Kesehatan Masyarakat Setelah Pandemi


Oleh Ahmad Arif, 11 Juni 2020

Pandemi Covid-19 telah membuka banyak masalah, salah satunya yang paling kentara adalah rapuhnya sistem layanan kesehatan masyarakat. Sudah saatnya paradigma kesehatan kita diubah dengan memperbesar upaya preventif dan menjaga kesehatan, bukan mengobati orang sakit.

Jauh sebelum pandemi Covid-19 melanda, para ahli kesehatan telah memperingatkan agar semua negara bersiap menghadapi wabah baru, di antaranya melalui International Health Regulations (IHR). Pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969, IHR awalnya dirancang untuk mengendalikan kolera, wabah, demam kuning, cacar, dan tipus.

Belajar dari wabah penyakit sindrom pernapasan akut parah atau SARS yang melanda dunia pada tahun 2002-2003, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperluas cakupan IHR dengan memasukkan epidemi baru pada tahun 2005. Salah satu perubahan utama adalah mewajibkan tiap negara melaporkan semua peristiwa kesehatan yang berpotensi menjadi darurat kesehatan masyarakat global.

Selanjutnya WHO membuat misi bersama untuk mengevaluasi kesiapan tiap negara yang telah meratifikasi IHR ini. Terakhir evaluasi itu dilakukan di Indonesia pada tahun 2017 dengan sejumlah rekomendasi penting.

Dalam evaluasi ini, kapasitas di Indonesia dalam menghadapi wabah ke depan terukur dalam skala 2 (kapasitas terbatas) hingga 4 (menunjukkan kapasitas). Tidak ada satu pun indikator yang memenuhi angka tertinggi 5 (kapasitas berkelanjutan). Salah satu poin terendah adalah kemampuan surveilans dan kapasitas labortorium untuk pengujian spesimen.

Kelemahan pada tes dan surveilans inilah yang kini terlihat dalam penanganan pandemi Covid-19. Selama bulan Januari hingga Februari 2020, sistem tes kita yang saat itu dimonopoli Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Kementerian Kesehatan gagal mendeteksi dini masuknya virus korona baru ini.

”Menurut perhitungan saya, Covid-19 ini masuk di Indonesia sejak akhir Januari atau setidaknya awal Februari. Namun, tes kita gagal. Bahkan, ketika ada orang meninggal di Semarang disebut karena flu babi,” kata Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia, dalam diskusi tentang pentingnya mereformasi sistem kesehatan kita, yang diadakan INFID, pekan lalu.

Pada periode tersebut, Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Kementerian Riset dan Teknologi telah menawarkan membantu pemeriksaan atau setidaknya melakukan validasi atas tes yang dilakukan Balitbangkes. Namun, permintaan mereka terbentur ego sektoral, dan baru ditanggapi setelah terjadi ledakan kasus pada pertengahan Maret 2020.

Persoalan briokrasi ini pula yang sebenarnya disoroti dalam laporan evaluasi bersama IHR di Indonesia pada tahun 2017. Bahkan, dalam rekomendasinya disebutkan agar Indonesia mengevaluasi dan memperbaiki struktur pengambilan keputusan serta pendelegasian wewenang dan tanggung jawab untuk bertindak, antara nasional dan daerah, serta di tingkat nasional.

Kesibukan paramedis di ruangan yang digunakan untuk merawat pasien Covid-19 di Rumah Sakit Pertamina Jaya, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (30/4/2020). RSPJ merawat pasien untuk kategori pasien dalam pengawasan ataupun pasien yang telah terkonfirmasi positif Covid 19, dengan gejala klinis sedang, berat, dan kritis.

”Indonesia memang tidak bersiap, dan ini karena buruknya birokrasi. Walaupun kita juga punya Instruksi Presiden (Inpres No 4 Tahun 2019) tentang mencegah pandemi, itu tidak dijalankan,” kata Pandu.

Pada awal pandemi, pemerintah dianggap selalu menyangkal. Karena itu, Direktur WHO akhirnya mengirimkan surat khusus kepada Presiden Joko Widodo agar mengambil langkah serius dan mengingatkan tidak ada satu negara yang akan lolos dari wabah tersebut.

