Perubahan Iklim dan Hak Asasi Manusia, hubungannya dengan peran sektor bisnis.


Ingatkah kalian terhadap kebakaran hutan masif yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019? Kebakaran tersebut berlangsung lama dan tidak hanya merugikan Indonesia tetapi juga negara tetangga. Kebakaran yang terjadi merupakan ulah pihak tidak bertanggung jawab yang membakar lebih dari 4.000 km hutan untuk membuka lahan. Akibat kebakaran tersebut diperkirakan 709 juta ton karbon dioksida dilepaskan. Nilai tersebut hampir sama dengan emisi tahunan Kanada dan 22 persen lebih besar dari kebakaran Amazon yang diperkirakan mengeluarkan 579 megaton karbon dioksida (CAMS dalam Gunadha, 2019).

Dampak kebakaran merugikan semua pihak. Bank Dunia menyebutkan, negara Indonesia mengalami penurunan 0,09% dan 0,05% terhadap pertumbuhan ekonomi masing-masing tahun 2019 dan 2020 akibat kebakaran hutan. Belum lagi dampak yang secara langsung dialami oleh masyarakat. alam tulisannya, Arumingtyas (2019) memaparkan dampak yang terjadi akibat kebakaran hutan, di mana terdapat lebih 900.000 orang mengalami gangguan pernapasan, aktivitas sehari-hari masyarakat pun terganggu bahkan banyak sekolah yang menutup kegiatan belajar mengajar untuk menghindari paparan terhadap polusi yang muncul dari kebakaran. Dampak tidak berhenti di situ, bahkan sektor bisnis pun terganggu baik bisnis skala UMKM maupun skala besar seperti penerbangan. Sebanyak 12 bandar udara nasional memutuskan untuk berhenti beroperasi karena tebalnya asap dari kebakaran hutan.

Kejadian tersebut tidak hanya terjadi saat itu saja. Menurut Laporan yang dibuat oleh Greenpeace South East Asia Indonesia, kebakaran hutan dari tahun 2015-2019 saja luasnya sudah mencapai 4,4 juta hektar atau 8 kali luas pulau Bali. Laporan tersebut juga menunjukkan hasil penelitian bahwa sebagian besar kebakaran disebabkan oleh aktivitas perusahaan seperti pembukaan lahan untuk bisnis, bahkan 18% sudah dibakar berulang kali. Tidak heran jika dampak yang muncul pun tidak kalah banyak, baik dalam bentuk perusakan lingkungan, dampak terhadap masyarakat, maupun terhadap perekonomian negara.

Praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab memiliki dampak yang sangat besar terhadap lingkungan dan juga manusia, baik yang tinggal di sekitarnya maupun tidak. Salah satu contohnya adalah kisah Leni dan Maliau yang kehilangan lahan dan mata pencaharian mereka akibat perkebunan kelapa sawit di Indonesia yang tidak mengedepankan pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia (Human Rights Watch, 2019). Mereka tidak sendiri, banyak praktik bisnis yang sudah banyak merugikan banyak pihak. Bisnis yang tidak mementingkan kesejahteraan manusia dan lingkungan akan berdampak buruk bagi manusia, lingkungan, bahkan bisnis tersebut. Salah satunya adalah mempercepat terjadinya perubahan iklim.

Sayangnya, di antara bukti yang diberikan oleh banyak akademisi dan aktivis, bahkan mungkin secara tidak sadar kita alami sendiri, pemanasan iklim menjadi topik yang terkadang dianggap sepele atau tidak nyata.

Banjir besar yang melanda beberapa kota di Indonesia, gelombang panas di Kanada dan Amerika Serikat, longsor di Kota Atami di Jepang, banjir bandang di Jerman dan masih banyak lagi menjadi beberapa contoh nyata yang menunjukkan bagaimana cuaca ekstrem memang ada dan saat ini sudah semakin sering terjadi hingga mengakibatkan bencana alam. Di antara kejadian yang dianggap peristiwa ‘alami’ tersebut, kita juga menyaksikan adanya kebakaran hutan yang terjadi di hutan-hutan dunia untuk pembukaan lahan, kebakaran di Teluk Meksiko karena adanya kebocoran pipa gas bawah laut, rusaknya terumbu karang akibat penangkapan ikan besar-besaran dan tak mengedepankan keberlanjutan lingkungan, dan peristiwa lainnya. Tidak dapat disangkal bahwa peristiwa tersebut muncul karena adanya ulah manusia, adanya kegiatan yang dilakukan oleh pihak tak bertanggung jawab dalam skala besar yang merugikan lingkungan dan sebagian dilakukan sebagai bagian dari operasi bisnis.

Apabila kita tidak mendorong praktik bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada Hak Asasi Manusia maka akan mempercepat perubahan iklim, yang mana akan mempengaruhi kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Kejadian cuaca ekstrem yang belakangan ini terjadi menjadi tanda nyata bahwa perubahan iklim itu nyata dan semakin parah. Hal yang bisa kita lakukan adalah mencegahnya menjadi lebih parah lagi. Bagaimana?

