Festival HAM 2019: Ajang Sharing Upaya Kepala Daerah di Berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia dalam Penegakan HAM

  • Wednesday, 20 November 2019 14:54
  • Artikel , Berita
  • 180x dibaca.

PB200525-705x529 (1).jpg

Hari kedua Festival HAM 2019 khususnya dalam Sesi Paralel 6 yang membahas mengenai implementasi Kabupaten/Kota HAM di Indonesia merupakan ajang pertukaran pengalaman dari berbagai daerah sebagai upaya penegakan HAM di Indonesia. Diskusi ini berlangsung selama dua setengah jam, bertempat di Aula Dasar 2 Pemerintah Kabupaten Jember, yang dihadiri oleh beberapa walikota dari berbagai daerah di Indonesia.

Walikota Batu, Dewanti Rumpoko, memaparkan upaya penegakan HAM di daerahnya dengan pendekatan ekonomi. Dewanti juga menjelaskan “Prinsip Kota Batu yang kami kembangkan adalah Desa Berdaya, Kota Berjaya. Fokus pembangunan kami bukan hanya difokuskan di kota.”

Selain itu, Walikota Banjarmasin, Ibnu Sina juga hadir dan menegaskan pentingnya Kabupaten/Kota Ramah HAM di Indonesia. Walikota Banjarmasin yang dijuluki sebagai kota seribu sungai tersebut, memaparkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas merupakan prioritas utama program kerja pemerintahannya

“… untuk tujuan nomor satu, kami memiliki banyak program dan kebijakan untuk memberdayakan penyandang disabilitas” terang Ibnu Sina (20/11).

Melihat dari perspektif yang lain, Bupati Serdang Bedagai, Soekirman, menyatakan pentingnya pembangunan yang mengedapankan perdamaian.

“Di era pembangunan sekarang ini saya berkeyakinan tidak ada pembangunan tanpa perdamaian. Tidak ada perdamaian juga tanpa pembangunan, yang jelas tidak ada perdamaian pembangunan tanpa Hak Asasi Manusia. Inklusi yang dimaksud adalah partisipasi semua stakeholder baik yang ada di internal pemerintahan surprastrktur dan infrastruktur terutama dari dinas.” Jelas Soekirman.

John Bala, perwakilan dari Perkumpulan Bantuan Hukum (PBH) Nusra Maumere NTT pun menyebutkan, bahwa Maumere telah melaksanakan lokalatih tentang HAM dengan membuat visi, “Sikka Inklusi Berbasis HAM”.

“Kami melakukan lokalatih tentang HAM dengan membuat visi “Sikka Inklusi Berbasis HAM”. Kami melakukan penguatan korban untuk administrasi kependudukan, akses layanan sosial, dan bantuan pemerintah, pengembangan ekonomi keluarga, dan lain-lain,” papar John Bala.

Sesi Paralel 6 yang dimoderatori oleh Beka Ulung Hapsara, Komisioner Komnas HAM Subkomisi Pemajuan HAM menyimpulkan, bahwa masa depan Indonesia akan cerah dalam persoalan HAM jika semakin banyak aktor termasuk pemerintah daerah yang turut memperjuangkan dan melindungi HAM di Indonesia.

“Masa depan Indonesia cerah soal Hak Asasi Manusia jika semakin banyak aktor yang ikut memperjungkan bagaimana HAM dipenuhi di level lokal. Apapun persoalannya, sepanjang ia menjadi hak dasar warga negara kemudian apa yang ada di konstitusi warga itu dapat dipenuhi dan dilindungi oleh pemerintah,” pungkas Beka.

Penulis: Alfaridza Ainun Hapsari – Universitas Trunojoyo Madura