20 Tahun Reformasi: INFID Soroti 2 Tantangan Besar Indonesia


INFID, Jakarta – Tahun 2018 merupakan tahun yang penting bagi pembangunan dan demokrasi di Indonesia. Pasalnya, tahun ini menandai 20 tahun reformasi politik Indonesia dari otoritarianisme-militerisme ke demokrasi. Pada saat yang sama, pada tahun 2018 akan berlangsung pemilihan langsung kepala daerah di berbagai daerah dan sekaligus tahun persiapan jelang pemilihan presiden 2019.

Sayangnya di tengah gegap gempita jelang pesta demokrasi, INFID melihat dua ancaman serius yang patut diwaspadai Indonesia dewasa ini. Dua ancaman ini adalah tingginya angka ketimpangan dan merebaknya intoleransi. Hal ini terungkap pada acara media briefing “20 Tahun Reformasi: Ketimpangan dan Intoleransi Menjadi Ancaman” yang diselenggarakan INFID pada awal Maret 2018 kemarin di Jakarta.

Tingginya Angka Ketimpangan

Ada beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dipecahkan terkait ketimpangan di Indonesia. Pertama, masalah pemerataan ekonomi. Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017 menyebutkan bahwa terjadi penurunan ketimpangan pendapatan, namun ketimpangan kekayaan faktanya masih lebar. Data BPS memang menunjukkan adanya penurunan gini rasio dari 0,41 di tahun 2014 menjadi 0,39 di tahun 2017. Akan tetapi, data Credit Suisse di tahun yang sama memperlihatkan bahwa 1 persen orang orang terkaya di Indonesia memiliki kekayaan setara dengan 45 persen total kekayaan nasional.

Menurut hasil riset terbaru INFID, persepsi masyarakat terhadap ketimpangan juga mengalami peningkatan. Indeks persepsi ketimpangan naik menjadi 5,6 di tahun 2017 dari yang sebelumnya 4,4 pada 2016. Rata-rata warga masih merasakan ketimpangan di 5 sampai 6 ranah kehidupan terutama dari segi penghasilan, pekerjaan, rumah atau tempat tinggal, harta benda, kesejahteraan keluarga, dan pendidikan. Ini berarti manfaat penurunan gini rasio belum sampai sepenuhnya kepada warga.

Di samping pemerataan ekonomi, Ketua Dewan Pengurus INFID Dian Kartikasari menambahkan bahwa masalah ketimpangan gender juga masih menjadi persoalan besar. Secara khusus ia menyoroti masalah perkawinan anak yang menjadi akibat sekaligus penyebab ketimpangan. Dian menjelaskan beberapa masalah yang dapat timbul dari perkawinan anak di antaranya anak tumbuh pendek (stunting), putus sekolah, menurunnya derajat kesehatan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan, hingga kematian ibu melahirkan.

“Fakta-fakta tersebut menunjukkan perkawinan anak merupakan wujud nyata feminisasi pemiskinan. Jika masalah perkawinan anak tidak diatasi, program-program pemerintah untuk menurunkan ketimpangan dan kemiskinan tidak akan mencapai hasil yang optimal,” tegas Dian.

Selain itu, menurut Dian salah satu fenomena yang juga patut dicermati di era saat ini adalah dampak digitalisasi ekonomi terhadap perempuan. Dalam hal ini ia menilai pemerintah belum punya kajian dan antisipasi secara mendalam. Padahal buruh perempuan adalah salah satu pihak yang paling rentan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat digitalisasi.

Meningkatnya Intoleransi

Tak hanya masalah ketimpangan, tren menguatnya kelompok-kelompok radikal-intoleran yang mengancam kohesi sosial, kedamaian, dan persatuan NKRI juga menjadi salah satu isu penting yang didiskusikan INFID bersama para jurnalis yang hadir dalam acara media briefing.

Tren ini semakin mengkhawatirkan dan tentunya bertolak belakang dengan cita-cita demokrasi yang diperjuangkan ketika reformasi 20 tahun silam di Indonesia. Demokrasi yang menghendaki kebebasan berekspresi tanpa mengenyampingkan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sayangnya, yang terjadi saat ini justru sebaliknya. Ruang dan lembaga demokrasi dimanfaatkan kelompok-kelompok radikal-intoleran untuk memperkuat diri. Mereka dengan leluasa menggunakan berbagai media, termasuk media sosial, untuk menyebarkan paham-paham radikal dan intoleran.

