Komnas HAM dan INFID Selenggarakan Pelatihan Kabupaten/Kota HAM


INFID, Bali – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Republik Indonesia dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) mengadakan lokalatih Kabupaten/Kota HAM di Bali tanggal 2-4 Mei 2018.

Selain dihadiri oleh Ketua Komnas HAM dan Direktur Eksekutif INFID, lokalatih ini juga mengahadirkan Dirjen HAM Kementerian Hukum dan HAM, Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden, Direktur Eksekutif AJAR, dan akademisi dari Universitas Jember. Peserta berasal dari kurang lebih 15 kabupaten/kota di Indonesia yang terdiri dari unsur pemerintah daerah dan CSO.

“Kami mengharapkan agar melalui pelatihan Kabupaten/Kota HAM ini pemerintah daerah mau dan mampu menyusun program kerja prioritas yang melayani dan memfasilitasi anak muda dalam aktivitas-aktivitas merealisasikan, mewujudkan, membela, dan menikmati HAM,” kata Direktur Eksekutif INFID Sugeng Bahagijo saat membuka pelatihan.

Sedangkan, Ketua Komnas HAM RI Ahmad Taufan Damanik menambahkan bahwa pemerintah daerah punya peranan kunci dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM.

“Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan HAM. Harapan Komnas HAM selepas lokalatih ini semakin banyak pemerintah daerah yang mengarusutamakan HAM dalam pembangunan daerah,” ungkapnya.

Sebelumnya, INFID dan Komnas HAM telah melakukan banyak kegiatan terkait Kabupaten/Kota HAM baik di level nasional maupun internasional. Sejak tahun 2015, kedua pihak telah bekerja sama menyelenggarakan Konferensi Nasional Kabupaten/Kota HAM bertema “Mempromosikan Pelaksanaan HAM oleh Pemerintah Daerah” dan melakukan advokasi kabupaten/kota HAM di sidang tinggi PBB.

INFID dan Komnas HAM sendiri memiliki komitmen bersama untuk meningkatkan kesadaran HAM di Indonesia. Hal ini telah dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang ditandatangani keduanya pada 15 Mei 2017 silam.

Selama beberapa tahun terakhir, konsep Kabupaten/Kota HAM (Human Rights Cities) telah menjadi diskursus yang sangat hangat ketika publik membicarakan tentang perlindungan dan pemenuhan HAM warga, pemberantasan korupsi, pencegahan intoleransi dan pengurangan ketimpangan. Sedemikian populer konsep ini, sehingga dalam pidato peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2015, Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi dan menyerukan pelipatgandaan implementasi konsep Kabupaten/Kota HAM ini. Presiden mengatakan bahwa perlindungan dan pemenuhan HAM tidak semata-mata merupakan tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah.