Data BPS per Februari 2026: Terlihat Baik, Padahal Penuh Kerentanan

SIARAN PERS

Jakarta (11/2) – Badan Pusat Statistik (BPS) baru saja merilis Berita Resmi Statistik (BRS) pada 5 Februari 2026 yang menyajikan narasi manis tentang perekonomian. Di atas kertas, Indonesia tampak sedang berada dalam “Zaman Keemasan”: ekonomi tumbuh solid di angka 5,11%, pengangguran turun ke level 4,74%, dan angka kemiskinan berhasil ditekan ke satu digit, yakni 8,25%. Namun, hasil pembacaan INFID pada seluruh indikator mengindikasikan capaian tersebut masih menyisakan tantangan struktural, khususnya terkait kualitas lapangan kerja, ketimpangan, dan keberlanjutan penurunan kemiskinan. INFID menilai bahwa data BPS per Februari 2026 adalah sebuah “Peringatan Dini”. Ekonomi kita terlihat segar karena baru saja meminum dosis obat pereda nyeri (bansos) yang kuat. Namun, penyakit akarnya yakni upah rendah, dominasi sektor informal, dan ketimpangan belum sembuh.

Pertama, pertumbuhan tinggi namun tidak mampu menarik pekerja keluar dari sektor informal.

BRS mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun menjadi 4,74%, salah satu level terendah dalam satu dekade terakhir. Jumlah penduduk bekerja meningkat 1,37 juta orang, sehingga total penduduk bekerja mencapai 147,91 juta orang. Namun di saat yang sama, data menunjukkan 57,70% pekerja masih terjebak di sektor informal, dan 12,88% adalah Pekerja Keluarga yang Tidak Dibayar. Terdapat 32,06% penduduk bekerja (47,42 juta orang) masih berada dalam kategori pekerja tidak penuh waktu, yang terdiri dari pekerja paruh waktu (24,24%) dan setengah pengangguran (7,81%). Artinya, satu dari tiga pekerja Indonesia belum bekerja secara penuh.

Kedua, INFID mencatat penurunan kemiskinan sebagai capaian penting, tetapi penuh kerentanan.

Jumlah penduduk miskin Indonesia pada September 2025 tercatat 23,36 juta orang, turun sekitar 0,49 juta orang dibandingkan Maret 2025. Namun, capaian ini perlu dibaca bersama dengan fakta bahwa garis kemiskinan nasional naik 5,30% dalam periode yang sama. Komponen makanan menyumbang 74,67% dari garis kemiskinan, menunjukkan kemiskinan di Indonesia sangat sensitif terhadap harga pangan. Selain itu, fenomena penurunan kemiskinan menjadi “Kesejahteraan yang Disubsidi”, ketika penurunan kemiskinan ini sangat dipengaruhi bantuan pemerintah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa banyak rumah tangga yang keluar dari kemiskinan, namun masih berada sangat dekat dengan garis kemiskinan. Tanpa pekerjaan yang stabil, upah yang memadai, dan pengendalian inflasi pangan, penurunan kemiskinan berisiko tidak berkelanjutan dan mudah terbalik akibat guncangan ekonomi.

Ketiga, rasio Gini 0,363 terlihat membaik, padahal bisa menipu.

Laporan BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi terjadi di seluruh wilayah, tetapi dengan kualitas yang sangat beragam. Sulawesi mencatat pertumbuhan tertinggi (6,23%), sementara Jawa tumbuh 5,30% dan tetap menjadi kontributor terbesar terhadap PDB nasional (56,9%). Sebaliknya, Maluku dan Papua hanya tumbuh 1,44%, jauh di bawah rata-rata nasional. Lebih detail, kontribusi pertumbuhan antar provinsi juga timpang. Papua Tengah bahkan mengalami kontraksi sebesar –6,44%, sementara sebagian besar sumber pertumbuhan nasional masih terkonsentrasi di provinsi-provinsi Pulau Jawa. Ketimpangan ini berimplikasi langsung pada ketimpangan kesempatan kerja, kualitas pekerjaan, dan distribusi pendapatan antar wilayah.

