PERNYATAAN SIKAP INFID ATAS DEMONSTRASI DENGAN KEKERASAN MASSA PASCA PENGUMUMAN HASIL PEMILU 2019

  • Wednesday, 29 May 2019 23:08
  • Siaran Pers
  • 154x dibaca.

Pemilihan Presiden 2019 telah selesai, dan hasilnya telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (21/05) dini hari. Hasil rekapitulasi tersebut menunjukkan bahwa pasangan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin unggul dengan perolehan suara 55,41% dari total suara sah. Sementara pasangan calon nomor urut 02 pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendapatkan 44,59%.

Setelah pengumuman hasil pemilihan presiden tersebut, pasangan calon 02 Prabowo – Sandi menyatakan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 dengan alasan penghitungan yang dilakukan KPU masih diliputi kecurangan.Tuduhan kecurangan tersebut telah didengungkan oleh paslon 02 sejak dirilisnya hasil hitung cepat pilpres 2019 oleh beberapa lembaga survey, dimana hasilnya menyatakan bahwa pasangan calon 01 lah yang memimpin perolehan suara. Paslon 02 dan para pendukungnya terus menggemakan bahwa Pemilu curang dan menyatakan mereka akan memobilisasi kekuatan massa (people power).

Mereka seperti melupakan bahwa sengketa terkait hasil pemilu sudah diatur dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang kemudian diturunkan dalam Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyebutkan bahwa “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”.

Ketika akhirnya hasil pilpres diumumkan pada 21 Mei 2019,pada sore hingga malam hari dilakukan demonstrasi disekitar gedung Bawaslu di Jakarta. Setelah bubar pada sekitar pukul 21.00, tiba-tiba pada sekitar pukul 23.00 ada sekelompok massa yang anarkis dan memprovokasi hingga terjadi bentrokan antara massa dan aparat keamanan di depan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Massa melempari petugas dengan lemparan batu, molotov, dan petasan berukuran besar. Polisi kemudian menembakkan gas air mata untuk mengurai massa yang enggan membubarkan diri. Bentrokan yang bermula di sekitar gedung Bawaslu ini kemudian meluas ke beberapa titik lain.

Terkait hal tersebut itu, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) menyatakan:

Menyesalkan terjadinya kekerasan antara kelompok massa dan aparat keamanan(22/05) di beberapa titik di Jakarta. Mengutuk pihak-pihak yang telah dan terus berusaha memancing terjadinya mobilisasi dan tindak kekerasan, yang secara nyata menyalahgunakan ruang demokrasi untuk memaksakan kepentingan kelompoknya. Mendukung aparat kepolisian agarbertindak tegas sesuai prosedur hukum yang berlaku dan menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam usaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Menghimbau masyarakat dan elemen bangsa untuk menahan diri dan agar tidak terprovokasi oleh isu yang simpang siur, hoax dan ajakan-ajakan kekerasan dan berusaha keras mencegah terjadinya kekerasan lanjutan, demi menjaga persatuan dan kemanusiaan. Mengingatkan semua pihak agar tuduhan kecurangan pilpres diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada yaitu Mahkamah Konstitusi. Atas korban yang telah jatuh, kami menyatakan duka cita yang sedalam-dalamnya, serta mendorong mendorong aparat hukum untuk mengusut dan mengungkap kejadian tersebut secara transparan. Jakarta, 23 Mei 2019

Sugeng Bahagijo

Direktur Eksekutif INFID

(Email: [email protected])