Pelatihan tentang Kabupaten/Kota HAM bagi Pemerintah Daerah dan Aktivis Masyarakat Sipil (22 September - 1 Oktober 2020)

  • Tuesday, 22 September 2020 10:00
  • Artikel
  • 59x dibaca.

Internasional NGO Forum on Indonesian Development (INFID) bersama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) menggelar Pelatihan Kabupaten/Kota HAM pada 21 September- 1 Oktober 2020. Ini merupakan kali keempat INFID dan Komnas HAM menyelenggarakan kegiatan serupa. Sebelumnya, pelatihan pertama diadakan di Kota Batu, Jawa Timur pada tahun 2017, Kota Denpasar pada tahun 2018, dan Kota Makassar pada tahun 2019. Situasi pandemi menyebabkan pelaksanaan pada tahun 2020 dilakukan secara daring/virtual. Pelatihan Kabupaten/Kota HAM 2020 diikuti oleh 41 peserta yang berasal dari 18 Kabupaten/Kota, di antaranya, Kabupaten Sibolga, Situbondo, Sumbawa, Wonogiri, Kota Ambon, Banda Aceh, Padang, Pontianak, dan Salatiga,

Sama dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya, pelatihan ini diisi dengan beberapa aktivitas, antara lain seminar, diskusi, dan pembuatan Rencana Tindak Lanjut. Adapun materi yang diberikan dalam pelatihan ini, antara lain mengenai pengantar HAM, pengenalan konsep kabupaten/kota HAM, dan praktik baik implementasi kerangka Kabupaten/Kota HAM.

Pelatihan Kabupaten/Kota HAM kali ini dibuka oleh Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM Mualimin Abdi. Dalam pidato pembukanya, Mualimin mengapresiasi kerja-kerja yang telah dilakukan INFID dan Komnas HAM dalam mengarusutamakan kerangka Kabupaten/Kota HAM. Mualimin berharap agar ke depannya setiap orang dapat mengakses dan memperoleh apa haknya sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi dan UU nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Guna mendukung kualitas pelatihan, INFID dan Komnas HAM mengundang beberapa pemateri yakni Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Kastorius Sinaga, Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan Komnas HAM Beka Ulung Hapsara, Tenaga Ahli Deputi V Kantor Staf Presiden Mugiyanto, Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim, Bupati Bojonegoro 2008 - 2018 Suyoto, Desk HAM Kabupaten Wonosobo Aldhiana Kusumawati, Direktur Gwangju International Centre Gyonggu Shin, Wakil Ketua Setara Insititute Bonar Tigor Naipospos, dan Peneliti Kabupaten/Kota HAM Sylvia Yazid. Untuk fasilitator kegiatan dilakukan oleh Penyuluh Komnas HAM Yuli Asmini dan Dosen STHI Jentera Zainal Abidin.

pict.png

Sebagaimana tujuan awal, Pelatihan Kabupaten/Kota HAM 2020 tidak hanya menyuguhkan informasi dasar mengenai konsep kabupaten/kota HAM, namun mampu membuka ruang diskusi dan berbagi pengalaman. Gyonggu Shin, misalnya, berbagi mengenai upaya apa saja yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Metropolitan Gwangju dalam mengimplementasikan Kabupaten/Kota HAM. Salah satu upayanya adalah dengan membuat indikator HAM untuk mengukur apakah regulasi yang akan dan sudah ditetapkan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Selain itu, Sylvia Yazid juga menggarisbawahi pentingnya peranan masyarakat sipil dalam implementasi kerangka Kabupaten/Kota HAM. Partisipasi yang dimaksud tidak hanya menjadi peserta sosialisasi, melainkan secara aktif terlibat dalam merancang dan mengevaluasi. Pada prosesnya, pelatihan ini juga membuka diskusi yang beragam mengenai isu-isu HAM yang di hadapi di berbagai daerah. Ayu Muda, peserta dari Ambon, misalnya, menyampaikan masih banyak kasus pelanggaran HAM di daerah Maluku.

Ayu mencontohkan tingginya kasus perkosaan anak, serta kasus perbudakan di Benjina. Linda, peserta dari Bali, menyampaikan masih adanya diskriminasi atas layanan publik bagi perempuan. Contohnya, masih sulitnya akses ke dokter kandungan bagi perempuan yang belum menikah. Pelatihan ditutup dengan pembuatan Rencana Tindak Lanjut dari peserta berdasarkan wilayahnya. Secara umum, para peserta sepakat untuk:

  1. Melakukan sosialisi Kabupaten/Kota HAM.
  2. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan stakeholders terkait.
  3. Membuat kelompok kerja.

Penulis:

Aulia Rachmah Putri

Izat Satwiko