Implementasi Program Vokasi & Pelatihan Kerja Pemerintah Ditagih


Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah didorong melaksanakan implementasi kebijakan pendidikan vokasi dan pelatihan kerja bagi masyarakat.

Program Manager INFID Siti Khoirun Ni’mah mengatakan saat ini, pekerja dan angkatan kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan, memiliki peluang lebih besar mendapatkan pekerjaan yang lebih baik.

Sekaligus berpotensi meningkatkan posisi tawar pekerja. Sayangnya jumlah pekerja dan angkatan kerja yang memiliki kesempatan mendapatkan pelatihan kerja masih sangat minim.

Survei yang dilakukan oleh Perkumpulan Prakarsa di lima kabupaten kota yaitu Yogyakarta, Kulonprogo, Wonosobo, Bojonegoro, dan Malang dengan 789 responden yang sebagian anak muda dan perempuan menunjukkan, hanya 14% yang menyatakan pernah mengikuti pelatihan kerja-pelatihan vokasi. Survei dilakukan dari November 2017 sampai Januari 2018.

Survei juga menemukan 70% dari yang mengikuti pelatihan menyebutkan pelatihan memberikan manfaat kemudahan mencari kerja.

Sebanyak 55% dari yang mengikuti pelatihan menyebutkan biaya pelatihan ditanggung pihak lain baik pemerintah maupun perusahaan.

Rendahnya pekerja yang memiliki kesempatan mendapatkan pelatihan juga tercermin di dalam data Survei Kerja Nasional (Sakernas) BPS. Rata-rata hanya 6% pekerja di nasional yang pernah mengikuti pelatihan dari periode 2008 sampai 2015.

Siti mengatakan, kondisi ini tentu mengkhawatirkan. Apalagi di tengah berlangsungnya Revolusi Industri ke-4 yang berpotensi merubah struktur produksi kerja.

Perubahan pola produksi yang berbasis pada otomatisasi dan digitalisasi membutuhkan keahlian dan keterampilan tertentu dari pekerja. Organisasi perburuhan internasional (ILO) memprediksikan akan banyak pekerja kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi dan digitalisasi.

“Minimnya pelatihan kerja bagi pekerja dan angkatan kerja, menjadi tantangan serius Indonesia dan tantangan serius masa depan Indonesia. Memastikan pekerja yang sekarang berada pada struktur produksi tidak kehilangan pekerjaan menjadi prioritas kebijakan pemerintah,” katanya melalui siaran pers, Selasa (8/5/2018).

Siti melanjutkan sejumlah hal yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, meningkatkan investasi pada pekerja, salah satunya dengan menambah jumlah balai-balai latihan kerja di berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan pelatihan kerja yang memberikan jenis keahlian dan keterampilan seiring dengan perkembangan industri harus lah merata ada di berbagai daerah. Balai-balai latihan kerja tersebut dapat diakses pekerja di bebagai daerah di Indonesia.

Kedua, menambahkan anggaran pelatihan kerja di dalam Anggaran dan Belanja Pemerintah Nasional dan Daerah (APBN/APBD). Saat ini alokasi anggaran di bidang ketenagakerjaan masih sangat rendah. Jauh dibandingkan dengan negara-negara lain, termasuk negara-negara di Asean seperti Malaysia dan Singapura.

Alokasi anggaran oleh pemda (Provinsi, Kab dan kota) untuk pelatihan kerja, bimbingan kerja dan pemagangan juga sangat minimal.

Ketiga, memperkuat dialog multipihak dalam kebijakan ketenagakerjaan di antaranya dengan melibatkan serikat pekerja dan masyarakat sipil. Selain dunia industri, serikat pekerja dan masyarakat sipil harus lah dilibatkan dalam setiap kebijakan ketenagakerjaan menghadapi industri 4.0.

Untuk itu, pelibatan serikat pekerja dapat dilakukan dalam hal memecahkan masalah yang sulit seperti merger dan konsolidasi, regulasi baru baik dari pemerintah maupun industri, alih daya dan adopsi teknologi baru atau peningkatan/modifikasi teknologi yang sudah ada.

Keempat, menyusun Rencana Aksi Pelatihan Kerja sebagai bagian dari Strategi Indonesia menghadapi Industri 4.0. Rencana aksi tersebut haruslah sejalan antara strategi industri dan sumber daya manusia.

“Rencana Aksi juga menjawab masalah terbatasnya jumlah pekerja yang memiliki keahlian dan meningkatkan keahlian pekerja yang sekarang ada di pasar kerja,” ujar Siti.

Sumber:Bisnis.com