Deepfake Pornografi: Ketika Kekerasan Seksual Bertransformasi Tanpa Kendali

  • Wednesday, 15 July 2020 00:00
  • Artikel
  • 310x dibaca.

Oleh: Rizka Antika

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menjadikan ranah siber sebagai ranah publik yang dapat diakses oleh siapa saja. Ranah siber seolah memiliki daya tariknya sendiri karena dapat menghancurkan beragam batasan yang selama ini kita hadapi dalam bersosialisasi. Jarak sekarang tidak lagi menjadi batasan. Seseorang yang berada di Jakarta masih bisa mengirimkan meme dengan rekannya di Swedia hanya dalam waktu milidetik. Batasan waktu juga seolah menjadi konsep yang tidak riil, karena ranah siber selalu aktif 24/7, tidak ada jam tutupnya. Bahkan, ranah siber dapat memberikan tameng bagi para penggunanya untuk hadir sebagai sosok anonim. Lebih jauh, seseorang bahkan dapat menggunakan identitas diri yang berbeda dari dunia non-siber atau sering kali dirujuk sebagai dunia nyata. Hadirnya fitur-fitur ini kemudian menimbulkan permasalahan baru dengan adanya sejumlah oknum yang melakukan kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang banyak ditemui dan meresahkan adalah kekerasan berbasis gender.

Lagi-lagi tubuh perempuan menjadi objek kekerasan, belum cukup menjadi objek secara langsung, sekarang merambah ke ranah siber. Kekerasan seksual pun menjadi fenomena yang banyak terjadi di ranah siber. Membahas hal ini menjadi penting karena Wendy Harcourt pernah menyampaikan gagasan, bahwa “we are our bodies”, tubuh tidak dapat dipisahkan dari politik. Tubuh membawa identitas yang menempatkan seseorang dalam kehidupan sosialnya, sehingga pembahasan mengenai tubuh menjadi penting bagi politik feminis.

Komnas Perempuan mencatat terdapat 281 kasus cybercrime dari 1.277 kasus kekerasan berbasis gender yang diadukan, dengan kenaikan signifikan 300% dari tahun 2018 (Komnas Perempuan, 2020). Menurut Komnas Perempuan, bentuk kasus siber terbanyak yang diadukan adalah ancaman dan intimidasi penyebaran konten seksual korban baik berupa foto maupun video. Kekerasan berbasis gender di ranah siber, memiliki banyak bentuk dan terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi. Akibatnya, perempuan kembali menjadi kelompok yang rentan menjadi korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KGBO).

Menurut Riska Carolina dari Support Group and Research Centre on Sexuality Studies (SGRC), terdapat setidaknya 10 jenis kekerasan berbasis siber di antaranya doxing, mengambil dan mempublikasikan data pribadi seseorang tanpa izin, defamation, pencemaran nama baik yang dilakukan beramai-ramai secara terorganisir dengan tujuan membanjiri media sosial, dan revenge porn, menyebarluaskan konten seksual korban tanpa izin dengan maksud mengancam atau mempermalukan korban. (Melati, 2019).

Sebagai bagian KGBO, salah satu bentuk kekerasan seksual siber yang belum termasuk di atas adalah deepfake pornografi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud deepfake? Mudahnya, deepfake adalah teknologi berbasis machine-learning untuk memalsukan suatu foto atau video yang tidak pernah terjadi (Cleo, 2020). Teknologi ini memungkinkan pelaku untuk mengganti wajah pada tubuh seseorang, menjadi wajah orang lain. Sistemnya mirip dengan filter di media sosial instagram ataupun snapchat yang memungkinkan penggunanya untuk mengganti wajah pada suatu foto atau karakter tertentu dengan wajahnya sendiri. Fenomena deepfake pertama kali muncul pada tahun 2017 dan popularitasnya semakin berkembang khususnya di awal tahun 2018 (Cole, 2018).

Pada awalnya istilah deepfake ini muncul dari sebuah website forum Reddit yang mendiskusikan tentang bagaimana mengubah wajah artis porno menjadi wajah selebriti. Oleh karena itu, salah satu bentuk deepfake yang paling banyak ditemukan adalah deepfake pornografi. Menurut survey 2019 oleh Deeptrace, ditemukan fakta bahwa sebanyak 96% dari deepfake video adalah pornografi (Deeptrace, 2019). Hal ini tentulah sangat meresahkan, karena pelaku memodifikasi wajah seseorang (tanpa consent) dan menempelkannya ke tubuh orang lain (lagi-lagi tanpa consent) yang melakukan aktivitas seksual. Saat ini deepfake pornografi semakin canggih dan semakin mengkhawatirkan, karena sangat sulit untuk dideteksi keasliannya oleh masyarakat awam.

Deepfake pornografi adalah fenomena kekerasan seksual yang sebagian besar korbannya adalah perempuan. Hal ini karena konten pornografi pada umumnya diciptakan oleh dan untuk penonton laki-laki. (Öhman, 2019). Fenomena deepfake pornografi ini juga didefinisikan oleh akademisi ahli hukum sebagai invasi privasi seksual (Maddocks, 2020). Bahkan, para ahli juga memasukkan deepfake pornografi ke dalam kategori pornografi tanpa consent dan kekerasan seksual melalui gambar (Maddocks, 2020).

