Bahaya Laten Absennya Materi HKSR Pada Kurikulum Pendidikan Dasar

  • Friday, 04 September 2020 00:00
  • Artikel
  • 334x dibaca.

Oleh: Intan Kusuma

Hingga saat ini kekerasan seksual terhadap anak masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Komnas Perempuan dalam Catatan Akhir Tahun (CATAHU) 2020 menyatakan bahwa pada tahun 2019 terdapat 1.341 kasus kekerasan seksual terhadap anak dengan didominasi kasus inses. Lokus terjadinya kekerasan juga sangat beragam, hal ini dibuktikan dengan data Komnas Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menunjukkan pada tahun 2019, 123 anak (71 perempuan dan 52 laki-laki) telah menjadi korban kekerasan seksual di institusi pendidikan. Selain itu, selama bulan Januari hingga Juni 2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) telah mencatat sejumlah 1.848 kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Namun, data-data kasus yang dihimpun oleh lembaga negara di atas belum sepenuhnya merepresentasikan jumlah kekerasan seksual yang dialami anak. Ibarat gunung es, kasus kekerasan seksual terhadap anak banyak yang belum tersingkap dan sulit dideteksi. Ancaman dari pelaku sering kali membuat anak takut untuk melaporkan kasusnya.

Beberapa saat lalu, masyarakat sempat dihebohkan dengan berita NF (15 tahun) yang menghilangkan nyawa anak berusia lima tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Nahasnya, setelah proses hukum berjalan selama dua bulan, baru diketahui bahwa NF merupakan korban kekerasan seksual. NF diperkosa hingga hamil, oleh tiga orang terdekatnya yaitu dua paman dan kekasihnya selama tujuh bulan. NF tidak berani mengungkapkan dan melaporkan perkosaan yang dialaminya karena diancam oleh ketiga pelaku.

Selain ancaman dari pelaku, hasil penelitian mengenai Analisis Tindak Kekerasan Seksual pada Anak Sekolah Dasar menemukan bahwa, sangat terbatasnya pendidikan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) di bangku sekolah menyebabkan kurangnya pemahaman anak mengenai HKSR dan menjadi faktor penghambat penemuan kasus kekerasan seksual. Bahkan tidak jarang anak belum paham aktivitas seksual, sehingga tidak menyadari kalau dirinya menjadi korban. (tidak mampu mengidentifikasi kekerasan seksual).

Dilihat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi sulitnya mendeteksi kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pemahaman anak mengenai kekerasan seksual menjadi hal yang penting untuk dibahas. Berikut dua hal yang perlu kita telisik lebih jauh, yaitu (1) Bagaimana praktik baik pencegahan kekerasan seksual terhadap anak di negara lain? (2) Mekanisme pencegahan seperti apa yang dibutuhkan untuk menjauhkan anak dari kekerasan seksual?

Integrasi Pendidikan dan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi di Berbagai Negara

Beberapa negara di dunia telah berupaya menyikapi permasalahan kekerasan seksual melalui pendidikan HKSR. Melansir The Danish Institute for Human Rights, ada beberapa negara yang telah berhasil mengintegrasikan HKSR dalam kurikulum pendidikan di negaranya. Berikut gambaran beberapa negara yang telah merespon pentingnya pendidikan HKSR sejak dini.

Belanda merupakan negara yang telah mewajibkan pendidikan HKSR untuk anak usia empat tahun keatas. Muatan pendidikan untuk anak usia dini ditekankan pada kemampuan seorang anak untuk menghargai tubuhnya sendiri dan juga menghargai orang lain. Tidak hanya itu, pendidikan HKSR di Belanda juga mengajarkan soal penggunaan alat kontrasepsi dalam hubungan seksual hingga tentang penyakit menular seksual. Hasil yang didapat adalah angka kehamilan usia muda di Belanda rendah.

Selandia Baru juga sudah memasukkan pendidikan HKSR ke dalam materi wajib untuk sekolah dasar. Bahkan, pendidikan HKSR merupakan salah satu dari tujuh area dalam kurikulum Pendidikan Jasmani dan Kesehatan di Selandia Baru. Sejak tahun 1999, pemerintah mewajibkan pendidikan HKSR untuk sekolah dasar hingga anak berusia 10 tahun. Namun, karena dirasa masih kurang, pemerintah Selandia baru berencana untuk lebih mengembangkan program pendidikan HKSR sedini mungkin untuk mengurangi kasus kekerasan seksual di negaranya.

