C20 Soroti Sejumlah Tugas Besar Presidensi Indonesia yang Belum Berhasil Dicapai G20 Italia


SIARAN PERS

Presiden Joko Widodo telah secara resmi menerima palu estafet Presidensi G20 pada KTT G20 di Roma, Italia pada Minggu, 31 Oktober 2021. Serah terima presidensi ini mengawali kepemimpinan Indonesia atas kelompok 19 negara plus Uni Eropa yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 hingga 31 Oktober 2022. Meskipun G20 memiliki mekanisme konsensus atau kesepakatan seluruh anggota negara dalam proses pembuatan kebijakan, namun Presidensi Indonesia memiliki nilai strategis bagi Indonesia untuk menentukan arah kebijakan global.

“Kepemimpinan Indonesia di tahun 2022 dapat memperkuat kerjasama Utara-Selatan, terutama kesediaan negara-negara maju untuk menyediakan 100-150 miliar US Dollar per tahun untuk adaptasi dan transisi ekonomi di negara-negara berkembang dan miskin.” ujar Sugeng Bahagijo, Chair C20 Indonesia.

C20 Indonesia menyoroti sejumlah poin krusial dari G20 Italia yang menjadi pekerjaan rumah besar untuk kembali diperjuangkan dalam presidensi Indonesia. Pertama, G20 belum berhasil mencapai kesepakatan untuk mendukung upaya mewujudkan akses vaksin yang berkeadilan untuk seluruh warga dunia melalui proposal pengabaian perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau TRIPS waiver di WTO.

“G20 terkesan menutup mata terkait hambatan kekayaan intelektual yang selama ini jadi akar masalah ketimpangan akses dan sulitnya pembiayaan kesehatan. Komitmen pada TRIPS Waiver dan permasalahan akses vaksin menjadi pekerjaan rumah bagi Presidensi Indonesia tahun depan, terlebih Presiden Joko Widodo juga sempat memberikan statement agar negara-negara G20 mendukung proposal TRIPS Waiver”, tegas Agung Prakoso, Chair Working Group Akses Vaksin & Kesehatan Global C20 Indonesia.

C20 Indonesia juga menggarisbawahi masalah kesehatan global seperti pembiayaan kesehatan yang menjadi tantangan besar apabila pandemi COVID19 belum dapat ditangani dengan baik. Padahal, akses seluruh negara (baik negara miskin maupun maju) terhadap vaksin adalah kunci masyarakat dunia untuk segera keluar dari pandemi serta dari krisis ekonomi yang disebabkan olehnya.

Kedua, isu energi dan perubahan iklim juga menjadi tantangan besar bagi Presidensi Indonesia. Dalam dokumen final communiquè - daftar kebijakan yang disepakati dalam KTT G20, G20 Italia gagal menyebutkan tanggal spesifik untuk menghentikan pembiayaan batubara dan menjaga suhu global 1,5 derajat celcius.

“Ketidaktegasan G20 dalam menentukan tanggal pasti ini menunjukan stagnasi komitmen dari para pemimpin dunia dalam menyelamatkan dunia dari bencana perubahan iklim. Kami berharap Pertemuan Perubahan Iklim (COP26) yang sedang berlangsung di Glasgow menjadi satu kesempatan lagi untuk mendorong penentuan end date atau tenggat waktu untuk menghentikan pembiayaan batubara dan target pemenuhan suhu global 1.5 derajat celcius”, tegas Fabby Tumiwa, Co-Chair C20 Indonesia.

Selain itu, forum COP26 dapat digunakan untuk mendorong ambisi iklim yang lebih kuat dari negara G20 untuk menghentikan PLTU batubara dan transisi energi ke arah energi terbarukan.

Dalam isu energi dan iklim, C20 Indonesia fokus mendorong pemulihan ekonomi hijau agar negara G20 berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target persetujuan Paris, yaitu emisi netral karbon di tahun 2050.

“Kami mendorong agar pembiayaan iklim dan energi terbarukan ditingkatkan untuk mendukung program transisi energi. Pembiayaan terhadap energi fosil dan batubara juga harus dihentikan, termasuk di dalamnya penggunaan PLTU batubara,” jelas Lisa Wijayani, Chair Working Group Energi & Iklim C20 Indonesia.

