BANTUAN SOSIAL DI MASA PANDEMI, APA DAN BAGAIMANA KATA WARGA ?


Pada hari ke 100 penanganan virus corona di Indonesia, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah langkah perlu dan merealisasikan Bantuan Sosial untuk menangani dampak COVID19. Alokasi anggaran bantuan sosial penanganan dampak sosial ekonomi telah dianggarkan Rp 110 triliun, dengan tujuh (7) ragam Bansos seperti subsidi tarif listrik, Kartu Prakerja, bantuan sembako, hingga bantuan tunai Rp 600 ribu per bulan berbasis keluarga. Pemerintah juga telah memperpanjang durasi/jangka waktu berbagai Bantuan Sosial termasuk subsidi listrik hingga Desember 2020. Pemerintah/ Kemensos telah membuka nomor pengaduan Bansos Kemensos (0811.1022.2110) Bagaimana hasilnya hingga akhir Mei awal Juni 2020 ? Berbagai permasalahan telah muncul dan dilaporkan berbagai media massa mengenai pelaksanaan dana bantuan sosial. Pada pertengahan Mei, 3 kota yaitu Depok, Tangsel dan Kab Tangerang belum menerima beras Bansos dari Bulog (Katadata. 18/5/2020). Telah muncul keluhan publik yang mengakui tak mendapatkan dana bantuan, padahal mereka berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Selain itu, tingkat akurasi data Bansos untuk memberikan dana bantuan juga sangat penting, terlebih saat ini tingkat akurasi tersebut meleset 5%-10% sehingga perlu validasi ulang. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Bandar Lampung (Lampost 1/6/2020), mengungkapkan bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah tidak menyentuh para nelayan, Hampir seluruh nelayan yang ada di Lampung terkhususnya di kota Bandar Lampung tidak terdata dan tidak mendapatkan bantuan baik itu BLT atau bantuan sosial lainya.
Ketua Ombudsman RI Amzulian Rifai dalam konferensi pers 3 Juni juga menyatakan dari total 1.004 laporan pengaduan yang masuk ke Ombudsman sejak 29 April sampai 29 Mei 2020, laporan paling banyak yaitu mengenai bantuan sosial, sebesar 81,3 % laporan atau 817 pengaduan. Aduan masyarakat terkait bansos lebih banyak mengenai penyaluran bantuan tidak merata (25 persen), diikuti prosedur dan persyaratan untuk menerima bantuan yang tidak jelas (21,2 persen). Dalam implementasi di lapangan bantuan pangan lebih diprioritaskan, namun jenis bahan pangannya belum memenuhi ragam kebutuhan spesifik warga, seperti balita, anak-anak, lansia, disabilitas dan lainnya. Kaidah bencana/ kedaruratan adalah memastikan bantuan diterima semua warga, baik bagi yang berhak maupun tidak berhak. Hal ini untuk memastikan bahwa pemerintah menjamin perlindungan sosial seluruh warga, serta distribusi bantuan dapat dilakukan cepat tanpa syarat yang rumit. Contoh pendekatan ini telah dilakukan Denmark dalam situasi COVID19 dengan mengimplementasikan konsep Jaminan Penghasilan Dasar/ Universal Basic Income (UBI). Untuk menjaga daya beli golongan karyawan dan pekerja, Pemerintah Denmark telah menyalurkan dana hingga 90% gaji kepada seluruh pekerja yang mesti tinggal di rumah. Dana tersebut disalurkan melalui tempat kerja masing-masing. Pada 15-31 Mei, IndoBIG Network, INFID dan Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) telah menyelenggarakan Survei Online sikap warga untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan bantuan sosial selama masa pandemi, dan menggali sikap warga kepada ide kebijakan UBI (universal Basic Income. Hasilnya, terkumpul suara warga sebanyak 364 responden secara nasional. Tujuan survey ini adalah eksploratif dan untuk memperoleh gambaran awal terkait respon masyarakat terhadap isu yang sedang berkembang (bantuan sosial dan UBI). Temuan Survei adalah : (i) hanya 14,1 % warga menyatakan telah menerima bantuan sosial pemerintah. Jenis bantuan sosial terbesar yang didapatkan yaitu dalam bentuk sembako senilai 76,5 %. (ii) Berdasarkan asal sumber bantuan, asal bantuan terbesar berasal dari pemerintah pusat yaitu 49,1 %, diikuti pribadi dan komunitas sebesar 22,6%. Khusus responden warga Jakarta, baru 17.5% responden yang menyatakan telah menerima Bantuan Sembako senilai Rp. 600.000. (iii) sebagian besar warga setuju kepada ide UBI yaitu 50,5 %. Responden juga cenderung optimis (58,7 persen) kepada kemampuan Negara untuk membiayai kebijakan UBI (sangat mampu dan mampu). (iv) sebagian besar warga memilih besaran UBI yaitu Rp 500 ribu – Rp 1 juta per bulan. (lihat kalkulator UBI untuk perencanaan dan perhitungan jumlah nilai UBI sesuai kemampuan masing-masing daerah https://tinyurl.com/kalkulatorUBIdaerah ) . Kami menduga