Multi Stakeholder Partnership (MSP) untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia


INFID, Jakarta – International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) melakukan diskusi untuk memperkuat Kemitraan Multi-Stakeholder (MSPs) dalam mendukung implementasi SDGs di Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan secara strategis untuk memberikan informasi tentang perkembangan terkini pencapaian SDGs di Indonesia, menyampaikan urgensi kerja sama multipihak dan memperkuat kolaborasi di antara para pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia sangat mendukung pelaksanaan SDGs di tingkat nasional dan daerah. Beberapa upaya telah dilakukan; seperti ratifikasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan SDGs, pembentukan Rencana Aksi Nasional, pembentukan Tim Koordinasi SDGs serta penyusunan Roadmap SDGs. Di tingkat provinsi, Menteri Dalam Negeri baru saja mengeluarkan surat No.050 / 2685 / SJ tentang Perumusan Rencana Aksi Daerah SDGs. Selain itu, ada juga beberapa inisiatif yang berasal dari sektor swasta, CSO dan Universitas, seperti pendirian SDGs Center dan lain-lain. Upaya-upaya ini tentunya harus disinergikan dan ditingkatkan untuk memastikan tidak ada yang tertinggal yang juga menjadi latar belakang pentingnya Kemitraan Multi-Stakeholder.

Ada empat pembicara yang masing-masingnya mewakili Pemerintah, Organisasi Internasional dan Sektor Swasta: G. Priyanto Rohmattullah (Kepala Sub-Direktorat Pengembangan Selatan-Selatan dan Kerjasama Segitiga, Bappenas), Yaya W. Junardy (Presiden Indonesia Global Compact Network), Siti Astrid Kusumawardhani (VP of Public Affairs GO-JEK Indonesia) dan Tyovan Ari (CEO & Co-Founder Bahaso.com). Priyanto menekankan pentingnya Kemitraan Multi Stakeholder mengingat kontribusi pemerintah terhadap PDB adalah sekitar 7% sedangkan non-pemerintah menyumbang sekitar 93%. Melihat dari perspektif berbeda, Y.W Junardy menyoroti peran sektor swasta dalam mencapai SDG. Menurutnya, sektor swasta seharusnya tidak terpaku pada prinsip memberi, tetapi sebaliknya, memberdayakan masyarakat. Ada beberapa manfaat yang diperoleh oleh sektor swasta dengan melibatkan diri dalam penerapan SDGs seperti filantropi, reputasi, tunjangan karyawan, dan peluang bisnis.

Tyovan dan Astrid sebagai perwakilan sektor swasta menjelaskan sampai sejauh mana GO-JEK dan Bahaso.com terlibat dalam implementasi SDGs. Bahaso.com didirikan untuk mendukung SDGs, terutama pendidikan berkualitas dengan menyediakan platform pembelajaran bahasa Inggris yang dapat diakses di seluruh Indonesia. Sementara itu, GO-JEK juga menawarkan inovasi digital untuk mengurangi ketimpangan sosial dengan menerapkan syarat yang rendah untuk menjadi pengemudi. Melalui mekanisme ini, GO-JEK diharapkan mampu menjadi perusahaan yang lebih inklusif khususnya terhadap masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Tingkat Pendidikan Mitra Pengemudi yaitu 15% Perguruan Tinggi, 75% SMU Sederajat dan 8% SMP Sederajat.

Sepanjang diskusi, para peserta mengakui bahwa merangkul para pemangku kepentingan bukanlah tugas yang mudah mengingat perbedaan dalam kemampuan, budaya organisasi dan tujuan. Oleh karena itu, penciptaan panduan Kemitraan Multi-Stakeholder untuk menemukan isu lintas sektoral dan pembentukan pemetaan inovasi sangat dibutuhkan untuk mengkovergensikan tujuan yang selaras dalam pencapaian tujuan SDGs.