Tax Amnesty Dinilai Elitis, Pemerintah Harus Memperkuat Komitmen Keterbukaan Pajak di Forum Internasional

mafia pajak copy

INFID – Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, menyebutkan bahwa Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

Pengampunan Pajak sudah berlaku pada 18 Juli 2016 dan saat ini sudah banyak wajib pajak yang sudah mengungkapkan dan melakukan repatriasi. Kendati demikian, beberapa pihak menyayangkan kebijakan ini.
Forum Pajak Berkeadilan yang terdiri dari beberapa non governmental organization (NGO) yang bergerak di bidang perpajakan dan keadilan, merasa kebijakan ini tidak tepat. Dalam konferensi pers Senin (18/4), Forum Pajak Berkeadilan menganggap bahwa kebijakan Pengampunan Pajak ini bersifat elitis dan minim partisipasi.

“Target penerimaan negara dari tax amnesty hanya Rp 60 triliun, lebih rendah ketimbang angka piutang pajak,” ujar Ah. Maftuchan, Koordinator Forum Pajak Berkeadilan. Maftuchan menambahkan bahwa daripada menerapkan pengampunan pajak dan memberi lebih banyak insentif pajak pada korporasi dan orang super kaya, lebih baik pemerintah mengoptimalkan upaya penagihan piutang pajak.

Beberapa bulan lalu, Jokowi telah lawatan ke Eropa dan menurut Maftuchan, seharusnya itu bisa menjadi momentum untuk mendesak negara-negara G20 untuk menyepakati mekanisme sanksi, baik sanksi ekonomi maupun politik, bagi negara-negara yang menjadi surga pajak.

“Usulan pembentukan Badan Perpajakan di bawah PBB pernah disampaikan oleh negara-negara G-77 di Konferensi Ketiga PBB. Namun pada saat itu negara-negara maju, terutama Inggris, menolak usulan tersebut,” pungkas Siti Khoirun Nikmah selaku Program Manager INFID.

Nikmah menambahkan bahwa lawatan Presiden ke Eropa seyogyanya dapat dimanfaatkan untuk membuka kembali pembicaraan mengenai hal ini sehingga mendorong perubahan tata kelola perpajakan internasional yang selama ini bias kepentingan negara maju.

​Dalam konferensi pers tersebut dapat disimpulkan bahwa tata kelola perpajakan yang adil dan transparan merupakan tuntutan masyarakat global yang tidak dapat lagi dibendung. Untuk itu Forum Pajak Berkeadilan meminta pemerintah memperkuat komitmen keterbukaan pajak dan keuangan di forum internasional, serta menghentikan upaya pelemahan penegakan hukum bidang perpajakan.