Indonesia sebagai salah satu negara yang sering dilanda bencana iklim juga diharapkan mampu menyuarakan kepentingan negara-negara yang paling parah terdampak perubahan iklim pada forum G20 maupun COP26, dengan menuntut komitmen dan implementasi yang lebih besar dari negara-negara maju terhadap dana adaptasi perubahan iklim serta transfer teknologi untuk membangun ketahanan iklim.

Ketiga, sangat penting bagi C20 untuk mendorong agar pemerintah negara-negara G20 meningkatkan komitmen menuju percepatan pencapaian TPB/SDGs, yang sempat mengalami kemunduran karena dampak pandemi. Dalam KTT G20 Italia, Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara G20 untuk mempercepat upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2030 melalui tiga langkah konkret. Pertama, inisiatif debt service suspension serta tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) senilai 650 miliar Dolar Amerika Serikat (AS). Kedua, memperkuat kemitraan global untuk membantu pendanaan dan akses teknologi bagi negara berkembang. Ketiga, meningkatkan kemampuan adaptasi dan ketangguhan terhadap guncangan dan ketidakpastian masa depan, terutama di sektor kesehatan, kapasitas fiskal, serta kapasitas perencanaan dan implementasi pembangunan.

“Kami mengapresiasi dorongan Presiden dan C20 akan bekerja sama dengan masyarakat sipil global untuk menyukseskan agenda ini dalam Presidensi Indonesia”, ucap Sugeng Bahagijo.

Poin terakhir untuk dikuatkan adalah menciptakan proses dialog G20 yang tidak mengabaikan prinsip kesetaraan gender dan sosial inklusi. Agenda pembangunan ekonomi, lingkungan hidup, pembiayaan kesehatan, dan pemulihan kualitas hidup warga di masa pandemi harus mencakup kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, khususnya perempuan dan kelompok rentan yang kerap termarjinalkan. Absennya keterwakilan dan ruang bagi kepemimpinan perempuan dan implementasi prinsip inklusi yang tidak serius akan berdampak pada persoalan ketimpangan pembangunan dan mempengaruhi keberhasilan agenda-agenda yang telah disusun dalam dialog G20.

“C20 juga akan memastikan agar kelompok rentan seperti perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, kelompok muda, pekerja migran, dan lainnya, mampu menyuarakan kepentingannya dalam forum G20, untuk memastikan no one left behind dalam proses pemulihan pasca pandemi COVID19, sesuai dengan tagline G20 Indonesia: ‘Recover together, recover stronger’.” pungkas Mike Verawati, Chair Working Group Kesetaraan Gender C20 Indonesia.

Narahubung:

Intan Bedisa - C20 Secretariat

[email protected]

+628111231332

Media Sosial: Instagram c20indonesia

Tentang C20

C20 adalah engagement group resmi G20 Indonesia yang terdiri dari beragam organisasi masyarakat sipil nasional maupun internasional yang bergerak di berbagai macam isu. C20 merupakan wadah aspirasi masyarakat sipil yang dibentuk dengan tujuan untuk membawa suara-suara publik ke atas meja negosiasi sebagai agenda yang dibahas dalam pertemuan G20. C20 Indonesia secara resmi telah memetakan isu-isu kunci yang esensial untuk diperjuangkan dan membagi mereka ke dalam tujuh kelompok kerja:

  1. Akses Vaksin dan Kesehatan Global / Vaccine Access and Global Health
  2. Energi dan Iklim / Energy and Climate
  3. Pembiayaan untuk Pembangunan & Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / Financing for Development and SDGs
  4. Pendidikan & Kewarganegaraan Global / Education and Global Citizenship
  5. Kesetaraan Gender / Gender Equality
  6. Anti Korupsi / Anti-Corruption
  7. Perpajakan & Pembiayaan Berkelanjutan / Taxation & Sustainable Finance

Karir Lainnya

Buku Panduan SDGs untuk Pemda dan Pemangku Kepentingan
Suwarno Joyomenggolo 25 January 2018
Reformasi Kesehatan dan Pencapaian SDGs Indonesia
Ihsan 03 June 2020
Laporan Tahunan INFID 2008
Suwarno Joyomenggolo 29 May 2009
Partai NasDem Komitmen Mengatasi Persoalan Kekerasan Seksual
Suwarno Joyomenggolo 07 March 2020
Laporan Penelitian Pemetaan Penanganan Dan Pendampingan Deportan
Suwarno Joyomenggolo 03 June 2021
Siaran Pers INFID Webinar Series Perempuan dan COVID-19 #3
Suwarno Joyomenggolo 12 May 2020