Indonesia memang tidak bersiap, dan ini karena buruknya birokrasi. Walaupun kita juga punya Instruksi Presiden (Inpres No 4 tahun 2019) tentang mencegah pandemi, itu tidak dijalankan. (Pandu Riono)

Situasi yang terjadi saat ini tidak bisa dilepaskan dari kegagalan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Seharusnya sejak awal, pemerintah tidak ragu untuk memprioritaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat. ”Dalam menghadapi wabah, yang terbaik adalah pencegahan dan jangan membiarkannya membesar,” katanya.

Sejumlah negara lain, seperti Vietnam dan Taiwan, sukses mengendalikan Covid-19 dengan korban minim karena mereka merespons cepat sejak awal wabah. Selain memaksimalkan pencegahan melalui pengetatan pintu masuk, mereka melakukan tes secara masif dan penelusuran kontak sejak awal. Ketika wabah masuk, karantina dilakukan secara ketat sehingga tidak menyebar luas.

Keterlambatan respons ini memang berdampak panjang. Sekalipun sudah ada peningkatan, kapasitas tes kita masih menjadi salah satu yang terendah di dunia.

Dalam Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VI, VII, dan IX Dewan Perwakilan Rakyat bulan lalu, Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro mengatakan, sekitar 90 persen alat kesehatan, termasuk reagen untuk pemeriksaan Covid-19, dan 95 persen bahan baku obat-obatan harus diimpor.

Ketika kemudian terjadi pandemi dan semua negara butuh alat kesehatan dan bahan baku obat, akhirnya kita kesulitan. Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu rumah sakit di Jakarta mengalami kelangkaan vitamin dan termometer atau pengukur suhu tubuh karena semua harus impor.

Tantangan ke depan

Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan Zumrotin Susilo mengingatkan, tantangan ke depan bagi layanan kesehatan di Indonesia pascapandemi bakal lebih berat. Selain banyak penyakit lain yang belum teratasi, Indonesia bakal menghadapi berbagai masalah baru yang dipastikan akan membuat kita gagal mencapai target pembanguan berkelanjutan atau SDGs.

Ibu-ibu mendaftarkan anak balita mereka di Posyandu Bougenvile, Larangan Selatan, Kota Tangerang, Banten, Sabtu (11/1/2020). Pemeriksaan kesehatan, tumbuh kembang balita, serta pemberian imunisasi dilakukan secara berkala sebulan sekali. Posyandu tersebut memantau tumbuh kembang sekitar 200 bayi dan anak balita di kawasan itu.

Menurut dia, pandemi Covid-19 ini telah menambah sekitar 400.000 kehamilan baru karena terganggunya layanan kontrasepsi. ”Tahun depan akan ada tambahan bayi dan mayoritas orang hamil karena tidak ada kontrasepsi, artinya mereka sebenarnya tidak merencanakan hamil. Ini akan jadi persoalan besar. Selama ini, kita berusaha menurunkan tingkat kehamilan 1 persen saja sulit. Ini sekarang ada lonjakan hingga 10 persen," ungkapnya.

Oleh karena itu, dia khawatir semua target pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SGDs akan berdampak. Tingkat kemiskinan, pendidikan, serta kualitas kesehatan anak dan bayi dikhawatirkan memburuk. Padahal, Indonesia masih mempunyai banyak pekerjaan rumah terkait persoalan tengkes dan gizi buruk.

Zumrotin menambahkan, belajar dari pandemi Covid-19, kita harus merombak total sistem kesehatan, dan itu dimulai dengan mengubah paradigmanya. ”Paradigma kesehatan seharusnya bukan mengobati orang sakit, tetapi memperbesar proporsi untuk pencegahan. Sudah saatnya kesehatan masyarakat memegang kendali dalam menjaga kesehatan masyarakat, bukan lagi kedokteran klinis,” ungkapnya.

Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Subandi Sardjoko mengakui sistem kesehatan kita harus diakui belum siap menghadapi pandemi ini.

”Banyak kasus kematian akibat Covid-19 juga karena tingginya faktor komorbid. Indonesia rentan dengan ini, misalnya tuberkulosis selain tingginya prevalensi merokok,” katanya.

Reformasi kesehatan ini, janji Subandi, harus menjadi proyek utama, juga pembenahan sistem jaring sosial kita. Dan, reformasi tersebut harus dimulai dengan pendataan dan pengambilan keputusan yang baik.

sumber: https://bebas.kompas.id/baca/bebas-akses/2020/06/11/kesehatan-masyarakat-setelah-pandemi/