Mempersiapkan Tim Koordinasi Nasional SDGs yang Efektif dan Partisipatif


INFID, Jakarta – Pembentukan Tim Koordinasi Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) adalah salah satu langkah esensial untuk memastikan implementasi SDGs di Indonesia pasca dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 59 tahun 2017 oleh pemerintah Joko Widodo.

Berangkat dari pemikiran tersebut, International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil yang terdepan dalam memastikan pelaksanaan SDGs di Indonesia, berinisiatif menyelenggarakan dialog kebijakan untuk mempersiapkan Tim Koordinasi Nasional SDGs yang efektif dan partisipatif.

Dialog kebijakan yang diadakan di Jakarta, 16 Januari 2018, ini melibatkan berbagai pihak yang dinilai memiliki peranan strategis dalam proses pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs di Indonesia. Beberapa perwakilan kementerian dan lembaga terkait yang turut berpatisipasi antara lain Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Sekretariat SDGs, Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia(Kemenlu).

Arifin Rudiyanto, Deputi Kemaritiman dan Sumberdaya Alam Kementerian PPN/Bappenas, yang menjadi salah satu pemantik diskusi pada dialog tersebut mengakui bahwa SGDs cukup kompleks karena sifatnya yang multi-sektor, multi-pihak, dan multi-tingkat. Oleh karena itu, ia menekankan tiga hal penting yang perlu dipastikan dalam implementasi SDGs.

“Pelaksanaan SDGs memerlukan political will atau komitmen politik semua stakeholders, legal basis atau dasar hukum yang kuat, dan strategi yang baik,” paparnya.

Tak hanya menghadirkan perwakilan pemerintah pusat, diskusi terfokus yang dipandu oleh Eryanto Nugroho dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia ini juga melibatkan perwakilan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan akademisi.

Kepala daerah yang turut hadir dalam dialog kebijakan yang digelar INFID antara lain Suyoto (Bupati Bojonegoro), Jefri Riwu Korre (Wali Kota Kupang), dan Aminullah Usman (Wali Kota Banca Aceh). Sementara itu, perwakilan masyarakat sipil yang berpartisipasi termasuk YLBHI, Koalisi Perempuan Indonesia, Institut KAPAL Perempuan, Perkumpulan Prakarsa, Flower Aceh, BAKTi Makassar, dan PIAR Kupang.