Pada awalnya selebriti menjadi target utama korban deepfake pornografi ini. Mengapa selebriti? Karena foto serta video mereka sangat mudah didapatkan. Namun, sekarang korban deepfake pornografi tidak terbatas pada selebriti ataupun sosok terkenal saja. Siapapun bisa menjadi korban deepfake pornografi di ranah siber, karena semakin mudah bagi pelaku untuk mencuri foto korban, khususnya lewat media sosial.

Kembali ke pernyataan Harcourt, bahwa tubuh perempuan dan politik tidak dapat dipisahkan, kemudian menempatkan tubuh perempuan sebagai sumber opresi dan kekuasaan. Pelaku telah mencuri otoritas tubuh korban dengan merekayasa korban melakukan sesuatu yang pelaku inginkan tanpa izin dan bahkan sepengetahuan korban. Pelaku seolah memiliki kuasa akan tubuh seluruh perempuan yang terdapat di ranah siber. Jelas hal ini adalah perbuatan kriminal. Pelaku melakukan beberapa kejahatan sekaligus ketika membuat deepfake pornografi, yaitu kekerasan seksual, mencuri data pribadi, menyebarkan informasi palsu, dan juga manipulasi. Menyedihkan memang, lagi-lagi tubuh korban digunakan sebagai senjata untuk dapat mengkriminalisasi korban itu sendiri.

Lalu, bagaimana dampaknya terhadap korban? Salah satu korban bercerita tentang pengalamannya menjadi korban deepfake pornografi. Pada awalnya, pelaku mencuri foto korban melalui media sosial dan mengeditnya menjadi foto bernuansa seksual. Foto tersebut kemudian disebarluaskan oleh pelaku. Tidak berhenti sampai disitu, pelaku juga membuat deepfake pornografi dalam bentuk video, merekayasa seolah-olah korban sedang melakukan aktivitas seksual. Bahkan, pelaku juga mencantumkan nama lengkap korban dalam judul video. Tentunya kejadian tersebut meninggalkan luka psikis yang sangat dalam bagi korban. Korban deepfake pornografi adalah korban kekerasan seksual. Korban adalah pihak yang sangat dirugikan, karena video rekayasa tersebut dapat mengubah pandangan orang lain tentang dirinya. Hal ini bisa mengundang publik untuk melakukan bully. Korban kekerasan seksual akan terdampak secara psikologis dan juga emosional yang tidak mudah untuk dipulihkan. Depresi, kilas balik akan peristiwa menyakitkan tersebut serta Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) menjadi sulit untuk dihindari (RAINN, 2020). Luka mendalam yang dirasakan korban dapat berujung kepada upaya korban untuk menyakiti dirinya sendiri, sehingga korban kekerasan seksual sangat membutuhkan pendampingan psikologis untuk membantu pemulihannya.

Apa yang dapat dilakukan untuk menangani masalah ini? Pertama, publik dan khususnya aparat penegak hukum harus mengetahui dan mengenali adanya deepfake pornografi sebagai bentuk kekerasan berbasis gender online. Setelah dikenali, harus ada payung hukum yang bukan hanya dapat melindungi korban, tetapi juga mencegah hal tersebut terjadi lagi. Mekanisme pencegahan, penanganan dan pemulihan menjadi kunci penting dalam payung hukum ini. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi payung hukum untuk mencegah dan menangani permasalahan kekerasan seksual. RUU P-KS menjadi semakin tinggi urgensinya, karena memuat enam kelebihan kunci dibandingkan dengan regulasi hukum yang telah ada, yakni 1) memuat acara pidana yang berpihak pada korban 2) mengatur pemulihan korban 3) memuat ketentuan pidana pokok dan pidana tambahan 4) memuat aturan pencegahan 5) memuat materi pemantauan dengan meletakkan tanggung jawab negara dan 6) memuat definisi sembilan bentuk kekerasan seksual. Pemerintah juga dapat meningkatkan anggaran kepada lembaga terkait agar terdapat ahli yang dapat mengenali deepfake pornografi yang kualitasnya sudah semakin mendekati asli di mata orang awam. Diharapkan pemerintah dapat segera mengambil tindakan nyata dari sekarang, karena teknologi tidak akan berhenti perkembangannya dan terus berlari memperbaiki kualitasnya setiap hari.

Daftar Pustaka:

Abram, C (2020). The Most Urgent Threat of Deepfakes Isn’t Politics It’s Porn. diakses dari https://www.vox.com/2020/6/8/21284005/urgent-threat-deepfakes-politics-porn-kristen-bell pada 3 Juli 2020.

Deeptrace (2019). The State of Deepfakes: Landscape, Threats and Impact. diunduh dari http://deeptracelabs.com/reports/ pada 14 Juli 2020.

Harcourt, W. (2009). Body Politics in Development: Critical Debates in Gender and Development. London: Zed Books.

Komnas Perempuan (2020). Catatan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2019: Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan. Jakarta, 6 Maret 2020.

Melati, N. K. (2019). Membicarakan Feminisme. Yogyakarta: EA Books.

Öhman, Carl. 2019. ‘Introducing the Pervert’s Dilemma: A Contribution to the Critique of Deepfake Pornography.’ Ethics and Information Technology. doi:10.1007/s10676-019-09522-1

RAINN, Effects of Sexual Violence, diakses dari https://www.rainn.org/effects-sexual-violence pada 6 Juli 2020

Sophie Maddocks (2020): ‘A Deepfake Porn Plot Intended to Silence Me’: exploring continuities between pornographic and ‘political’ deep fakes, Porn Studies, DOI: 10.1080/23268743.2020.1757499