Dialog Kebijakan: Merumuskan Bentuk Kerja Sama untuk Pelaksanaan SDGs



INFID, Jakarta– INFID kembali mengadakan dialog kebijakan untuk mendukung dan mendorong pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Dialog ini ditujukan untuk menemukan bentuk kerja sama antar pemangku kepentingan dalam rangka memperkuat kesiapan dan pelaksanaan SDGs di Indonesia.

Ada sejumlah pihak yang berpartisipasi dalam dialog yang diselenggarakan di Jakarta, 27 Maret 2018 ini. Pertama, perwakilan kementerian dan lembaga terkait seperti Kantor Staf Presiden, Sekretariat SDGs Bappenas, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Kedua, perwakilan pemerintah daerah yakni Walikota Kupang, Bappeda Cirebon, dan Bappeda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Ketiga, perwakilan organisasi dan lembaga non-pemerintah seperti Perkumpulan Prakarsa, WWF, Institut Kapal Perempuan, Filantropi Indonesia, Save The Children dan lain sebagainya. Keempat, kalangan akademisi, termasuk perwakilan dari SDGs Center Universitas Bengkulu dan SDGs Center Universitas Jember yang juga menjadi pembicara dalam acara.

Secara garis besar, dialog kebijakan yang dimoderatori oleh Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo ini memiliki tiga tujuan. Pertama, sebagai forum untuk menampilkan prakarsa dari universitas dan pemerintah daerah untuk melaksanakan SDGs di provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia.

Kedua, forum untuk membagikan perkembangan terkini mengenai prakarsa dan kegiatan dari pemerintah dan pemangku kepentingan dalam hal regulasi, perencanan, dan sosialisasi SDGs termasuk perkembangan Rencana Aksi Nasional dan roadmap SDGs. Ketiga, sebagai forum untuk menyusun identifikasi kebutuhan penguatan kapasitas dan kerja sama di antara pemangku kepentingan.

Sebagai informasi, INFID sebelumnya juga telah menyelenggarakan dialog kebijakan serupa pada bulan Januari 2018. Namun dialog kebijakan kala itu lebih difokuskan untuk mendiskusikan dan mempersiapkan Tim Koordinasi Nasional SDGs yang efektif dan partisipatif.