HAM dan DEMOKRASI

logo ham

Indonesia mengadopsi norma hak-hak asasi manusia universal yang terangkum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan telah meratifikasi perjanjian internasional yang mengatur pemenuhan HAM dalam bidang sipil dan politik (ICCPR) serta ekonomi, sosial dan budaya (ICESCR). Dalam konstitusi UUD 1945, Indonesia juga menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM.

INFID percaya pembangunan sesungguhnya adalah mewujudkan kondisi di mana manusia terbebas dari rasa takut dan diskriminasi serta bisa merealisasikan hak-hak universal mereka dalam bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Meski telah menghasilkan manfaat, pembangunan telah menyingkirkan (exclude) kelompok-kelompok rentan dalam berpartisipasi dalam pembangunan dan menikmati hasil pembangunan. Seringkali hak-hak mereka justru terampas atas nama pembangunan. Pembangunan tidak boleh meninggalkan kaum disabilitas, perempuan dan anak, minoritas agama dan suku, masyarakat adat, kaum miskin, dan kelompok rentan lainnya. Hanya dengan memastikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM semua individulah pembangunan berkualitas dapat dicapai.

HAM di Indonesia

Kebebasan sipil di Indonesia 2014 “Partly Free”turun dari “Free”pada tahun sebelumnya –Freedom House

Angka Pelanggaran kebebasan beragama 245 pada 2013,  278 kasus pada 2012, 267 pada 2011, 184 pada 2010 dan 121 pada 2009. Total 1095 kasus dalam lima tahun atau rata-rata 219 per tahun. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran dan intoleransi belum diselesaikan. Di antaranya nasib pengungsi Ahmadiyah di Asrama Transito Mataram NTB (7 tahun); penyegelan ibadah GKI Yasmin Bogor (5 tahun); izin masjid di Batuplat NTT (3 tahun); penyegelan gereja HKBP Fuladelfia Bekasi (2 tahun); pengungsi Syiah Sampang Jawa Timur (1 tahun). —-Wahid Institute

Sedikitnya 30% atau 1.500 dari 5.000 kasus pelanggaran HAM sepanjang Januari -November 2013 diduga terkait dengan sektor bisnis. Trennya naik, menurut Komnas HAM. YLBHI menerima 3000-5000 kasus per tahun, 2000-an di antaranya juga terkait dengan bisnis.

Indonesia belum mengakui dan melindungi pembela HAM (Human Rights Defender). Para pembela HAM bahkan menghadapi risiko kekerasan dan pembunuhan, pemidanaan lewat UU ITE, pasal-pasal dalam KUHP, Peraturan Pemerintah tentang penodaan agama dan pembatasan lewat UU Ormas yang disahkan pada 2013. Reformasi di Indonesia telah berperan dalam pemajuan demokrasi dan pengarusutamaan HAM di kawasan ASEAN. Ini ditandai dengan Piagam ASEAN yang telah mengadopsi nilai-nilai HAM dan demokrasi dan pembentukan Komisi HAM Antar-Negara ASEAN (AICHR) serta Deklarasi HAM ASEAN. Namun Deklarasi ini jauh di bawah standar HAM internasional. Selama 5 tahun, AICHR tak menanganani satu kasus pelanggaran HAM pun di kawasan

INFID DALAM ADVOKASI HAM DI INDONESIA

INFID bersama para mitranya di empat daerah (Jember, Lebak, Pangkep, dan Morowali) telah mendampingi kelompok-kelompok di masyarakat dalam mempromosikan partisipasi publik dan transparansi pemerintahan dalam pembangunan sebagai bagian dari aktualisasi HAM dalam pembangunan. INFID turut dalam advokasi di Forum PBB dalam sidang Komite Ekonomi dan Sosial PBB pada Juni 2014. INFID menyuarakan diskriminasi berlapis yang dialami minoritas agama serta akses kesehatan dan jaminan sosial yang masih sangat terbatas. Menyinkronkan arus global dalam gerakan Human Rights Cities dan inisiatif lokal yang tumbuh di kabupaten dan kota di Indonesia, INFID juga aktif mempromosikan pengarusutamaan Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia.

Di level regional, INFID terlibat sebagai salah satu anggota steering committee dalam pembentukan jaringan baru masyarakat sipil Asia Democracy Network yang bekerja dalam isu pemajuan demokrasi dan HAM di Asia. ADN dan INFID mendorong pelibatan masyarakat sipil dalam forum-forum negara atau multipihak seperti Bali Democracy Forum. Baru-baru ini INFID juga terlibat sebagai anggota steering committee dalam forum kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil yang disebut Open Government Partnership. Forum ini didedikasikan untuk mempromosikan nilai-nilai keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Bekerja sama dan memperkuat kerja-kerja kelompok masyarakat sipil yang sudah ada, INFID juga turut mendorong upaya-upaya untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam proses-proses pengambilan kebijakan ASEAN, terutama yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM di kawasan. INFID menghendaki perlindungan HAM yang lebih kuat di kawasan ini, termasuk juga dari dampak liberalisasi perdagangan melalui penguatan instrumen yang mengatur bisnis dan HAM.