BPS juga mencatat rasio gini (tingkat ketimpangan) turun menjadi 0,363. Angka ini membaik, namun bisa menipu. Sebab, rasio gini hanya mengukur pengeluaran, bukan kekayaan (aset). Kelas bawah disubsidi bansos sehingga belanja mereka naik, sementara kelas atas mungkin menahan belanja mewah di tengah ketidakpastian. Namun secara aset (tanah, saham, simpanan), jurang antara si kaya dan si miskin diprediksi tetap melebar. Rakyat kecil tetap tidak punya tabungan, sementara segelintir orang kaya menguasai aset nasional. Hal ini membuat rasio gini terlihat membaik, padahal ketimpangan kekayaan justru semakin lebar. 

Keempat, pemerintah tidak bisa selamanya mengandalkan bantuan sosial (bansos).

Ada risiko besar yang mengintai, misalnya tekanan anggaran dari Bansos yang mencapai Rp29,9 triliun. Selain itu, terdapat risiko jebakan pendapatan menengah (Middle Income Trap), di mana kelas menengah tidak dapat bansos, tapi upah mereka tidak naik secepat harga pangan.  

Kelima, pertumbuhan ekonomi stabil, tetapi rentan secara struktural.

Ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang tahun 2025, dengan akselerasi pada Triwulan IV-2025 sebesar 5,39% (year-on-year). Kinerja ini menunjukkan daya tahan ekonomi domestik di tengah perlambatan ekonomi global, pelemahan volume perdagangan internasional, serta fluktuasi harga komoditas utama seperti batubara dan sawit. Namun, struktur pertumbuhan masih memperlihatkan ketergantungan yang tinggi pada permintaan domestik. Sepanjang 2025, kedua komponen ini menyumbang sekitar 82% PDB, dengan konsumsi rumah tangga menjadi sumber pertumbuhan terbesar (2,62%), diikuti oleh PMTB (1,58%). Fakta ini menunjukkan bahwa mesin pertumbuhan Indonesia masih sangat bergantung pada daya beli masyarakat dan stimulus fiskal.

Tantangan utama Indonesia bukan lagi sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan memastikan kualitas pertumbuhan mampu menciptakan lapangan kerja yang layak, menurunkan ketimpangan, dan menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan. Jika ingin ekonomi yang benar-benar berpihak pada rakyat, tidak butuh angka statistik yang dipoles. Melainkan rakyat butuh lapangan kerja formal yang berkualitas dan harga pangan yang stabil secara organik. Rakyat tidak ingin terus-menerus disuapi bansos, rakyat ingin mandiri melalui pekerjaan yang bermartabat. Oleh karena itu, INFID mendorong:

1. Kebijakan pertumbuhan ke depan perlu lebih eksplisit diarahkan pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, bukan sekadar peningkatan output. Investasi dan industrialisasi perlu dikaitkan secara langsung dengan peningkatan produktivitas dan keterampilan tenaga kerja.
2. Penanganan ketimpangan spasial dan sektoral harus menjadi agenda utama, melalui strategi investasi yang lebih afirmatif di wilayah tertinggal serta penguatan sektor bernilai tambah di luar Jawa.
3. Dalam konteks kemiskinan, kebijakan perlu bergeser dari fokus semata pada angka kemiskinan menuju ketahanan rumah tangga, dengan mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan, pengendalian inflasi pangan, dan perlindungan sosial adaptif.

Analisis selengkapnya terlampir di bawah.

 **(END)**

Narahubung:

Bona Tua, Deputy Director INFID, [email protected]

Abdul Waidl, Program Manager INFID, [email protected] 

Tentang INFID:

International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) merupakan organisasi non-pemerintah berbasis anggota sejak tahun 1985. Sebagai forum organisasi masyarakat sipil di Indonesia, INFID mendorong pembangunan berkeadilan yang diwujudkan melalui demokrasi, kesetaraan, keadilan sosial, perdamaian, serta terjamin dan terpenuhinya Hak Asasi Manusia di tingkat nasional dan global. INFID mewujudkan visi tersebut melalui serangkaian kegiatan yang akuntabel, berbasis bukti, dialogis bersama anggotanya, serta mengedepankan solidaritas dan kesetaraan. INFID memiliki 80 anggota di seluruh Indonesia dan Special Consultative Status untuk UN ECOSOC.

Media Sosial:

Instagram infid_id

Twitter infid_id

Facebook infid

Youtube INFID TV

Linkedin International NGO Forum on Indonesian Development (INFID)

Website www.infid.org