Hadapi Revolusi Industri 4.0: Pentingnya Pelibatan Serikat Kerja dan Masyarakat Sipil


Jakarta– Revolusi Industri 4.0 dibangun atas revolusi digital yang makin mengaburkan garis antara bidang fisik, digital, dan biologis. Melalui perkembangan teknologi, kini manusia sudah dapat menciptakan dan menikmati beragam hal seperti kecerdasan buatan, mobil otonom, sampai drone dengan asisten virtual.

Namun Revolusi Industri 4.0 adalah pisau bermata dua. Tak hanya memberikan manfaat, di sisi lain ia juga menimbulkan sejumlah tantangan seperti hilangnya beberapa jenis pekerjaan yang lazim dilakukan manusia. Menurut laporan yang dikeluarkan McKinsey, akan ada 800 juta pekerja yang tergantikan oleh robot pada tahun 2030 nanti.

Di tengah pusaran Revolusi Industri 4.0 ini setiap negara, harus jeli mengidentifikasi dan mengantisipasi tantangan-tantangan yang ada. Hal ini berlaku juga untuk Indonesia yang saat ini memiliki 128 juta orang angkatan kerja. Sayangnya, menurut data BPS tahun di 2017, tak kurang dari 7 juta orang di antaranya belum memiliki pekerjaan atau menganggur.

Menurut Suhadi selaku Direktur Bina Instruktur dan Tenaga Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemenaker), Indonesia masih menghadapi beberapa masalah pokok dalam sektor ketenagakerjaan. Mulai dari kuantitas dan kualitas tenaga kerja, kesenjangan kualitas SDM antardaerah, rendahnya produktivitas, hingga industri atau pengguna yang belum banyak berpihak pada kompetensi tenaga kerja.

Pentingnya Pelatihan Kerja

Keprihatinan terhadap masalah rendahnya kompetensi tenaga kerja di dalam negeri juga disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Indonesia untuk Kerja Layak pada diskusi dan konferensi pers bertajuk “Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Indonesia” yang digelar di Cikini, Jakarta, Jumat (08/05/18).

Koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari INFID, Perkumpulan Prakarsa, Lakpesdam NU, P3M, AKATIGA, TURC, LIPS, INRISE, dan DWWG sepakat bahwa salah satu faktor rendahnya kompetensi tenaga kerja ini adalah minimnya pelatihan kerja. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk memperluas akses pelatihan kerja.

“Minimnya pelatihan kerja bagi pekerja dan angkatan kerja, menjadi tantangan serius Indonesia dan tantangan serius masa depan Indonesia. Hal ini harus dipecahkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan pemerintah dalam industri 4.0 haruslah berorientasi pada pekerja dan angkatan kerja,” tutur Siti Khoirun Nikmah, Program Manager INFID.

Nikmah juga menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil untuk menghadapi tantangan-tantangan ketenagakerjaan di era revolusi industri keempat.

“Pertama, meningkatkan investasi pada pekerja, salah satunya dengan menambah jumlah balai-balai latihan kerja di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan pelatihan kerja yang memberikan jenis keahlian dan keterampilan seiring dengan perkembangan industri haruslah merata ada di berbagai daerah. Balai-balai latihan kerja tersebut dapat diakses pekerja di bebagai daerah di Indonesia.”

“Kedua, menambahkan anggaran pelatihan kerja di dalam Anggaran dan Belanja Pemerintah Nasional dan Daerah (APBN/APBD). Saat ini alokasi anggaran di bidang ketenagakerjaan masih sangat rendah. Jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Alokasi anggaran oleh pemda (provinsi, kabupaten, dan kota) untuk pelatihan kerja, bimbingan kerja, dan pemagangan juga sangat minimal,” kata Nikmah.

“Ketiga, memperkuat dialog multi-pihak dalam kebijakan ketenagakerjaan di antaranya dengan melibatkan serikat pekerja dan masyarakat sipil. Selain dunia industri, serikat pekerja dan masyarakat sipil haruslah dilibatkan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan menghadapi industri 4.0,” tegasnya.

Keempat, ia menyoroti pentingnya penyusunan Rencana Aksi Pelatihan Kerja sebagai bagian dari Strategi Indonesia menghadapi Industri 4.0. Rencana aksi tersebut haruslah sejalan antara strategi industri dan sumber daya manusia.

Upaya Pemerintah

Pemerintah mengakui bahwa masih banyak persoalan ketenagakerjaan yang perlu diatasi di tengah pusaran revolusi industri keempat. Kemenaker sendiri mengaku sedang merancang skema untuk menghadapinya.

“Memang ada gangguan karena ada tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan. Maka pemerintah mencari solusi agar tenaga kerja ini bisa mendapatkan pekerjaan baru. Skemanya sedang kami bahas dengan sejumlah pihak terkait,” ungkap Suhadi pada kesempatan yang sama, Jumat (08/05/18).

Suhadi juga mengatakan bahwa salah satu skema yang dipertimbangkan untuk mengatasi dampak hilangnya pekerjaan adalah unemployment benefit. Kemenaker juga telah meminta masukan dari beberapa pihak terkait hal ini, termasuk Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo.

“Beliau (Sugeng Bahagijo) juga menyampaikan contoh-contoh di negara lain yang bisa kita adopt untuk mengatasi dampak dari kehilangan pekerjaan tadi dengan unemployment benefit. Jadi ketika pekerja itu mengalami musibah apakah putus hubungan kerja dan seterusnya mereka harus ditangani,” jelas Suhadi.

Kemenaker, menurut Suhadi, menyatakan komitmennya untuk terus melibatkan serikat pekerja dan organisasi masyarakat sipil untuk menghadapi tantangan revolusi industri ke depan.

Selain menghadirkan pembicara dari Kemenaker, diskusi “Tantangan Revolusi Industri 4.0 dan Kesiapan Indonesia” juga melibatkan sejumlah pihak antara lain Indrasari Tjandraningrum (Akatiga), Herni Ramdlaningrum (Koalisi Kerja Layak & Perkumpulan Prakarsa), Endang S. Soesilowati (LIPI), Jakwan (Serikat Pekerja Retail), dan Hamzirwan (Perhimpunan Jurnalis Indonesia).