Negara selanjutnya adalah Inggris, yang telah mewajibkan pendidikan HKSR di semua sekolah. Pendidikan HKSR di Inggris sudah terintegrasi dengan kurikulum dan masuk ke dalam PSHE (Personal, Social, Health, Economics). Pada Maret 2017, pemerintah Inggris telah mengumumkan penambahan materi pada pendidikan HKSR. Materi pendidikan relasi emosional dipilih sebagai tambahan materi pendidikan HKSR untuk anak berusia empat tahun keatas. Tidak hanya itu, anak di kelas dua sekolah dasar juga akan diberikan materi terkait seks, seksual dan relasi emosional.

Kondisi jauh berbeda dialami oleh Indonesia, hasil yang meresahkan terdapat pada penelitian yang dilakukan di 11 sekolah daerah oleh Seputar Kesehatan Reproduksi Remaja (Seperlima) yang beranggotakan PKBI, PAMFLET, Puskagenseks FISIP UI, Hivos dan Rahima. Penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu 2012-2014 menyebutkan bahwa hanya 27,9% siswa mengetahui hak kesehatan reproduksi mereka. Kemudian, hanya 26,7% yang mengetahui apa saja layanan reproduksi itu dan hanya 12,7% dari mereka yang memahami proses pubertas serta hanya 8,5% dari mereka memahami sistem organ reproduksinya.

Hasil penelitian tersebut tidak serta-merta membuat pemerintah Indonesia sadar akan bahaya laten tidak diajarkannya materi HKSR di sekolah. Pada tahun 2015, Mahkamah Konstitusi (MK) bahkan menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional agar mencantumkan pendidikan HKSR dalam kurikulum pendidikan.

Pada tahun yang sama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga menyatakan penolakannya untuk memasukkan pendidikan HKSR pada kurikulum pendidikan karena dinilai akan memberatkan siswa. Padahal, Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah menyebutkan pentingnya upaya pemerintah dan masyarakat untuk memenuhi akses informasi dan edukasi terkait akses layanan dan pengetahuan yang menyeluruh mengenai kesehatan seksual dan reproduksi. Ditolaknya pendidikan HKSR masuk dalam kurikulum membuktikan bahwa implementasi UU Kesehatan belum diupayakan secara maksimal.

Pendidikan HKSR Sebagai Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual terhadap Anak

Sebagian kalangan di Indonesia masih menilai pendidikan HKSR merupakan hal yang tabu, karena mengajarkan tentang seksualitas yang menjurus pada hubungan seksual kepada anak. Tidak sedikit pula yang menganggap bahwa muatan HKSR akan mendorong anak untuk melakukan aktivitas seksual sebelum waktunya. Penilaian dan anggapan yang serampangan tersebut tentu tidak sepenuhnya benar. Alih-alih mendorong anak untuk melakukan aktivitas seksual sebelum waktunya, HKSR yang dirilis oleh International Planned Parenthood Federation (IPPF) justru menekankan muatan preventif terhadap kekerasan seksual.

Salah satu poin HKSR menyebutkan bahwa setiap individu mempunyai hak untuk dilindungi dari perkosaan, kekerasan, penyiksaan dan pelecehan seksual. HKSR tidak mengajarkan anak untuk melakukan hubungan seksual tetapi mengajarkan tentang bagaimana menghormati dan menghargai tubuhnya serta orang lain. Selain itu, identifikasi kekerasan seksual juga menjadi muatan penting yang terdapat pada pendidikan HKSR.

Oleh karena itu, materi HKSR harus masuk secara khusus di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. Disamping untuk meruntuhkan tembok tabu di dunia pendidikan, materi HKSR tidak dapat sekedar diselipkan di mata pelajaran lain. Hal ini untuk meminimalisir bias dari guru, karena beragamnya pemikiran dan persepsi mengenai HKSR yang tidak terlepas dari persepsi masyarakat.

Jika hak-hak tentang kesehatan seksual dan reproduksi tersebut dikenalkan kepada anak sejak dini, maka perkosaan dan pelecehan seksual bisa dicegah karena anak akan mampu mengidentifikasi kekerasan seksual. Dengan memiliki wawasan mengenai HKSR, nantinya anak juga akan mampu membuat keputusan yang tepat, bertanggung jawab untuk dirinya dan mengetahui konsekuensi atas pilihan-pilihan yang dibuatnya.

Sudah saatnya negara memberi perhatian lebih terhadap pendidikan HKSR terutama di sekolah dasar. Karena pendidikan HKSR sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual terhadap anak bukan hanya tanggung jawab orang tua dan guru saja, sehingga harus ada pedoman komprehensif dari pemerintah berupa kurikulum. Terlebih lagi, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Hak Asasi Manusia melalui Undang-Undang No 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Berbagai undang-undang tersebut telah menjamin hak anak atas pendidikan termasuk pendidikan seksual reproduksi.