembaga koordinatif seperti halnya Bappenas dalam Implementasi SDGs di Indonesia,” katanya.

Informasi lanjut:

Hamong Santono (Senior Program Officer INFID)

081511485137