ada sedikitnya 3 hal yang menjadi penyebab mengapa warga banyak yang belum menerima Bansos : (a) pengiriman aktual bansos terlambat antara 15-20 hari dari yang target waktu pemerintah dan target waktu/harapan warga; (b) bantuan dalam bentuk sembako menyebabkan kendala logistik yang memakan waktu. Padahal jika dalam bentuk tunai akan lebih mudah; (c) Kendala melakukan update data bansos (DTKS) terlalu digantungkan kepada alur dan mekanisme birokrasi (Pemda). Padahal bisa diterobos dengan kombinasi berbagai cara. Pernyataan Mike Verawati - Koalisi Perempuan Indonesia, “ Perempuan, anak dan kelompok rentan menjadi pihak yang paling terdampak dalam pandemi ini. Keberadaan mereka tidak hanya tersisih dari data penerima BANSOS yang memang tidak update, juga jenis bantuan yang diberikan pun tidak memenuhi kebutuhan spesifik sesuai dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda setiap warga negara dalam kategori gender. Ini membuktikan bahwa Pemerintah belum melihat data gender sebagai acuan untuk merespon kondisi masyarakat yang berbeda-beda, dan masih adanya pemikiran bias dalam memahami prinsip pengarusutamaan gender. DTKS yang menjadi sumber data bansos harus dirombak dan dimutakhirkan dengan melibatkan masyarakat sipil khususnya aspirasi perempuan. Kemensos dan Bulog perlu membuka diri dalam perbaikan data yang terintegrasi yang bersumber dari data-data yang diinisiasi oleh kelompok perempuan, termasuk memastikan keterwakilan perempuan dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan bansos. Pernyataan Yanu Prasetyo - IndoBIG Network, “Jenis bantuan sosial berupa sembako yang sangat dominan ini nampaknya menunjukkan bahwa pemerintah lebih memilih jenis bantuan dalam bentuk bahan pangan dibanding dengan bantuan tunai (cash transfer). Padahal, menurut hasil kajian kebencanaan internasional, jenis bantuan tunai di masa krisis sebenarnya bisa jauh lebih cepat, efisien, dan disukai oleh penerima bantuan” Pernyataan Sugeng Bahagijo – Direktur Eksekutif INFID. “Presiden Jokowi perlu melakukan evaluasi kinerja Kemensos dan Bulog. Agar Kemensos dan Bulog memiliki dan bekerja dengan metode kerja dan cara cara baru- cepat, akurat dan tanggap. DTKS perlu dibahas terbuka dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk metode metode melakukan pemutakhiran data secara cepat. Kami sepakat dengan pemerintah bahwa tujuan Bansos bukan hanya jaring pengaman sosial belaka, tetapi juga bersifat sosial dan ekonomi, yaitu (a) mempertahankan ketanggungan dan daya lenting warga negara selama masa pandemi. (b) mempertahankan daya beli warga untuk mampu bertahan dan menyiapkan diri menuju pemulihan ekonomi. (c) sebagai wujud Negara Hadir (a helping hand) kepada warga dan masyarakat, di masa-masa sulit sekarang ini, Maka kami mengajukan usulan usulan sebagai berikut yang bertujuan memastikan dampak, inklusi dan partisipasi warga dalam keseluruhan program Bansos di masa Pandemi (Pendataan, Perencanaan, Delivery, Pemantauan)

REKOMENDASI: a. Mendukung arahan Presiden Jokowi agar Indonesia menemukan pendekatan baru dalam pelaksanaan Bansos di Indonesia. Antara lain dengan menemukan cara-cara untuk integrasi data Bansos/DTKS dan skenario menyatukan semua ragam Bansos dalam bentuk tunai. b. Pemerintah perlu memperluas cakupan penerima manfaat Bansos yang lebih luas. Maka DTKS perlu diperbaiki setiap minggu dan setiap bulan. c. Pemerintah perlu sekali memastikan para Pekerja, Karyawan, Kaum perempuan, Perempuan Kepala Rumah tangga, Lansia, kelompok warga disabilitas masuk sebagai penerima manfaat dalam DTKS dan penerima manfaat bansos d. Kemensos dan Bulog membentuk Komite Ahli Bansos dengan tujuan inklusi dan partisipasi pemangku kepentingan lebih luas, termasuk kelompok perempuan, ahli Sosiologi, Manajemen data, akademisi, wartawan dan wakil kepala desa. e. Kemensos dan Bulog perlu memastikan akuntabilitas dan keterbukaan atas pelaksanaan Bansos. Antara lain dengan keterbukaan data, keterbukaan proses dan memastikan partisipasi warga dalam pengambilan kebijakan tentang penerima manfaat. . Narahubung : • Bona Tua | INFID | Program Officer SDGs INFID | [email protected] | 08l2.964l.4l42 • Denisa Kawuryan | Program Assistant SDGs INFID | [email protected] | 0822.3135.7435 Referensi : https://www.nu.or.id/post/read/120618/survei-infid--85-9-persen-warga-berhak-belum-terima-bantuan https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/06/09/perkuat-kerja-sama-dalam-pengelolaan-bantuan-sosial/