Perubahan iklim sudah dibahas sejak lama. Namun, baru sejak tahun 2008, isu perubahan iklim dan hubungannya dengan hak asasi manusia menjadi perhatian negara-negara di dunia melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). PBB menekankan pentingnya kewajiban dan tanggungjawab Negara dan pemangku kewajiban lain (termasuk perusahaan) dalam implikasi dari berbagai persetujuan, kebijakan, dan aksi-aksi terkait perubahan iklim (OHCHR, 2018). Sayangnya, perhatian tersebut tidak bertahan lama. Hingga akhirnya muncul UN Paris Agreement pada tahun 2015 dan disetujui oleh berbagai negara. The Paris Agreement tercantum bahwa seluruh Negara “harus menghormati, mempromosikan, dan memperhatikan tanggung jawab mereka terhadap hak asasi manusia, ketika menghadapi perubahan iklim.”. Dalam perjanjian tersebut disebutkan tahap-tahap dan janji yang perlu dilakukan sebuah negara dalam memastikan perubahan iklim bisa dihentikan. Salah satunya dengan memastikan praktik bisnis dapat memperhatikan dampak kegiatannya terhadap lingkungan. Selain itu juga ada The Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang secara gamblang menyebutkan Climate Action sebagai bagian dari tujuan global pada nomor tiga belas.

Memang perubahan iklim tidak sepenuhnya dikarenakan oleh perusahaan. Kegiatan masyarakat sehari-hari juga memiliki andil dalam mempercepat atau memperlambat perubahan iklim. Contohnya, penggunaan bahan sekali pakai yang menyebabkan penumpukan sampah, penggunaan kendaraan pribadi, penggunaan elektronik yang tidak bijaksana, dan sebagainya. Meski demikian, perusahaan juga melakukan hal sama dan cenderung dalam skala yang lebih besar menjadi pihak yang paling mempercepat terjadinya perubahan iklim. Penggunaan bahan bakar dan menghasilkan polusi dalam skala besar, baik dari kegiatan produksi hingga pemasaran maupun produk yang mereka hasilkan, membuat perusahaan memiliki tanggung jawab lebih besar untuk bisa mencegah perubahan iklim. Maka dari itu, sangat penting untuk perusahaan memastikan bahwa kegiatan yang mereka lakukan sudah mempertimbangkan dan berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan demi menghambat perubahan iklim.

Sebagai negara yang berada dalam posisi 10 besar dengan emisi karbon tertinggi di dunia (World Research Institute (WRI) dalam OECD, 2019), Indonesia perlu memberikan perhatian khusus pada praktik bisnis yang berkelanjutan, sebagai bagian dari pemenuhan HAM. Dalam hal ini, peran pemerintah menjadi tak kalah pentingnya dari pelaku bisnis dalam isu perubahan iklim. Seperti yang disampaikan pada UNGPs on BHR, pemerintah berperan sebagai pilar pertama yang memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia dari kejahatan korporasi, memastikan praktik bisnis berorientasi HAM.

Negara wajib mengambil langkah-langkah untuk melindungi semua orang dari pelanggaran hak asasi manusia oleh bisnis. Sudah ada beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan perannya tersebut terkait dengan perubahan iklim. Pada Festival HAM 2020 sesi Paralel yang INFID selenggarakan bertema “Kondisi Terkini dan Strategi Advokasi dalam Implementasi Bisnis dan HAM” pada 17 Desember 2020, Asisten Deputi Agro, Farmasi, dan Pariwisata Kemenko Perekonomian Dida Gardera juga menekankan perlunya mekanisme uji tuntas HAM untuk audit penerapan bisnis dan HAM, serta pelestarian lingkungan hidup, baik secara mandiri maupun oleh organisasi independen. Hal ini menjadi respon dari dorongan organisasi masyarakat sipil agar pemerintah segera membentuk payung regulasi nasional tentang Bisnis dan HAM untuk bisa mengaplikasikan UNGPs (United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights) dalam Bisnis dan HAM.

Selain itu, dalam kegiatan Webinar INFID di awal tahun 2020, Andi Muttaqien, Deputi Direktur ELSAM juga sempat menyampaikan bahwa beberapa korporasi sudah memulai pengimplementasian UNGPs on BHR, misalnya Indonesia Global Compact Network (IGCN), Kamar Dagang Indonesia (KADIN) dan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Hal ini kemudian menjadi alasan Andi menyayangkan jika Strategi Nasional Bisnis dan HAM hanya melibatkan BUMN saja. Menurutnya, penting bagi pemerintah untuk dapat melibatkan korporasi yang sudah mulai bertanggung jawab terhadap HAM di dalam Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

Dalam mengatasi perubahan iklim sebagai bagian dari perlindungan lingkungan dan hak asasi manusia, yang paling penting adalah adanya mekanisme kerjasama yang baik dan melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat sebagai pemilik hak. Kerjasama pemerintah, pelaku bisnis, dan pemegang kepentingan lain menjadi sangat penting dalam menjaga lingkungan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas kehidupan manusia. Transparansi dalam setiap proses pun dibutuhkan dalam memastikan HAM dijunjung tinggi pada setiap kegiatan berbisnis.

Daftar Pustaka