Meningkatkan Peran Pemerintah Lokal dalam Memperluas Peluang Kerja


INFID, Jakarta – Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari INFID, Perkumpulan Prakarsa, Lakpesdam NU, P3M, dan INRISE mengadakan diskusi untuk meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di Indonesia. Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah pemangku kepentingan yang relevan seperti Departemen Tenaga Kerja, KADIN Indonesia, Bappeda, CSO, dan universitas.

Direktur INFID, Sugeng Bahagijo, menekankan bahwa kebijakan terkait ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian lebih karena belum menjadi isu mainstream di Indonesia. Mengingat kualitas tenaga kerja Indonesia yang 60% nya berasal dari lulusan sekolah menengah, upaya yang lebih agresif dari pemerintah nasional dan daerah sangat diperlukan, terutama dalam menghadapi era revolusi industri keempat.

Kegiatan dialog ketenagakerjaan ini dibagi menjadi dua sub kegiatan utama yaitu pemaparan materi serta lokakarya koalisi masyarakat sipil untuk pekerjaan yang layak.

Dialog Ketenagakerjaan dibuka dengan presentasi dari empat pembicara, yaitu Firman Cahyadi (Disnaker Wonosobo), Nila Wardani dari LSM Mitra Perempuan (RUMPUN), Miftahudin dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Sukiyo (Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia) dan diarahkan oleh Siti Khoriun Nikmah dari INFID.

Firman Cahyadi menyampaikan materi dengan topik “Perda Pelatihan Kerja di Kabupaten Wonosobo”. Proses penyusunan Perda di Wonosobo membantu mengidentifikasi masalah yang lebih dalam terkait tenaga kerja, menjalin kerja sama dengan beberapa lembaga dan memperkuat komitmen Pemerintah Daerah untuk memberikan pelatihan kerja yang berkualitas.

Pembicara kedua, Nila Wardani, menyoroti “Pendekatan Multi-Aktor Ketenagakerjaan di Sektor Pariwisata di Kabupaten Malang”. Ia menjelaskan seputar potret keberhasilan pelaksanaan kerja sama multi-pihak untuk pelatihan kerja pada sektor pariwisata di dua desa yaitu Desa Wisata Sanankerto dan Pujon Kidul di Kabupaten Malang.

Pembicara ketiga adalah Miftahudin. Pada kesempatan ini, ia memberikan pengantar bertajuk “Potensi Kemitraan Multi-Pihak di Daerah”.

Presentasi terakhir disampaikan oleh Sukiyo dari Kementerian Ketenagakerjaan yang membawakan topik “Peningkatan Peran Pemda Dalam Perluasan Kesempatan Kerja”. Sukiyo menyatakan bahwa pada tahun depan pemerintah pusat mencanangkan pendirian 1.000 BLK yang pengelolaan dan pelatihannya mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Kemenaker. Selain itu, Ia menegaskan bahwa tugas dari Kemenaker Pusat adalah mengawal, dan mendukung Pemda dalam meningkatkan penyediaan penyelengaraan ketenagakerjaan, sehingga kunci utama dalam pengembangan SDM berada di tangan pemerintah daerah sendiri.

Beberapa tanggapan yang disampaikan oleh peserta terhadap pemantik diskusi mayoritas terkait pada isu efektivitas aplikasi pencarian kerja, kualitas pekerja, korupsi, kesiapan data serta investasi.

Dalam sesi kedua, Koalisi Masyarakat Sipil berpartisipasi dalam lokakarya yang memiliki beberapa tujuan: Pertama, (1) melihat capaian yang telah diraih selama ini; (2) merefleksikan pencapaian (goal) selama setahun; dan (3) mengakumulasi dan merencanakan program yang harus dikuatkan selama setahun ke depan. Lokakarya ini diarahkan oleh Herni Ramdlaningrum dari Perkumpulan Prakarsa dengan menggunakan pendekatan ABCD (Asset Base Community Development).

Harapannya, kegiatan berbagi, refleksi dan perencanaan dalam dialog ketenagakerjaan ini dapat memotivasi Koalisi CSO serta pemerintah daerah untuk lebih aktif terlibat dan membawa perbaikan bagi kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.