Pilkada Jakarta tahun 2017 lalu dapat dikatakan menjadi tipping point bagi kelompok radikal-intoleran. Pilkada Jakarta menunjukkan “keberhasilan” mereka menggunakan politik identitas, terutama sentimen keagamaan, untuk memenangkan kontestasi politik. Pola ini dikhawatirkan akan kembali digunakan pada pilkada serentak yang akan berlangsung di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten di seluruh Indonesia tahun ini.

“Negara khususnya badan pengawas pemilu dan penegak hukum harus bertindak tegas mengenai penggunaan kampanye-kampanye intoleran yang berpotensi merusak kemajemukan,” ungkap Totok Yulianto, anggota Dewan Pengurus INFID sekaligus Ketua Badan Pengurus Nasional Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI).

Totok juga berharap agar masyarakat tak mudah terpancing dengan kampanye-kampanye intoleran. “Masyarakat diharapkan untuk lebih memfokuskan kepada visi-misi dan program kerja dari para calon pemimpin dibandingkan menjadi objek kampanye intoleran,” tegasnya.

Usulan Masyarakat Sipil

Tak hanya mendiskusikan berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia di 20 tahun usia reformasi, dalam kesempatan tersebut INFID juga memberikan beberapa masukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo mengusulkan dua solusi utama untuk mengatasi ketimpangan.

Pertama, ia menekankan pentingnya pembentukan sistem jaminan sosial baru yakni berupa tunjangan pengangguran (employment benefit). Menurutnya skema tunjangan pengangguran ini sudah diterapkan oleh negara-negara lain seperti Thailand dan Vietnam.

Kedua, Sugeng juga mendorong pemerintah Indonesia untuk mulai memberikan beasiswa pelatihan kerja. Kebijakan ini dinilai penting untuk meningkatkan kapasitas angkatan kerja Indonesia, khususnya kalangan muda dan perempuan. Beasiswa pelatihan kerja dianggap dapat menjawab persoalan ketenagakerjaan, salah satunya adalah minimnya kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

“Komitmen dan prioritas pemerintah Jokowi-JK untuk mengurangi ketimpangan sebagai sasaran utama dan alat ukur keberhasilan pembangunan patut didukung. Selanjutnya yang menjadi soal adalah cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Investasi infrastruktur baik tetapi segera harus dibuka dan dilaksanakan investasi SDM khususnya bagi angkatan kerja kaum muda dan kaum perempuan,” paparnya.

Sementara terkait dengan menjamurnya intoleransi, Sugeng menilai sudah saatnya pemerintah Indonesia bertindak lebih tegas. Ia mengusulkan agar dibuat sebuah undang-undang (UU) yang memungkinkan kerja sama pemerintah dengan perusahaan penyedia layanan di internet untuk mengatasi ujaran kebencian (hate speech) dan konten-konten intoleran di media sosial.

Ia pun mencontohkan aturan serupa yang sudah diberlakukan di Jerman. Pada Juni 2017 silam, pemerintah Jerman telah mengesahkan aturan Enforcement on Social Networks (NetzDG). Melalui aturan ini platform online seperti Facebook, Twitter, Youtube, dan sebagainya dapat dijatuhi sanksi denda hingga 50 juta euro bila tidak menghapus ujaran kebencian dan unggahan lain yang dianggap ilegal dalam waktu 24 jam setelah mendapatkan pemberitahuan.

Selain dari sisi hukum, salah satu anggota Dewan Pengawas INFID Istiatun dari Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Yogyakarta mengusulkan pelibatan kelompok perempuan di daerah-daerah untuk mengatasi penyebaran nilai-nilai radikal hingga ke akar rumput. Menurut Istiatun, hal ini ia rasa penting lantaran paham-paham radikal-intoleran berpotensi menyebar dan menguat di daerah-daerah. Terlebih jelang pemilu kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.

Selain dari sisi hukum, salah satu anggota Dewan Pengawas INFID Istiatun mengusulkan pelibatan kelompok perempuan di daerah-daerah untuk mengatasi penyebaran nilai-nilai radikal hingga ke akar rumput. Menurut Istiatun yang juga aktif di Yayasan Annisa Swasti (YASANTI) Yogyakarta, kelompok perempuan daerah perlu diperkuat lantaran paham radikal-intoleran sangat berpotensi menyebar dan menguat di daerah-daerah. Terlebih jelang pemilu kepala daerah (pilkada) serentak tahun ini.